Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut DPR mengalokasikan dana sebesar Rp 500 miliar untuk penyusunan dan pembahasan RUU serta anggaran. Anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, berpendapat Setjen DPR harus memberi penjelasan kepada publik karena rakyat berhak tahu mengenai anggaran membuat suatu undang-undang.

"Pernyataan Fitra Perlu ditelusuri kebenarannya. Data Fitra sukar dipercaya. Tidak masuk akal sehat ada pengeluaran DPR di luar gaji sebagai anggota DPR yang jumlahnya sebesar itu. Fantastis benar. Saya kira Sekretariat Jenderal DPR perlu segera mengklarifikasi berita ini. Rakyat berhak tahu berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh DPR selama ini untuk membuat suatu undang-undang," kata Martin, kepada detikcom, Senin (31/12/2012).

Sebagai anggota DPR, Martin mengaku mendapat honor usai menyelesaikan pembahasan undang-undang. Namun jumlahnya tidak berlebih dan masih batas wajar.

"Saya sebagai anggota DPR Komisi III dan Badan Legislasi DPR. Selama bertugas membuat UU, saya tidak pernah merasa mendapat honor berlebihan, yang jumlahnya tidak wajar. Honornya biasa-biasa saja, jumlahnya tidak seberapa dan diterima sesudah selesai menyusun undang-undang," ujar Martin.

Menurut Martin, setjen DPR sebaiknya secepatnya mengklarifikasi pemberitaan ini, agar wajah DPR tidak semakin buruk di mata rakyat. "DPR sudah saatnya perlu dilakukan reformasi, sebab tugas membuat undang-undang sudah menjadi tanggung jawab anggota DPR. Kita harapkan agar Pimpinan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR perlu secepatnya mengklarifikasi kebenaran pernyataan ini, agar tidak semakin memperburuk wajah DPR di mata rakyat," lanjutnya.

(mok/mok)

[url]http://news.detik..com/read/2012/12/31/072026/2129932/10/fitra-sebut-rp-500-m-untuk-bahas-ruu-setjen-dpr-harus-jelaskan-ke-publik?9922022[/url]

hebaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttt
asli bener2 transparansi , jd ini yg namanya transparansi