MEMPERTONTONKAN kejelekan, selama ini merupakan hal
yang paling dihindari banyak pihak, walau sejauh ini
belum ada satu pun fatwa yang menyebut umbar
kejelekan sebagai hal tabu.
Masyarakat kebanyakan hingga pejabat senantiasa
berupaya dengan berbagai cara agar citra yang muncul
adalah baik, mulus, tanpa cacat, dan tidak pernah salah.
Maka, bukan hal yang aneh jika berbagai ajang pemberian
anugerah yang menggambarkan kinerja baik menjadi
incaran banyak pihak. Maka, kita pun menjadi tidak kaget
jika kemudian sempat muncul kasus penyuapan seorang
bupati demi mendapat anugerah Adipura. Atau, pada
kasus yang lain, rakyat kerap dimobilisasi untuk
membersihkan kota ketika kota tersebut akan dihadiri tim
juri dari pusat atas suatu lomba tertentu.
Pendek kata, kejelekan adalah hal yang harus
disembunyikan, agar sebuah kota terkesan baik dan indah.
Nyaris tak ada satu pihak pun yang coba mengemas
kejelekan sebuah kota justru untuk meningkatkan kondisi
kota menjadi lebih baik.

Belakangan, Jokowi yang tampil sebagai Gubernur DKI di
luar perhitungan, muncul dengan gagasan yang terkesan
tidak populer. Ia mengaku tidak akan menutup-nutupi
kejelekan yang ada di Jakarta.
Bahkan, lebih dari itu, kejelekan kondisi Jakarta
dijadikannya sebagai alat picu partisipasi masyarakat.
Jokowi mendorong warga untuk berpartisipasi
memperbaiki layanan publik di ibu kota. Caranya, pemprov
DKI tidak akan menutupi segala kejelekan terkait layanan
publik, tata ruang dan kawasan kumuh.
“Justru kejelekan itu harus dibuka ke publik agar
ditemukan solusinya,” kata Jokowi, Rabu (26/12).

Untuk mengukur sejauh mana layanan publik memuaskan
warga DKI, pemprov pun akan menerapkan Index
Government Service atau IGS mulai 2013.

“Kita akan terapkan IGS supaya bisa tahu sejauhmana
perkembangan layana publik di kantor dinas-dinas dan
kantor wali kota berdasarkan masukan dari warga,”
tuturnya.
Manajemen, betapa pun, memang tak hanya bisa
dijalankan dengan kata-kata. Ukuran dan keterukuran
menjadi hal penting untuk menjadi tolak ukur penilaian.
Apa yang dilakukan Jokowi di DKI tentu menjadi hal baru:
mengukur aspek yang jelek. Bukan mengukur hal yang
baik.
Meski apa yang dilakukan pemprov DKI itu sebetulnya
bukan hal yang terlalu fenomenal, karena hanya membalik
metode penilaian – dari layanan yang baik menjadi
layanan yang jelek – tetap saja ini harus diakui sebagai
cara baru pemerintah mengelola sebuah kota, yakni
dengan mengelola kejelekan sebuah kota menjadi isu
bersama, dan mengundang semua pihak untuk
berpartisipasi mengatasinya.
Kalau toh kemudian kondisi DKI tetap jelek juga, semua
bisa melihat seberapa perhatian warga ibu kota atas
kondisi kotanya.
Nah, semua berpulang kepada warga: ingin tetap Jakarta
jelek atau membuat Jakarta menjadi lebih ceria. [news]