Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Yogyakarta, Oce Madril, memperkirakan pelaku tindak korupsi pada 2013 masih didominasi oleh pemain lama.

»Partai-partai yang sudah lama berkuasa, memiliki akses di pemerintahan yang membuka peluang untuk kasus korupsi,” ujarnya

Desakan dana politik menjelang Pemilihan Umum 2014, menurut dia, dijadikan alasan bagi politikus untuk menambah pundi-pundinya melalui berbagai proyek dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Apalagi, politikus yang duduk di eksekutif, lebih mudah mengakses kebijakan APBN. Dan, selama ini aturan anggaran tidak pernah beres.

Paparan mengenai partai politik apa saja yang jumlah kadernya terbanyak melakukan korupsi di tahun ini, Oce menambahkan, sudah cukup menjadi gambaran kasus pada 2013. »Kurang lebih partainya itu-itu saja, hanya bertukar peringkat,” katanya.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, partai politik yang kadernya terlibat dalam tindak korupsi sepanjang 2012. Hasil menunjukkan, Golkar berada di urutan pertama dengan 14 kader. Diikuti Partai Demokrat dengan 10 kader, serta Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan dengan masing-masing 8 orang kader.

Peneliti Divisi Korupsi ICW, Apung Widadi, sebelumnya mengatakan potensi korupsi yang melibatkan politikus akan semakin besar di 2013. Sebab mereka berlomba-lomba untuk mencari dana kampanye menjelang Pemilu 2014. "Ironisnya, uang haram hasil korupsi, menjadi tumpuan pendanaan politik," ujarnya.