JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Jokowi mengenai persetujuan pembangunan enam ruas jalan tol menuai kritik. Keputusan ini bertentangan dengan program pemerintah tentang penghematan bahan bakar minyak. Persetujuan pembangunan enam ruas jalan tol ini justru semakin mendorong orang menggunakan mobil.

Persetujuan Jokowi yang ingin memaksimalkan jalan itu sebagai jalan angkutan massal itu tidak mungkin. Jika hanya dilewati penumpang bisa dilakukan, tetapi tidak bisa untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

"Jalan itu nanti terdiri dari tiga lajur, lalu dimana naik turunnya penumpang dilakukan ?. Apakah hanya satu arah saja," kata Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Darmaningtyas, Kamis (10/1/2013) di Jakarta.

Dia khawatir keputusan ini akan berdampak pada semakin parahnya kemacetan di ibu kota. Rencana awalnya, enam ruas jalan tol ini dilengkapi dengan 17 titik keluar masuknya kendaraan. Di seluruh titik tersebut akan muncul pusat kepadatan kendaraan baru. "Ini kekonyolan yang harus ditolak demi kepentingan warga Jakarta," katanya.

Dia berpendapat jika ingin mengurai kemacetan, maka yang harus dibangun adalah angkutan massal. Membangun enam ruas jalan tol dalam kota belum tentu dapat mengurai kemacetan yang selama ini sudah merepotkan warga.

Menurut Darmaningtyas Jokowi belum banyak mendengarkan para pakar transportasi dari beragam latar belakang. Dia khawatir keputusan ini terjadi bukan karena pertimbangan ilmiah untuk mengurai kemacetan, melainkan karena sebab lain di luar hal tersebut. "Semoga kekhawatiran saya tidak benar," kata Darmaningtyas.
sumber