Jakarta, GATRAnews - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mendesak Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan segera mengganti Direksi PT Kereta Api Indonesia (KAI), karena melakukan penggusuran pedagang kaki lima (PKL) dan melarang pedagang asongan berjualan di beberapa stasiun kereta.

"Meneg BUMN harus segera mengganti Direksi PT KAI. Penggusuran PKL di stasiun-stasiun, termasuk larangan kepada pedagang asongan di seluruh Indonesia merupakan pelanggaran Pancasila dan UUD 1945," tegas Ketua Umum APKLI, Ali Mahsun, di Jakarta, Selasa (8/1).

Ali menilai, larangan dan penggusuran PKL merupakan bentuk arogansi dan simbol paradigma lama PT KAI, yakni mengedepankan pendekatan kekuasaan atau kekerasan (represif), dan mengabaikan pendekatan sosial budaya dan dialog atau musyawarah untuk menata dan mengelola PKL di Indonesia.

"PKL miliki hak yang sama sebagaimana warga bangsa lainnya. Untuk itu, APKLI mendesak PT KAI segera menghentikan segala bentuk penggusuran PKL, termasuk larangan kepada pedagang asongan," tandasnya.

Atas dasar itu, Ali kembali menegaskan, APKLI mendesak Meneg BUMN Dahlan Iskan segera mengganti Direksi PT KAI karena sudah melakukan pelanggaran Pancasila dan UUD 1945.

"Pak Dahlan Iskan harus menunjukkan bukti kongkrit keberpihakan kepada PKL, bukan hanya retorika pencitraan saja. Beliau harus segera mengganti Direksi PT KAI yang tidak berpihak pada rakyat, khususnya PKL," tegasnya. (IS)

Heran, itu tanah kan milik PT KAI. PT KAI nglakuin itu juga demi kenyamanan penumpang. Giliran banyak pedagang asongan penumpang yang dikorbankan. Serba salah. Tapi yang jelas penumpang itu sudah bayar jadi harus lebih diutamakan utk kenyamanan bukan PKL.