Menko Kesra HR Agung Laksono meluncurkan buku Grand Design Pembangunan Kependudukan tahun 2011-2035. Buku itu disusun karena dinamika kependudukan di Indonesia memasuki fase yang sangat krusial. Ini ditandai dengan perubahan kondisi geografi di luar perkiraan.

"Dinamika kependudukan di Indonesia sedang mengarah ke fase windows of opportunity yang datangnya hanya sekali dan akan memberikan peluang mendapatkan bonus demografi pada tahun 2030-an," kata Agung, di Jakarta, Rabu (26/12).

Grand design pembangunan kependudukan dibutuhkan untuk dijadikan arah bagi perumusan kebijakan dan program kependudukan pada masa yang akan datang.

Hal ini sebagai tindak lanjut dari UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta ditetapkan penyusunannya oleh Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No 27 Tahun 2011 tentang Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 2011-2035.

Grand Design Pembangunan Kependudukan terdiri dari pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, persebaran dan mobilitas penduduk, serta data dan informasi kependudukan.

Tahap windows of opportunity itu ditandai dengan angka ketergantungan yang paling rendah dalam perkembangan perubahan komposisi penduduk menurut umur. Dengan catatan, jika dinamika demografi khususnya fertilitas mengikuti tren selama 40 tahun terakhir.

Kondisi itu juga disertai dengan besarnya jumlah penduduk usia produktif, menurunnya jumlah penduduk usia anak-anak, dan meningkatnya jumlah penduduk lansia. Artinya, penduduk produktif menanggung sedikit penduduk tidak produktif. Pada tahun 2000, misalnya, sekitar 80 juta penduduk usia tidak produktif yang terdiri dari warga lansia dan anak-anak bergantung pada sekitar 157 juta penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Tahap ini kesempatan yang datang hanya sekali dan harus direspons dengan kebijakan yang memadai agar windows opportunity berubah menjadi bonus demografi. "Jika tidak ada intervensi yang tepat, kesempatan itu akan berubah menjadi disaster," kata Agung.

Bonus demografi itu akan terjadi pada kurun waktu 15 tahun ke depan atau mulai 2025. Bonus ledakan kaum muda dan angkatan kerja produktif itu sangat krusial jika SDM yang tumbuh tidak berkualitas.

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sudibyo Alimoeso mengatahkan, salah satu prasyarat agar peluang bonus demografi terwujud ialah adanya penurunan fertilitas yang dapat tercapai melalui program KB.

"Penurunan fertilitas tidak dapat tercapai jika masyarakat yang berpartisipasi dalam KB masih rendah karena keputusan KB dilakukan oleh suami dan istri dalam keluarga," katanya.

Diluncurkannya buku itu juga karena persoalan kependudukan yang dihadapi Indonesia dan dihadapkan pada persoalan kualitas penduduk. Ini dilihat dari rendahnya indeks pembangunan manusia jika dibandingkan dengan IPM negara tetangga ASEAN. Persoalan itu makin kompleks dengan ketimpangan distribusi kependudukan antara Indonesia bagian barat dan timur.

Selain itu, kebijakan kependudukan di Indonesia belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan.