Metrotvnews.com, Surabaya: PT Lapindo Brantas diminta menjual asetnya yang sekarang terkena peta terdampak ke pemerintah agar dananya bisa dipergunakan untuk membayar ganti rugi korban lumpur Lapindo.

"Ini usulan yang disampaikan Dewan Pengarah, sebabagi salah satu alternatif agar ganti rugi korban Lumpur bisa dibayarkan,'' kata anggota Dewan Pengarah BPLS Soekarwo di Surabaya, Selasa (15/1).

Usulan itu, menurutnya, sudah dibahas di Pemerintah Pusat, Pemprov Jatim hanya mengirimkan wakilnya Sekdaprof Rasiyo. Hasilnya ada usulan dari Tim Dewan Pengarah agar pemerintah membeli aset Lapindo tersebut.

Skema tersebut masih sebatas usulan untuk menyikapi macetnya ganti rugi korban lumpur hingga saat ini. ''Jika memang usulan tersebut disetujui, maka hasil penjualan aset kepada negara itu akan digunakan untuk menutup ganti rugi,'' ujarnya.

Aset tersebut adalah sejumlah tanah yang sebelumnya milik warga dan saat ini menjadi lautan lumpur. Totalnya sekitar 680 hektare.

"Jadi, yang dijual adalah tanah yang terdampak yang di tanggul itu, sebab tanah tersebut sudah tidak berfumgsi lagi sejak semburan lumpur terjadi," ujarnya.

Gubernur juga mengaku terus komunikasi dengan pihak PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) selaku juru bayar LBI. Komunikasi tersebut lancar-lancar saja. Namun hanya pembayarannya yang macet. Kabar terbaru akan ada realisasi pembayaran terhadap Korban Lapindo sebesar Rp250 miliar.

Gubernur sejak meminta Lapindo merealiasikan pembayaran tersebut. Sebab, sebagaimana janjinya yang akan melakukan pembayaran tuntas pada hingga Desember 2012. Namun, menginjak tahun 2013 pembayaran tersebut belum
tuntas.

"Karena macet, negara harus bertanggung jawab, Yakni, dengan membeli aset Lapindo tersebut. Dewan Pengarah mempunyai usualan seperti itu," ujarnya

duitnya buat modal pemilu kali ya