DPRD DKI "Serang" Kartu Jakarta Sehat Jokowi
Angkasa Yudhistira - Okezone
Kamis, 10 Januari 2013 18:53 wib wib

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta mempertanyakan payung hukum dan anggaran program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) 10 November lalu.

Sebab, menurut Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang sistem kesehatan adalah masyarakat miskin, bukan pemilik KTP Jakarta.

Sani, sapaan Triwisaksana, juga khawatir anggaran kesehatan dalam APBD 2013 Rp1,2 triliun tidak mencukupi untuk menanggung biaya kesehatan pemegang KJS. "Jadi Perdanya perlu dikritisi dan diperbaiki," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (10/1/2013).

Selain payung hukum dan anggaran, adanya KJS juga melipatgandakan jumlah pasien di rumah sakit, antara 40 hingga 50 persen. Hal ini, kata dia, secara otomatis akan mengganggu kualitas pelayanan. Ditambah dengan fasilitas tenaga medis di RSUD yang belum dapat menampung banyak orang.

“Karena target Jamkesda di 2012 itu kan 1,2 atau 1,3 juta orang. Nah KJS di 2013 itu targetnya sampai 4,7 juta orang. Sekarang saja, yang jumlah pasiennya masih di bawah satu juta sudah kewalahan, apalagi di 2013, jadi harus diantisipasi lonjakan, sebab sampai saat ini Pemprov DKI masih belum memiliki persiapan yang baik," kata Sani.

Sejauh ini, pihaknya mengaku banyak menerima pengaduan dari puskesmas-puskesmas dan rumah sakit. “Makanya KJS menjadi primadona DPRD untuk ditanya terus ke Dinas Kesehatan dan Pemprov DKI," ujar Wakil Ketua DPRD ini.

Source

Menurut DPRD DKI, "Deep Tunnel" Jokowi Tak Jelas
Penulis : Kurnia Sari Aziza | Jumat, 11 Januari 2013 | 09:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Triwisaksana menilai, proyek deep tunnel alias terowongan multifungsi yang digagas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak memiliki perencanaan strategi yang jelas. Hal itu, menurut dia, menjadi kelemahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menentukan program kerja.

"Mau Pak Jokowi bilang proyek deep tunnel bukan hasil dari wangsit gorong-gorong, tetap saja seharusnya dalam menentukan proyek itu harus dengan strategic planning yang jelas," kata Triwisaksana, yang biasa disapa Sani, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (10/1/2013).

Selain itu, kata Sani, seharusnya Pemprov DKI juga mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017. Joko Widodo (Jokowi) sendiri menjanjikan proyek deep tunnel akan dimasukkan dalam RTRW 2011-2030, RPJMD 2013-2017 yang kemudian dimasukkan dalam revisi tambahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Jokowi juga menyatakan tengah merancang payung hukum deep tunnel. Menurut Sani, Jokowi seharusnya tidak dengan mudah memasukkan suatu proyek besar dalam RPJMD 2013-2017. "Enggak bisa dadakan untuk main masukin saja ke RPJMD. Ini ngurus kota lho, bukan ngurus halaman rumah. Harus ada kajian yang matang," kata Sani.

Ia mengimbau agar proyek tersebut dikaji lebih dalam sehingga proyek tersebut memiliki konsep yang jelas dan dieksekusi dengan tepat. "Buat apa inisiasi, Jokowi saja sampai sekarang masih bingung. Nantilah kalau memang kajiannya sudah jelas, baru kami bahas. Sampai saat ini, DPRD juga belum mendapatkan penjelasan soal deep tunnel," ujarnya.

Politisi PKS ini juga menyayangkan keputusan Jokowi yang tidak mengadakan uji publik untuk megaproyek ini, seperti halnya untuk proyek mass rapid transport (MRT). "Kenapa pada saat pemaparan MRT terbuka, beliau mengundang warga? Tetapi untuk pemaparan deep tunnel, monorel enggak pernah ada. Ini, kan, menjadi pertanyaan bagi warga juga," paparnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa Jakarta membutuhkan saluran raksasa di dalam tanah atau disebut sebagai deep tunnel. Terowongan ini dibutuhkan untuk mengatasi persoalan banjir yang berimbas pada kemacetan parah. Menurut Jokowi, deep tunnel nantinya bisa berfungsi untuk beragam kepentingan. Selain sebagai saluran air raksasa pada saat banjir, di saat yang lain juga bisa sebagai sarana transportasi.

Deep tunnel yang dimaksud mirip dengan konsep smart tunnel yang ada di Kuala Lumpur. Rencananya, deep tunnel akan membentang dari MT Haryono sampai Pluit. Selain dapat untuk mengantisipasi banjir, deep tunnel juga dapat digunakan sebagai tol, fiber optik, menyalurkan air, transportasi kendaraan, jalur utilitas PLN, gas, telepon, dan sebagainya.

Megaproyek ini diprediksi bernilai Rp 16 triliun dan akan didanai oleh investor. Diameter deep tunnel itu selebar lebih kurang 16 meter. Jokowi menargetkan megaproyek tersebut dapat diselesaikan lebih kurang empat tahun.

Source


Terkait KJS, bukannya Ahok sudah menolak permintaan Jamkesda warga Bekasi (Christine dan ayah Arjuna Trisakti) yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemprov Jawa Barat. Dengan kata lain KJS pun tidak akan melayani warga provinsi lain.



Memang sedang direncanakan dan dianalisa bersama dengan KemenPU.
Garap "Deep Tunnel", Jokowi dan Djoko Kirmanto Bentuk Tim

Terbukanya mau seperti apa? Bukannya sudah banyak ditampilkan di media penjelasan Jokowi? Lantas ini pemaparan apa bang Sani?