Sekitar tahun 2006-an, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem 3 in 1 di beberapa ruas jalanan Ibu Kota. Sistem ini diberlakukan di ruas jalan protokol yang kerap kali mengalami kemacetan di jam-jam sibuk yakni pada pagi dan sore hari.
Maksud sistem ini adalah, mobil pribadi yang melintas di jalan yang memberlakukan 3 in 1 tidak boleh berpenumpang hanya satu atau dua orang. Tapi harus lebih dari tiga orang.
Bagi yang kebetulan melintas di daerah yang menerapkan 3 in 1 seperti di ruas Jalan MH Thamrin atau Senayan sendirian atau hanya berdua, maka mereka harus mencari penumpang tambahan. Nah, rupanya sistem ini dimanfaatkan warga kurang mampu untuk membantu mereka yang membutuhkan penumpang tambahan selama melintas di jalur 3 in 1.
Mereka ini disebut sebagai joki 3 in 1. Biasanya mereka diberi upah Rp 5.000 sampai Rp 15.000.
Seiring berjalannya waktu, kini sistem itu tak mampu mengurangi kemacetan. Seperti di jalur MH Thamrin, kemacetan tetap saja terjadi di jam-jam sibuk terutama jam pulang kerja.

Pemprov DKI juga membangun jalan layang (flyover) atau jalan terowongan (underpass) dengan harapan memecah titik konsentrasi macet terutama di persimpangan. Seperti di perempatan Jalan Mampang, perempatan Kuningan, dan underpass Casablanca.
Sayang pembangunan dengan nilai triliunan itu nyatanya tak membuat kemacetan teratasi. Volume kendaraan lebih menggila dibandingkan penambahan badan jalan itu sendiri.
Kini, flyover Kuningan, flyover Mampang, dan underpass Casablanca padat kendaraan. Pemandangan itu terjadi saban hari kerja.

Gubernur Sutiyoso kesal melihat kemacetan Jakarta yang semakin menjadi-jadi. Dia akhirnya memilih membangun proyek bus rapid transit (BRT) TransJakarta. Jalur ini dibangun dengan mengambil sisi kanan badan jalan.
Hingga kini 12 koridor telah dibangun. Pembangunan jalur ini kebanyakan di kawasan yang bersinggungan dengan kemacetan di jalur arteri.
Nyatanya, keberadaan bus ini juga tak bisa mengurai kemacetan. Yang terjadi malah, kendaraan pribadi menerabas jalur khusus bus berbahan bakar gas ini karena tak bisa bergerak ketika melintas di jalan regular yang padat kendaraan.
4. Sistem contra flow (berlawanan arus)
Bukan hanya jalur regular yang mengalami macet. Di jalur tol dalam kota pun kemacetan sudah jadi pemandangan biasa. Khususnya jalur Cawang sampai Gatot Subroto.
Untuk mengurai antrean kendaraan, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Ditlantas Polda menerapkan sistem contra flow (lawan arus). Setiap pagi, sampai pukul 09.30 WIB jalur yang mengarah ke Cawang diambil satu jalur untuk kendaraan yang mengarah ke Gatot Subroto.
Setelah lima bulan lebih diterapkan, nyatanya sistem itu tidak bisa mengurai kemacetan di jalur tol dalam kota.

Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa di Traffic Light (TL) di simpangan Kuningan, TL Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Sistem ini mulai diberlakukan sejak Juni lalu. Rekayasa lalu lintas berlaku di jam-jam sibuk pagi hari sejak pukul 06.30 WIB sampai pukul 9.30 WIB.
Skema rekayasa lalu lintas yang dilakukan di sekitar TL Santa, kendaraan yang datang dari arah Jalan Wijaya dan akan menuju ke Kapten Tendean, maka tidak bisa langsung berbelok ke kanan seperti sebelum-sebelumnya. Seluruh kendaraan dari arah Jalan Wijaya harus berbelok ke kiri terlebih dulu, lalu berputar balik di TL Santa lalu lurus kembali ke Tendean.
Setelah TL Santa, rencananya rekayasa lalu lintas juga akan dilakukan di TL Mampang.
Nah itulah beberapa cara yang pernah dlakukan untuk mengatasi macet di Jakarta.