- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
SBY Lebih Bela Kepentingan Asing


TS
AdanW
SBY Lebih Bela Kepentingan Asing

JAKARTA - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tembakau sangat kental dengan kepentingan asing. Untuk itu Presiden SBY diminta tidak meneken RPP tersebut.
"Yang menjadi naskah akademik dari RPP itu adalah hasil penelitian yang dimodali pihak asing," kata aktivis tim pembela kretek, Panel Baros, hari ini.
RPP tentang Tembakau akan mematikan 'dapur' 30,5 juta petani yang sekarang ini menggantung hidup pada komoditas tembakau. Jika RPP itu diteken maka mereka akan kehilangan mata pencarian.
Pasal yang bakal mematikan petani adalah tentang standarisasi kadar tar dalam tembakau. Disebutkan dalam RPP itu, tembakau yang bisa dijadikan bahan baku industri rokok adalah tembakau dengan kadar tar dibawah 3 miligram.
Panel menjelaskan Indonesia adalah pasar besar bagi industri rokok. Ada 65 juta perokok di tanah air dimana rokok kretek mendominasi. Sementara rokok merk-merk asing selalu kalah bersaing.
"Ini pasar yang seksi. Mereka (asing) berusaha masuk dengan campur tangan regulasi. Makanya itu harus ditolak," kata dia.
Selanjutnya dikatakan, SBY harus memikirkan nasib 30,5 juta petani tembakau sebelum meneken Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tembakau. Sebab, RPP itu bakal mematikan 'dapur' petani tembakau.
"Ada 30,5 juta petani yang menggantung hidup pada komoditas tembakau. Jika RPP itu diteken jelas mereka akan kehilangan mata pencarian," kata Koordinator Koalisi Nasional Penyelamat Kretek Zulvan Kurniawan, hari ini.
Pasal yang bakal mematikan petani adalah tentang standarisasi kadar tar dalam tembakau. Disebutkan dalam RPP itu, tembakau yang bisa dijadikan bahan baku industri rokok adalah tembakau dengan kadar tar dibawah 3 miligram.
"Tembakau asli Indonesia itu mau direkayasa seperti apapun kadar tar nya tidak bisa di bawah 5. Inilah yang menjadikan tembakau kita istimewa, nilainya tinggi di pasar internasional. Ini juga yang jadi bahan baku rokok kretek," jelasnya dalam rilis yang diterima redaksi.
Dikatakannya, saat ini hanya pertanian tembakaulah Indonesia masih berdaulat. Sebab, pertanian lainnya negera ini sudah mengimpor dari negara asing. Menjadi peran bagi pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan tembakau.
"Kami harap presiden menunda menandatangani RPP demi menjaga kedaulatan bangsa. Jangan tembakau dibiarkan diacak-acak kepentingan asing," demikiakn Zulvan.
sumber
___
hampir semua sektor ada kepentingan asing bermain

0
850
4


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan