Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menangkap gejala makin banyaknya daerah yang menaikkan belanja pegawai pada tahun 2013. Padahal besarnya alokasi belanja itu justru bisa memicu kebangkrutan.

"Dalam dua tahun terakhir terjadi penggemukan belanja pegawai baik di pusat maupun di daerah," kata Yuna Farhan, Sekjen FITRA, Jumat (4/1/2013).

Data FITRA memperlihatkan, rerata pertumbuhan belanja pegawai selama 2007-2012 mencapai 19 persen. Padahal pertumbuhan belanja pusat hanya meningkat sekitar 17 persen.

Tahun lalu, sebanyak 292 daerah diketahui mengalokasikan 50 persen anggarannya untuk belanja pegawai. Jumlah ini bertambah menjadi 302 daerah pada 2013.

Bahkan, menurut data FITRA, terdapat 11 daerah yang mengalokasikan anggaran hingga 70 persen hanya untuk belanja pegawai.

Menurut Farhan, akibat penggemukan anggaran tersebut, alokasi belanja publik dalam bentuk barang dan modal justru makin tergerus. Bahkan, katanya, kondisi ini bisa menimbulkan potensi kebangkrutan.

Farhan menganggap, peningkatan belanja negara ini tidak seiring dengan efisiensi yang sering disampaikan pemerintah.

Dengan kondisi tersebut, FITRA memperkirakan akan terjadi penggemukan serupa di tahun 2013. Kondisi ini berbeda dengan misi pemerintah untuk lebih efisiensi dalam belanja yang kurang produktif, dan meningkatkan belanja infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

"Belanja pegawai tahun ini dalam anggaran, mencapai Rp 241 triliun, sedangkan belanja barang mencapai angka Rp 200,7 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding belanja modal yang hanya Rp 184 triliun," kata Farhan.link