Pemilu 2014: Investor Politik Potensial Atur Caleg Senayan
Minggu, 13 Januari 2013 15:39 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Titi Anggraini mengatakan, tidak adanya batasan belanja modal calon legislatif bakal dimanfaatkan investor politik untuk memompa dana besar untuk caleg potensial dengan modal cekak. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu hanya mengatur pembatasan modal belanja partai politik yang berhak menerima dana sumbangan individu maksimal Rp 1 miliar dan perusahaan berbadan hukum maksimal Rp 7.5 miliar. “Politik transaksional besar kemungkinan akan muncul. Karena para investor politik akan melirik calon-calon yang secara elektabilitas bagus tapi secara modal terbatas,” ujar Titi kepada Tribunnews.com lewat sambungan telepon di Jakarta, Minggu (3/1/2013). Titi mencontohkan, kasus korupsi sejumlah anggota legislatif yang ditangani KPK, tak terlepas dari hubungan investor politik dan anggota dewan. Ketika musim pemilu tiba, investor politik akan memodali mereka dengan catatan kepentingan mereka diperjuangkan di dewan.

Menurutnya, hal ini akan terjadi karena tak adanya pembatasan modal belanja caleg dalam kampanye. Sehingga, untuk mengimbangi caleg yang memiliki uang dan bakl jor-joran belanja kampanye untuk lebih dikenal konstituennya, investor masuk dari caleg lain. Diakuinya, dalam pileg kompetisi terjadi secara terbuka. Mereka yang terpilih bukan lagi berdasar nomor urut tapi siapa yang dapat suara terbanyak. Para caleg yang akan maju pada pileg 2014, jauh hari sudah membelanjakan uangnya untuk kampanye. “Saat sistem hukum kita tidak memberi ruang soal pembatasan dana kampanye, jalannya adalah transparansi dana partai dan calon. Jadi publik tahu mana partai yang berbohong dan tidak soal pendanaannya, dan KPU punya wewenang mengatur itu,” tukasnya.
http://www.tribunnews.com/2013/01/13...-caleg-senayan

Pemilu 2014: Perang Modal Antarcaleg Bakal Panas di Pileg 2014
Minggu, 13 Januari 2013 15:01 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Saling jegal antarcalon legislatif dalam Pemilu 2014 bakal terjadi. Mereka akan jor-joran mengeluarkan uang untuk kampanye demi mendongkrak popularitas di mata pemilih, dengan harapan meraih kursi legislatif di DPR RI Senayan. Dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 2012 pengaturan pembatasan modal belanja hanya untuk partai politik. Mereka berhak menerima dana sumbangan individu maksimal Rp 1 miliar, dan perusahaan berbadan hukum maksimal Rp 7,5 miliar. “Tak ada pembatasan modal belanja, tak ada kompetisi antara calon. Tujuan pembatasan modal belanja kampanye ini menjamin kompetisi yang adil,” ujar Direktur Eksekutif Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Titi Anggraini kepada Tribunnews.com di Jakarta, Minggu (13/1/2013).

Menurut Titi, sebenarnya pembahasan modal belanja kampanye caleg sudah dibahas sebelum Undang-undang Nomor 8 disahkan. Ada tiga partai politik yang mengajukan adanya pembahasan ini yakni PDI Perjuangan, PKS dan PKB, namun suara mereka kalah dari mayoritas fraksi di DPR saat itu.
Kompetisi terbuka ini, kata Titi, akan dimanfaatkan caleg yang banyak dana. Mereka pede bisa duduk di Senayan dengan modal, sehingga permainan politik uang tak terhindarkan. Secara tidak langsung, caleg yang memiliki visi dan misi ideologis terancam. “Saat sistem hukum kita tidak memberi ruang soal pembatasan dana kampanye, jalannya adalah transparansi dana partai dan calon. Jadi publik tahu mana partai yang berbohong dan tidak soal pendanaannya, dan KPU punya wewenang mengatur itu,” tukasnya.
http://www.tribunnews.com/2013/01/13...-di-pileg-2014


Ongkos Politik Mahal, Korupsi Susah Dihilangkan
Pramono Anung: Biaya menjadi Legislator Senayan, Caleg harus menyiapkan dana sekitar Rp 1- 2 miliar sampai Rp10 miliar
Rabu, 12/12/2012, 17:08

Politikus PDIP Pramono Anung mengaku pesimis Indonesia akan bebas dari korupsi. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu mencontohkan fenomena korupsi yang terjadi di lingkungan DPR/MPR. Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menilai liberalisasi politik dan mahalnya ongkos politik menjadi pemicu terjadinya korupsi. Mengingat, kata Pramono, tiap politisi yang modalnya terbatas harus berjuang ekstra keras untuk mencari sumber pembiayaan. Hal itu dirasakan ketika musim pemilu tiba. "Sekarang terjadi kemunduran politik lantaran biaya kampanye yang besar", kata Pramono saat menjadi pembicara dalam Workshop Konvensi PBB tentang Anti Korupsi di Jakarta, Rabu (12/12).

Ia memberi contoh, untuk dapat menjadi legislator Senayan, caleg harus menyiapkan dana sekitar Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar. Bahkan, Pramono melanjutkan, ada juga anggota dewan yang sanggup mengeluarkan uang sampai Rp 10 miliar. Dibandingkan dengan gaji yang yang diterima anggota DPR, ungkap Pramono, belum sepadan. Rata-rata gaji yang didapat wakil rakyat di Senayan per bulannya berkisar Rp 28 juta sampai Rp 30 juta. Dengan kata lain, sampai di akhir masa jabatannya, gaji seorang anggota dewan hanya mencapai Rp 1.5 miliar sampai Rp 1.7 miliar.

Pendapatan yang diterima ini, Pramono menambahkan belum cukup sepadan dengan beban dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang legislator. Mantan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP itu menyarankan agar sistem politik yang liberal ini dapat dikendalikan agar dapat membangun persaingan politik yang sehat dan tidak diskriminatif. Bila sistem politik yang liberal ini dibiarkan berjalan bebas, kata Pramono, hanya orang-orang bermodal besar saja yang bisa menjadi legislator. “Nanti yang bisa menjadi anggota DPR hanya pengusaha,” sindir Pramono.
http://www.berita8.com/web8/berita/2...ah-dihilangkan

Ferry Baldan: Modal Rp 5-10 M untuk Rekrut Caleg Nasdem Berkualitas
Sabtu, 09/06/2012 09:54 WIB

Jakarta - Ketua Bappilu Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan mengungkapkan pemberian modal kampanye Rp 5-10 miliar untuk caleg Nasdem adalah bagian dari strategi partai baru ini. Tujuannya untuk merekrut caleg berkualitas. "Tentang pemberian biaya Rp 5-10 miliar pembiayaan bagi caleg Partai Nasdem dalam berkampanye, bukan pemberian dalam bentuk cash kepada para caleg. Sesungguhnya rencana seperti itu bukan dalam bentuk pemberian uang semata, tapi itu adalah rangkaian strategi Partai Nasdem untuk bisa merekrut calon-calon berkualitas," kata Ferry kepada detikcom, Sabtu (9/6/2012).

Dalam kajian Partai Nasdem, menurut Ferry, kesan adanya biaya tinggi dan mahalnya untuk menjadi pejabat publik termasuk jadi caleg, telah menjadi rahasia umum. Sehingga hal ini menimbulkan kesan, bahwa tidak mungkin bisa jadi caleg jika tidak memiliki uang miliaran rupiah. "Kondisi atau penilaian seperti ini sungguh amat memprihatinkan Partai Nasdem, dimana posisi kapabilitas, kualitas, integritas dan modal sosial harus ditempatkan ? Jika itu yang terjadi, semakin menguatkan kesan, bahwa bahwa kursi parlemen bisa dibeli, meski tidak langsung," ungkap Ferry.

Agar Partai Nasdem berhasil mendapatkan figur seperti yang diharapkan, tambah Ferry, maka Partai Nasdem merasa punya tanggung jawab untuk membantu figur yang berkapasitas. Dan jika, dalam kegiatan tersebut ada biaya yang dibutuhkan, maka Partai Nasdem tidak akan membiarkan caleg-caleg tersebut kekurangan biaya. "Jadi strateginya adalah, dalam rangka memaknai 'gerakan perubahan' dengan melakukan langkah yang menjauhkan proses rekruitmen dari praktek transaksional. Ini menjadi upaya Partai Nasdem untuk melakukan sumbangsih bagi perbaikan negeri. Karena jikapun diberikan biaya Rp 5-10 miliar, atau berapa besarpun, tidak akan menghasilkan perbaikan dan perubahan, jika besaran itu dimaknai sekedar sebagai 'kebaikan' partai pada caleg," kilahnya. "Malah bisa saja, besarnya dana tersebut, mendatangkan pikiran lain. Atau jika besaran dana ansich, bukankah akan mendatangkan keraguan baru ? Karena sejatinya rakyat butuh integritas, kualitas dan kapabilitas untuk perbaiki negeri ini. Jadi semangat yang disampaikan oleh Partai Nasdem adalah ingin mengisi lembaga perwakilan dengan figur-figur yang berkualitas dan berintegritas, sebagai bagaian dr strategi benahi negeri," tandasnya.
[url]http://news.detik..com/read/2012/06/09/095402/1936954/10/ferry-baldan-modal-rp-5-10-m-untuk-rekrut-caleg-nasdem-berkualitas?9911012[/url]

-------------------------

Cukong atau Bandar, biasanya mampu membiayai (baca mengutangi) caleg-caleg yang mau ke Senayan itu, bahkan minimal bisa 50 - 100 orang per bandar. Dana talangan itu tentu dengan bunga diatas pasaran. Itu keterangan Ketua Bappilu Partai Nasdem, Ferry Mursyidan Baldan, yang mengungkapkan pemberian modal kampanye Rp 5-10 miliar untuk setiap caleg. Nasdem berniat merekrut sekitar 130 caleg untuk ke Senayan itu, jadi dibutuhkan dana Bandar (investor politik) sekitar Rp 1,3 triliun (bila diassumsikan tiap caleg dialokasikan Rp 10 miliar). Angka yang dibuat Nasdem, kisaran Rp 5-10 miliar per caleg, sebenarnya sekaligus menunjukkan biaya rata-rata yang akan dihabiskan oleh setiap caleg parpol yang akan ke Senayan di Pemilu 2014 nanti.

Dana sebesar itu sebenarnya tak sulit bagi bandar atau investor politik, bisa dengan mudah cari utangan keluar negeri, apalagi sekarang nilai rupiah lagi lemah, pada kisaran Rp 10.000/US1 dollar (bahkan 2014 nanti, bisa Rp 12.000/dollar). Dana yang dibutuhkan Nasdem misalnya, kalau maksimal dibutuhkan dana sekitar Rp 1,3 triliun, berarti hanya US 130 juta dollar saja! Beberapa lembaga keuangan swasta di luar negeri, meminjami duit segitu sih cincai ajalah!