oke agan agan sekalian ane mau share nih tentang keterpurukan negara kita ternyata Ada yg mengontrolnya Gan yah sudah bisa ditebak Gan kalau yg mengontrol negara kita,siapa lagi tidak lain Dan tidak bukan àmerika serikat yg katanya adalah polisi dunia Dan Kali ini ane share busuknya mereka Gan dari situs wikileaks
ya uda deh Gan langsung aja cekibrooottt
Belakangan ini WikiLeaks menarik perhatian banyak kalangan di Indonesia. Laman itu terus melansir sejumlah memo rahasia yang berkaitan dengan negeri ini. Dari soal Tommy Soeharto, seorang jenderal yang terlibat pembantaian di Timor Leste sebelum wilayah itu merdeka, hingga kasus pembunuhan aktivis Munir, yang penyelidikannya menyisakan banyak kejanggalan. Sejumlah orang yang disebut dalam bocoran WikiLeaks itu juga sudah memberi tanggapan. Rata-rata tanggapan yang muncul sudah bisa dipastikan adalah bantahan atau sangkalan atas informasi dari WikiLeaks, yang mengaku berasal dari bocoran memo diplomatik pemerintah Amerika Serikat (AS) yang diperkirakan berjumlah sebanyak 3.059 pesan , baik yang berkatagori rahasia (secret) maupun terbatas untuk diketahui kalangan tertentu (confidential). Sangking kesalnya atas sepak terjang Wikileaks, Negara Paman Sam itu lewat, Badan intelijen CIAnya membentuk gugus tugas khusus untuk memantau sekaligus merancang langkah yang tepat untuk mengatasi WikiLeaks.  Menurut harian Washington Post, gugas tugas itu bernama WikiLeaks Task Force. Menurut harian The Guardian, tim WTF dipimpin oleh divisi anti terorisme, namun juga melibatkan staf antardivisi di tubuh CIA. Beranggotakan 24 orang, tim itu bertugas memantau ratusan ribu dokumen yang, dikeluarkan oleh WikiLeaks secara bertahap setiap hari sekaligus menganalisis dampak negatif dari memo yang dibocorkan itu. Penyelidikan terutama dilakukan untuk melihat pengaruh WikiLeaks terhadap hubungan CIA dengan beberapa negara. Pasalnya, sejumlah memo yang dipublikasikan WikiLeaks ada yang menyinggung rahasia dan operasi CIA
Dalam banyak kasus, WikiLeaks mengungkapkan komentar negatif AS terhadap politisi dan tokoh tertentu di suatu negara. Jika hal itu terjadi di Indonesia, Dubes AS untuk Indonesia, Scott Marciel ingin agar dipahami sebagai bagian dari proses diplomasi. Marciel mengibaratkan kawat diplomatk mengenai penilaian atas pribadi seorang tokoh politik sama seperti orang menulis di blog. Dari Wikileaks, Pemerintah AS rupanya memantau kasus pembunuhan aktivis HAM Indonesia Munir Said Thalib. Ratusan ribu kawat Amerika yang dibocorkan wikileaks menunjukkan hal tersebut. Pada April 2007 ada kawat yang bertitel ‘Dugaan keterlibatan pejabat tinggi’. Munir sendiri tewas di dalam pesawat Garuda dalam penerbangannya ke Belanda tahun 2004. Sidney Morning Herald, pada tanggal 18Desember 2010, menulis bahwa para diplomat Amerika ragu terhadap Indonesia akan bisa membawa otak pelaku di balik pembunuhan Munir ke meja hijau. Keraguan itu muncul setelah diplomat AS mendengar pemaparan dari kepolisian Indonesia yang menyebutkan ada “high level involvement” dalam kasus Munir. Bantahan kebenaran dari isi kabel Wikileaks tersebut , salah satunya datang dari   Kementrian Hukum dan HAM RI yang menyatakan tidak mau langsung bereaksi atas isu keraguan Kedubes AS atas kemampuan kepolisian dalam penyelesaian kasus Munir, seperti yang diungkapkan WikiLeaks. Menkumham,Patrialis Akbar menegaskan bahwa saat ini proses penegakan hukum atas kasus terbunuhnya Munir sudah berjalan. Namun pemerintah tidak dapat ikut campur dalam proses penegakan hukum yang sedang berjalan itu.
Soal Kopassus
Sungguh menarik bahwa Wikileaks juga dalam bocorannya, menyatakan Indonesia telah gencar melakukan lobi-lobi agar pemerintah AS mencabut larangan pelatihan Kopassus. Upaya itu banyak didukung Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Jakarta. Dalam kabel diplomatik Kedubes AS pada April 2007 disebutkan, hubungan militer Australia dengan Kopassus merupakan alasan untuk mencabut larangan pelatihan Kopassus. “Mitra-mitra Australia kita mendorong kami untuk melanjutkan pelatihan untuk Kopassus,” sebagaimana yang dikutip oleh  bunyi kabel tersebut. Namun berbagai kabel lainnya juga merinci keprihatinan AS untuk melanjutkan kerjasama dengan Kopassus. Dalam kabel Oktober 2007, Kedubes AS menyampaikan pada Washington bahwa Indonesia tidak mengadili pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu secara konsisten. Tahun lalu, atau sekitar enam bulan sebelum AS mencabut larangan pelatihan Kopassus, seorang pejabat senior AS, Bill Burns mengatakan, keterlibatan dengan Kopassus tetap merupakan isu yang rumit dan kompleks. Terlebih lagi karena masih banyak pihak di Washington, termasuk di Kongres AS yang punya keprihatinan serius soal akuntabilitas atas tindakan-tindakan Kopassus di masa lalu. Pemerintah AS memberlakukan larangan pelatihan Kopassus sejak tahun 1999 lalu. Larangan itu diberlakukan terkait buruknya catatan HAM Kopassus. Kopassus dianggap bertanggung jawab atas kasus-kasus pembunuhan dan penyiksaan warga sipil selama konflik di Aceh dan Timor Timur. Tentu saja, lewat Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, pemerintah Indonesia membantah menekan AS untuk mencabut larangan pelatihan Kopassus. Menurut pemerintah, Indonesia dan AS dalam posisi sejajar, dan tidak ada paksaan dalam pencabutan larangan itu. Namun ketika ditanya apakah Indonesia meminta AS untuk melanjutkan kerja sama terkait Kopassus sebelum Presiden AS Barack Obama datang, Menhan Purnomo membenarkannya, karena sudah diumumkan oleh Menteri Pertahanan AS Robert Gates beberapa bulan sebelum Obama datang, bahwa sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Sebaliknya pihak kedutaan AS lewat ,Corina R Sanders, Pejabat Atase Pers Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, juga mendukung pendapat pihak Indonesia dengan mengatakan bahwa pelanjutan kerjasama dengan Kopassus bukan syarat kehadiran Obama di Indonesia. Kebijakan mengakhiri larangan adalah berdasarkan hukum Amerika Serikat dan perubahan demokratis yang terjadi di Indonesia serta reformasi di Kopassus itu sendiri.