Di Tahun 2012, Pemerintah Tak Serius Kelola Potensi Sektor Maritim
Sabtu, 29 Desember 2012 , 17:38:00 WIB
Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi

follow: @rmolco

RMOL. Sepanjang tahun 2012, praktis tidak ada hal serius yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan sektor maritim. Dari sektor transportasi laut misalnya, masih banyak kejadian kapal tenggelam dan tabrakan, dan ini membuktikan ketiadaan dokumen roadmap to zero accident yang menjadi acuan dalam menyusun kebijakan keselamatan transportasi.

Di tahun 2012 saja, kata Direktur Eksekutif Indonesia Maritim Institute (IMI), Y Paonganan, tercatat setidaknya ada empat kasus tabrakan kapal yang menewaskan 13 penumpang, dan ini belum termasuk kapal tenggelam dan terbakar di lautan. Ini menunjukan pemerntah tidak serius, padahal sangat jelas transportasi laut sangat dibutuhkan untuk mengangkut penumpang dari satu pulau ke pulau lain, sebab selain menjadi alternatif bagi masyarakat juga karena terbilang murah.

Hal lain yang membuktikan bahwa pemerintah tak serius mengurusu maritim, lanjut Paonganan dalam diskusi akhir tahun di kantor IMI di kawasan Pejatan, Jakarta Selatan (Santu, 29/12), adaah terkait dengan nasib nelayan Indonesia yang masih jauh dari kata sejahtera. Sulitnya nelayan Indonesia dalam menangkap ikan karena tidak ada sarana dan prasarana yang memadai.

"Nelayan kita kalah bersaing dengan nelayan asing yang diduga melakukan ilegal fishing," tegasnya seraya menyebutkan, sulitnya para nelayan untuk mencari ikan, karena wilayah tangkapan sudah menjauh dari garis pantai, akibat dari kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Dari sisi pengawasan SDA laut, Ongen biasa disapa, menilai masih jauh dari yang diharapkan. Menurutnya, penguasaan wilayah maritim lemah sehingga illegal fishing dan illegal logging masih marak terjadi, sehingga potensi ekonomi maritim sebesar Rp218 trliun per tahun hilang aibat illegal fishing. Ini terjadi akibat banyaknya institusi yang mengurus laut dan terkesan tumpang tindih tak karuan.

Dari sisi kebijakan, sebagai negara laut Indonesia justru tidak punya regulasi yang serius. Dia menjabarakan, RUU Kelautan yang masuk prolagnas 2010 sampai 2012 ini belum juga selesai. Bahkan, Komisi IV tidak menjadikan RUU Kelautan sebagai bagian UU yang penting. Sebagai pakar yang paham tentang kelautan, Paonganan pun mengimbau anggota DPR RI khususnya Komisi IV yang membidangi kelautan agar benar-benar memahami kondisi ril Indonesia sebagai negara kepulauan.

"Kita (Indonesia) harus menjadi negara maritim yang kuat sehingga martabat kita sebagai bangsa yang besar tidak diinjak-injak negara tetangga. Bahkan, kita harus memaksa dunia menghormati dan menghargai Indonesia sebagai negara paling strategis di dunia," tandasnya seraya mengatakan sebaiknya RUU Kelauatan dirubah menjadi RUU Maritim karena cakupannya lebih konprehensif. [ysa]

sumber: www.rmol.co

dari dulu bangsa ini memang dikenal dengan maritimnya, pelautnya, lagu kita kecil aja "nenek moyangku seorang pelauttt..." mudah2an potensi maritim kita bisa lebih dikembangkan di tahun mendatang.