JAKARTA | Soal pencalonan mantan GM Pikitring Suar Bintatar Hutabarat Gubsu 2013-2012 sudah dilupakan masyarakat Sumatera Utara. Tapi kasus dugaan korupsinya senilai Rp 4 triliun terindikasi melibatkan sang ipar, Effendi Simbolon yang disusung PDI Perjuangan sebagai Cagubsu, sampai kini masih melekat di benak publik. Walau, penyelidikan kasus ini mangkrak di Kejaksaan Tinggi pimpinan Noor Rachmad SH MH di Jalan AH Nasution, Medan.

Ironisnya, berkembang rumor di Sumut saat ini, modal pencalonan Effendi Simbolon sebagai Gubsu 2013-2018, diduga dibantu Bintatar Hutabarat dari indikasi korupsi di PT PLN.

“Menduga nggak salah kan? Memangnya apa usaha Effendi Simbolon? Gaji sebagai anggota DPR mana mungkin cukup ikut pencalonan Gubernur,” kata Rizky, penggiat anti korupsi Sumut, Minggu (30/12/2012) di Jakarta.

Dugaan keterlibatan Effendi Simbolon dalam kasus korupsi di PLN Pikitring Suar Rp 4 triliun, salahsatu indikasinya konspirasi pemenang tender dimenangkan perusahaan berasal dari Jakarta. Padahal, perusahaan daerah Sumatera Utara (Sumut) banyak memiliki kompetensi di bidang proyek ini.

Karenanya, Rizky menduga dana senilai Rp4 triliun itu dibagi Bintatar untuk keperluan pemenangan iparnya, Effendi Simbolon menjadi calon di Pilgubsu 2013.

“Kita mensinyalir dana senilai Rp4 trliun itu bahagian dari modal pencalonan oknum Cagubsu tersebut,” pungkasnya.

Beberapa waktu lalu, massa HMI Sumut bahkan menggelar aksi di depan Gedung DPRD Sumut menguraikan beberapa alasan dugaan persekongkolan Bintatar dengan Effendi Simbolon.

Di antaranya, kenyataan mayoritas perusahaan yang diloloskan dalam tender proyek itu berasal dari perusahaan yang ada di Jakarta. Disinyalir, hanya perusahaan titipanlah yang diloloskan menjadi pemenang dalam tender.

Kemudian, panitia tender proyek diduga meloloskan perusahaan-perusahaan yang tak memiliki kualifikasi kemampuan mengerjakan paket pengerjaan.

“Padahal dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, tindakan itu dianggap menyalahi aturan. Kuat dugaan adanya tekanan dari Bintatar sehingga panitia meloloskan perusahaan yang dimaksud,” ungkap Kordinator aksi, Agus Khoirul Siregar yang menggelar demo di depan gedung DPRDSU, saat itu.

Begitu juga dengan perusahaan PT KA yang diloloskan menjadi pemenanga tender. Padahal PT KA diduga tidak memiliki dukungan peralatan kerja yang memadai.

Bintatar saat dikonfirmasi soal dugaan korupsi dan persekongkolannya dengan Effendi Simbolon, enggan memberi komentar.

Terpisah, aksi serupa juga digelar massa. Kalimat yang ditulis massa Koalisi Anti Mafia Listrik (Kamal) di spanduk yang mereka bentangkan di Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta pada Maret lalu, yakni ” Effendi Simbolon Tukang Korupsi PLN Sang Raja Tega di Balik Hidup Rakyat yang makin miskin.”

Mereka menggunakan mobil pick up hitam dilengkapi pengeras suara, dan mengitari Bundaran HI. Mereka juga membawa spanduk berisi tulisan untuk mengadili Effendi Simbolon, si anggota DPR RI Dapil III DKI Jakarta yang tak mengenal peta wilayah Sumut namun mencalonkan diri sebagai Gubsu.

Menurut massa Kamal, Effendi adalah parasit nasional yang lihai bersandiwara. Pernyataan-pernyataan Effendi yang menolak kenaikan BBM dan TDL (tarif dasar listrik) dan mengupayakan pemasukan listrik ke daerah tertinggal sebagaimana baru-baru ini di Kepulauan Nias, adalah untuk menutupi borok kejahatannya.

SUMBER : BATAKSPOT