Yusril: Golkar Seharusnya Tak Lolos Verifikasi KPU
Tue, 08/01/2013 - 06:22 WIB

JAKARTA, RIMANEWS -- Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, tampaknya tidak asal bicara saat mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak konsisten dalam melakukan verifikasi faktual partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014. Yusril mencontohkan Kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, yang merupakan kepunyaan negara. Sehingga, Golkar sebenarnya tidak lolos verifikasi faktual. "Kantor DPP Partai Golkar di Slipi itu milik siapa? Setahu saya, itu kan milik negara. Itu kan aset milik Sekretariat Negara (Setneg)," ujar bekas Menteri Sekretaris Kabinet.

Yusril menjelaskan, syarat sekretariat kantor parpol merupakan gedung milik sendiri, disewa, atau dipinjam, dan harus bisa membuktikan bisa digunakan hingga akhir Pemilu 2014. "Kapan Partai Golkar menyewa? Coba buktikan. Semua aset negara itu kan harus terdaftar di Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," tutur bekas Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Namun, tak satu pun dari tujuh komisioner KPU atau komisioner KPU Jakarta Barat yang menjawab pertanyaan sang profesor hukum tata negara.
http://www.rimanews.com/read/2013010...verifikasi-kpu

Yusril Pertanyakan Keabsahan Verifikasi Golkar
Selasa, 8 Januari 2013 | 05:35 WIB

inilah..com, Jakarta - Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) mempertanyakan keabsahan hasil verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap partai-partai besar salah satunya Partai Golkar yang sebenarnya tidak lolos jika KPU menetapkan verifikasi faktual yang ketat. "Saya tanya kantor DPP Golkar di Slipi punya siapa? Setahu saya tanah dan bangunan di Slipi milik negara dan terdaftar sebagai aset milik Setneg. Pertanyaan saya kapan Golkar melakukan sewa menyewa?," ujar Yusril yang mempertanyakan dasar verifikasi yang digunakan KPU dalam pleno di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2013).

Menurutnya, hal ini disampaikan menyusul adanya keputusan KPU yang menyatakan salah satu partai politik tidak lolos karena adanya salah satu pengurusnya berstatus PNS. "Ada satu kabupaten Bantul yang dinyatakan tidak lolos karena ketua cabang seorang PNS. Pertanyaannya, apakah PNS yang jadi pengurus parpol menggugurkan partai politik? Tidak, sanksinya kalau ada PNS yang jadi anggota parpol dia diberhentikan dari status sebagai PNS," ungkapnya.

Yusril mengatakan, jika KPU bisa memutuskan parpol yang memiliki pengurus berstatus PNS tak lolos mengapa hal itu tidak dilakukan juga terhadap partai Golkar yang sudah jelas menggunakan aset negara untuk kantor DPP Partai Golkar. "Dengan berlakunya undang-undang perbendaharaan negara maka semua aset negara didaftarkan sebagai milik negara. Kalau sekarang statusnya gedung itu dipinjamkan, apakah boleh negara menyewakan kepada partai politik?," tandasnya.

Untuk itu, Yusril memberi peringatan kepada KPU agar tak bermain-main menafsirkan undang-undang dalam proses verifikasi partai politik. Pasalnya jika KPU ingin bermain-main dengan hal itu, maka dipastikan KPU akan kalah dengannya di Mahkamah Konstitusi (MK). "Saya tidak level berdebat undang-undang dengan saudara-saudara," pungkasnya.
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/1944770/yusril-pertanyakan-keabsahan-verifikasi-golkar[/url]

Gugat KPU, Partai Gurem Minta Bantuan Yusril
Selasa, 8 Januari 2013 | 07:03 WIB

inilah..com, Jakarta - Partai Gurem akan berkonsolidasi mengambil langkah hukum untuk menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil verifikasi partai politik peserta Pemilu yang telah menetapkan 10 partai politik. Sekjen Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Didi Supriyanto mengatakan, rencananya siang ini beberapa partai yang tak lolos verifikasi KPU akan berkumpul di kantor DPP Partai Bulan Bintang (PBB) untuk membicarakan langkah selanjutnya pasca keputusan KPU Selasa (8/1) dini hari ini. "Jam 1 siang di DPP PBB kita akan rapat. Kita akan melakukan perlawanan, kita akan bikin ke pengaduan ke Bawaslu, dan ke PTUN, ini bertentangan dengan UU dan keputusan ini harus dibatalkan," ujar Didi di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2013).

Menurutnya, atas inisiatif rapat bersama tersebut tak menutup kemungkinan beberapa partai politik non parlemen akan bersatu untuk menggugat keputusan KPU soal penetapan partai peserta Pemilu 2014. "Namanya politik kemungkinan bergabung itu ada, tapi kita akan memikirkan masalah masing-masing dahulu," imbuhnya. Ketika disinggung mengenai rapat yang akan dilakukan di Kantor DPP PBB terkait rencana penunjukan Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum partai-partai yang tak lolos, Didi enggan memberikan kepastian. Namun tak menutup kemungkinan jika nantinya Yusril akan ditunjuk sebagai kuasa hukum yang akan mendampingi mereka menggugat keputusan KPU tersebut. "Ya kan tadi disampaikan pak Yusril bahwa ada beberapa pelanggaran, makannya ini yang kita bicarakan," tandasnya.
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/1944789/gugat-kpu-partai-gurem-minta-bantuan-yusril[/url]

-------------------------

Kalau KPU ngotot dengan keputusannya, dan Yusril beserta parpol yang tidak lolos juga tidak bisa menerima keputusan KPU itu, alamat kasus itu akan dibawa Yusril cs ke MK. Dan, kalau sudah masuk MK, sangat besar kemungkinannya Yusril akan menang lagi! Soalnya, salah satu syarat lolos verifikasi KPU untuk bisa ikut Pemilu 2014, adalah partai ybs memiliki kantor sendiri di setiap cabangnya di daerah. Nah itu masalahnya, mana adalah Golkar yang punya kantor sendiri, sebab semua kantornya sekarang adalah milik Negara. Dus berarti, Golkar tak bisa memenuhi salah satu syarat dari verifikasi itu. Maka kalau alasan ini yang dijadikan Yusril cs untuk menggugat ke MK, jelas kayaknya MK tak akan punya alasan cukup kuat untuk bisa menolak gugatan Yusril cs itu. Bisa saja Golkar di diskualifikasi dari pemilu 2014. Dan hal itu memang menjadi harapan banyak orang di negeri ini, semenjak Refromasi 1998 lalu, bukan? Bahwa Golkar dan ORBA itu satu paket, sehingga tak layak untuk terus dihidup-hidupkan kembali di zaman Reformasi sekarang ini. Golkar harus dibubarkan pokoknya! Yusril dilawan!