SURABAYA - Macetnya ganti rugi terhadap korban lumpur Lapindo, Dewan Pengarah mengusulkan agar perusahaan milik Aburizal Bakrie itu menjual asetnya kepada pemerintah. Wacana tersebut masih sebatas usulan sebagai skema pembayaran ganti rugi korban luapan lumpur Lapindo, Sidoarjo.

"Kemarin yang ikut rapat Pak Sekda (Sekdaprov Jatim Rasiyo) dengan pemerintah pusat. Hasilnya ada usulan dari Tim Pengarah agar pemerintah membeli aset Lapindo tersebut," kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo di sela-sela Penyerahan Investment Award di Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Rabu (15/1/2013).

Kata Soekarwo, skema tersebut masih sebatas usulan untuk menyikapi macetnya ganti rugi korban lumpur hingga saat ini. Jika memang usulan tersebut disetujui maka hasil penjualan aset kepada negara itu akan digunakan untuk menutup ganti rugi.

Aset tersebut adalah sejumlah tanah yang sebelumnya milik warga dan saat ini menjadi lautan lumpur. "Totalnya sekitar 680 hektare. Ya yang ada di peta terdampak yang di tanggul itu," ujar Ketua DPD Partai Demokrat Jatim tersebut.

Gubernur juga mengaku terus komunikasi dengan pihak PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) selaku juru bayar Lapindo Inc. Komukasi tersebut lancar-lancar saja namun hanya pembayarannya yang macet.

Kabar terbaru akan ada realisasi pembayaran terhadap Korban Lapindo sebesar Rp250 Miliar. Tapi jumlah tersebut belum pasti karena masih menunggu perkembangan. Ia juga berharap, agar Lapindo segera merealiasikan pembayaran tersebut. Sebab, sebagaimana janjinya yang akan melakukan pembayaran tuntas pada hingga bulan Desember 2012. Namun, menginjak tahun 2013 pembayaran tersebut belum tuntas.

"Karena macet negara harus bertanggung jawab, Yakni dengan membeli aset Lapindo tersebut. Dewan pengarah mempunyai usualan sepeti itu," tukasnya.
http://surabaya.okezone.com/read/201...indo-jual-aset


cet cet macreeeet...
udah jadi lautan lumpur kok suruh dibeli pemerintah....
arb musti beresin dolo ini nih baru ngiklan lagi ditipi