JAKARTA - Laporan akhir tahun 2012 yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 52 kader Partai Politik (Parpol) terlibat kasus korupsi merupakn jumlah yang sangat fantastis.

Menurut Ketua Indonesia Fight Corruption (IFC), Intan Sari Geni, hasil yang dilansir ICW menjadi bukti sangat mahalnya ongkos politik di Indonesia. Alasannya, saat berkampanye para kader yang ingin menjadi kepala daerah maupun legislatif memerlukan uang banyak.

"Saat berkampanye mereka mengeluarkan uang yang sangat banyak, sehingga ketika mereka jadi maka yang dilakukan pertama bagaimana mengembalikan uang tersebut," kata Intan, saat berbincang dengan Okezone, Jumat (28/12/2012).

Dikatakannya, cara paling cepat untuk mengembalikan modal saat melakukan kampanye ialah dengan cara melakukan korupsi ataupun menerima gratifikasi. "Mereka akhirnya berani melakukan korupsi ataupun gratifikasi," ujarnya.

Untuk itu, Intan berharap kepada semua Parpol yang sudah memilih kadernya untuk terjun dalam Pemilu maupun Pilkada agar secara terang-terangan melaporkan kekayaan kepada publik, agar dapat diketahui kalau ada penambahan kekeayaan secara signifikan dengan cara tidak wajar.

"Selama ini, Parpol tidak pernah terbuka kepada publik tentang keuangannya. Seharusnya mereka mempunyai tanggung jawab agar terhadap itu," imbuhnya.

Sebelumnya, ICW mencatat ada 52 orang kader partai yang terlibat kasus korupsi sepanjang 2012. Kader partai tersebut tercatat sebagai anggota DPR, DPRD atau pun kepala daerah.

Menurut Peneliti ICW, Apung Widadi, dari 52 kader partai itu, Golkar berada di posisi pertama dengan 14 kader, kemudian PD dengan 10 kader, lalu PDIP dan PAN yang memiliki delapan orang kader terjangkit korupsi. Selanjutnya, PKB dengan empat orang kader. Sedangkan, PKS, Gerindra dan PPP sama-sama dengan dua kader yang terlibat korupsi dan dua orang lagi tidak teridentifikasi partainya.

SUMBER

Korupsi berjamaah, agar balik modal