inilah..com, Jakarta - Pengamat pendidikan Arief Rahman menilai keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang bertentangan dengan UUD 1945 adalah kesalahan DPR. Sebab DPR adalah pihak yang meloloskan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur sekolah tersebut.

Menurutnya, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan RSBI yang berada di sekolah-sekolah pemerintah sudah tepat. MK memutuskan RSBI bertentangan dengan UUD 1945 dan bentuk liberalisasi pendidikan.

"Kalau hukum itu keliru dan salah memang harus diperbaiki. DPR-nya melakukan kekeliruan," kata Arief, kepada inilah..com, Jakarta, Rabu (9/1/2013).

Untuk itu, dia meminta agar pemerintah serta DPR dapat lebih memperhatikan sistem pendidikan di tanah air. Sebab, pendidikan sebagai pondasi kehidupan bagi bangsa Indonesia.

"Proses pendidikan untuk mencapai pendidikan yang mutu yang tinggi dia harus jalan, mau RSBI atau tidak, pendidikan harus tetap ditingkatkan. Kalau keuangan menjadi kendala, maka pemerintah yang harus bertanggung jawab," tegasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapuskan RSBI yang berada di sekolah-sekolah pemerintah. MK memutuskan RSBI bertentangan dengan UUD 1945 dan bentuk liberalisasi pendidikan. Hal tersebut diungkapkan Ketua MK Mahfud MD dalam pembacaan putusan mengenai RSBI di Gedung MK, Jakarta.

"Mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Mahfud dalam sidang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jakarta, Selasa (8/1/2013).

Dalam pertimbangannya, MK berpendapat sekolah bertaraf internasional di sekolah pemerintah itu bertentangan dengan UUD 1945. MK juga menilai RSBI menimbulkan dualisme pendidikan. "Ini merupakan bentuk baru liberalisasi dan berpotensi menghilangkan jati diri bangsa dan diskriminasi adanya biaya yang mahal," tandas Mahfud.

Sumber > [url]http://nasional.inilah..com/read/detail/1945482/rsbi-dibubarkan-siapa-layak-disalahkan[/url]

DPR harus giat ..kunker ke LN lgi...