- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
[Terkait Masalah PSK] ’Beri Pekerjaan dan Carikan Jodoh’
TS
sanobayu
[Terkait Masalah PSK] ’Beri Pekerjaan dan Carikan Jodoh’
Sabtu, 22/12/2012 | 12:10 WIB
HINGGA saat ini, masih banyak pemilik wisma dan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang bertahan di lokalisasi Dupak Bangunsari pasca deklarasi kampung bebas prostitusi di sana, Jumat (21/12).
Beberapa muncikari dan PSK yang bertahan memiliki berbagai macam alasan. Mulai dari nilai ganti rugi yang diberikan oleh pihak Pemkot tidak sepadan dengan pengeluaran sehari-hari, dan juga ada yang percaya jika lokalisasi Bangunsari akan tutup dengan sendirinya secara alami karena sudah sepi peminat.
Dara (nama samaran, Red), salah satu PSK di Bangunsari mengungkapkan, uang pesangon sebesar Rp 3 juta dirasa masih belum cukup untuk menutup utang-utangnya di bank simpan pinjam. Belum lagi biaya pendidikan anaknya serta memenuhi kebutuhan keluarganya di desa. Sejak ramai pemberitaan penutupan di Bangunsari, langganannya mulai pergi satu per satu.
“Uang segitu tidak sepadan. Walaupun dalihnya agar kami bisa pulang ke kampung halaman dan dijadikan modal usaha. Lalu, bagaimana dengan utang-utang saya yang tiap bulan selalu bayar Rp 150 ribu. Belum lagi biaya pendidikan anak dan keluarga di desa,” katanya, Jumat (21/12).
Bukan hanya itu, menurutnya, Pemkot tak perlu repot-repot mengeluarkan uang agar muncikari dan PSK yang masih ada untuk beralih profesi. Ia pun memunyai solusi sendiri, yakni agar diberi pekerjaan yang pantas tanpa ada diskriminasi serta menemukan jodoh yang pas agar kelak tidak kembali lagi menjadi PSK.
“Pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinsos selalu saya ikuti, tapi selalu saja tidak berkesinambungan. Ini yang menyulitkan. Jika Pemkot mau, dirikan saja pabrik agar bisa menampung PSK dan muncikari yang mau beralih profesi,” jelas perempuan asli Malang itu. Ia pun menambahkan, niscaya, lokalisasi Bangunsari akan tutup dengan sendirinya tanpa perlu pihak luar turut campur.
Bukhari, pemilik wisma di gang I Bangunsari, menuturkan hal yang hampir sama. Dia juga memberikan solusi alternatif agar PSK di sana diberi keterampilan yang memadai dan dicarikan jodoh.
“Kalau sudah diberi keterampilan dan bisa ditampung di tempat-tempat kerja yang lain dan ketemu jodohnya, saya yakin mereka tidak akan bekerja seperti ini lagi. Saya pernah punya anak buah yang dinikahi oleh seseorang, pada akhirnya ia mentas dengan sendirinya karena ikut suami,” papar pria pemilik 13 anak buah itu.
Ia pun mengaku, di wilayahnya yang ikut deklarasi Dupak Bangunsari Kampung bebas prostitusi hanya satu wisma dengan dua PSK. “Masih ada puluhan yang bertahan dengan profesinya saat ini,” pungkasnya.m18
* * *
Ada yang mau gan? mau jadi jodohnya para mantan PSK?
Untuk golongan penganut poligami, kalau emang niat nikah demi ibadah inilah saatnya. Entaskan mereka, Berani gak?
![[Terkait Masalah PSK] ’Beri Pekerjaan dan Carikan Jodoh’](https://dl.kaskus.id/ruanghati.com/wp-content/uploads/2011/09/lokalisasi.jpg)
![[Terkait Masalah PSK] ’Beri Pekerjaan dan Carikan Jodoh’](https://dl.kaskus.id/korannusantara.com/wp-content/uploads/2012/01/psk-lokalisasi-dolly-oke.jpg)
![[Terkait Masalah PSK] ’Beri Pekerjaan dan Carikan Jodoh’](https://dl.kaskus.id/panel.mustangcorps.com/admin/fl/upload/files/pramuria.png)
![[Terkait Masalah PSK] ’Beri Pekerjaan dan Carikan Jodoh’](https://dl.kaskus.id/www.surabayapost.co.id/gambar/123ba2195efbb883190ed99be788057c.jpg)
Rencana penutupan lokalisasi di Dupak Bangunsari secara total,
Jumat (21/12) malam batal. Sebagai gantinya dilakukan deklarasi bebas prostitusi.
Uang pesangon bagi PKSdan mucikari yang mau tobat tetap diberikan
SURABAYA - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menutup lokalisasi di Dupak Bangunsari Kel. Moro Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya Jumat (21/12) malam secara total batal. Gantinya, dilakukan deklarasi daerah bebas prostitusi di sana.
Tapi, dalam deklarasi bebas prostitusi itu tetap ada uang pesangon bagi pekerja seks komersial (PSK) yang mau pulang dan bagi mucikari yang mau tobat seperti yang dijanjikan sebelum penutupan. Uang saku untuk masing-masing PSK sebesar Rp 3 juta, sedangkan untuk mucikarinya sebesar Rp 10 juta per orang.
Anggota DPRD Surabaya, Erick Reginald Tahalele yang sebelumnya mengkritisi terkait anggaran pemulangan PSK dan penutupan lokalisasi menyayangkannya. Pasalnya, uang rakyat yang dipakai untuk pengentasan PSK belum tentu membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.
“Siapa yang menjamin setelah PSK dan mucikarinya diberikan uang saku lantas mereka tidak kembali lagi? Tidak ada kan. Inilah yang tidak pernah terpikir oleh Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim. Karena, kalau uang sakunya sudah habis mereka bisa dipastikan kembali lagi menjadi PSK,” jelas Erick, Sabtu (22/12).
Menurutnya, hal yang paling menyedihkan anggaran pengentasan PSK di Surabaya pada 2013 malah naik tajam. Pada tahun 2012 ini anggaran pengentasan PSK sebesar Rp 2 miliar, sementara di 2013 anggaran meningkat menjadi Rp 6,5 miliar, lebih dari tiga kali lipat.
“Terkait dengan ini semua dewan hanya bisa berkomentar, tapi semuanya tergantung pemerintah. Sadar atau tidak pemerintah. Apalagi, anggaran pengentasan PSK hampir sama dengan anggaran pengentasan kemiskinan yang besarnya sekitar Rp 7,5 miliar,” jelas politisi partai Golkar tersebut.
Sementara, Camat Krembangan Sumarno mengatakan penutupan total lokalisasi ini memang tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Sejalan dengan itu penutupan tidak dilakukan sekaligus dengan menutup semua wisma dan memulangkan PSK yang ada. Namun dilakukan secara bertahap meski membutuhkan waktu yang akan lama.
“Meski tidak jadi ditutup total, namun warga sudah memiliki semangat agar daerahnya menjadi kawasan bebas dari prostitusi. Maka masyarakat menggelar acara deklarasi daerah bebas prostitusi yang dilaksanakan Jumat malam,” bebernya.
Soal kapan kawasan Dupak Bangunsari ini benar-benar bisa bebas, Sumarno mengatakan tentu warga berharap bisa secepatnya. “Semuanya butuh proses dan kami berharap kawasan Dupak Bangunsari bisa secepatnya menjadi kawasan bebas prostitusi karena sudah banyak PSK dan wisma yang tutup,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Humas Kota Surabaya, Nanis Chairani membenarkan jika acara di Dupak Bangunsari pada Jumat malam bukan penutupan lokalisasi secara total. Namun acara tersebut berupa pengajian yang melibatkan masyarakat, PSK dan mucikari yang insyaf.
Dalam acara tersebut, Walikota Tri Rismaharini hadir. Sedangkan dari Pemprov adalah Kepala Biro Kesra Setdaprov Jatim Bawon Adiyithoni, serta muspika setempat. “Yang kami tahu hanya itu acaranya. Sebab, yang punya gawe adalah Dinas Sosial Surabaya,” jelasnya. Dalam acara yang dilakukan di depan Musala Nurul Iman Jl Rembang, selain acara deklarasi, juga dilakukan pengajian bersama.
Sementara lokalisasi Dupak Bangunsari merupakan lokalisasi yang berada di Surabaya Utara. Jumlah PSK dan mucikari maupun wisma sebenarnya terus mengalami penurunan. Saat ini jumlah PSK yang masih bertahan ada 163 orang, mereka tinggal di 61 wisma milik 50 mucikari.pur
* * *
Kesalahan penyebutan PSK menjadi PKS bukan ulah iseng TS, tapi asli dari sumber beritanya Surabaya Post, cek aja ke sumbernya langsung.
Komeng ane:
Para pelanggan Bangunsari masih bisa bernafas lega sepertinya...
![[Terkait Masalah PSK] ’Beri Pekerjaan dan Carikan Jodoh’](https://dl.kaskus.id/3.bp.blogspot.com/-9PbTr4s10LI/TkDOUviEHoI/AAAAAAAAAAU/KZhv6umzX9E/s1600/images.jpeg)
HINGGA saat ini, masih banyak pemilik wisma dan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang bertahan di lokalisasi Dupak Bangunsari pasca deklarasi kampung bebas prostitusi di sana, Jumat (21/12).
Beberapa muncikari dan PSK yang bertahan memiliki berbagai macam alasan. Mulai dari nilai ganti rugi yang diberikan oleh pihak Pemkot tidak sepadan dengan pengeluaran sehari-hari, dan juga ada yang percaya jika lokalisasi Bangunsari akan tutup dengan sendirinya secara alami karena sudah sepi peminat.
Dara (nama samaran, Red), salah satu PSK di Bangunsari mengungkapkan, uang pesangon sebesar Rp 3 juta dirasa masih belum cukup untuk menutup utang-utangnya di bank simpan pinjam. Belum lagi biaya pendidikan anaknya serta memenuhi kebutuhan keluarganya di desa. Sejak ramai pemberitaan penutupan di Bangunsari, langganannya mulai pergi satu per satu.
“Uang segitu tidak sepadan. Walaupun dalihnya agar kami bisa pulang ke kampung halaman dan dijadikan modal usaha. Lalu, bagaimana dengan utang-utang saya yang tiap bulan selalu bayar Rp 150 ribu. Belum lagi biaya pendidikan anak dan keluarga di desa,” katanya, Jumat (21/12).
Bukan hanya itu, menurutnya, Pemkot tak perlu repot-repot mengeluarkan uang agar muncikari dan PSK yang masih ada untuk beralih profesi. Ia pun memunyai solusi sendiri, yakni agar diberi pekerjaan yang pantas tanpa ada diskriminasi serta menemukan jodoh yang pas agar kelak tidak kembali lagi menjadi PSK.
“Pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinsos selalu saya ikuti, tapi selalu saja tidak berkesinambungan. Ini yang menyulitkan. Jika Pemkot mau, dirikan saja pabrik agar bisa menampung PSK dan muncikari yang mau beralih profesi,” jelas perempuan asli Malang itu. Ia pun menambahkan, niscaya, lokalisasi Bangunsari akan tutup dengan sendirinya tanpa perlu pihak luar turut campur.
Bukhari, pemilik wisma di gang I Bangunsari, menuturkan hal yang hampir sama. Dia juga memberikan solusi alternatif agar PSK di sana diberi keterampilan yang memadai dan dicarikan jodoh.
“Kalau sudah diberi keterampilan dan bisa ditampung di tempat-tempat kerja yang lain dan ketemu jodohnya, saya yakin mereka tidak akan bekerja seperti ini lagi. Saya pernah punya anak buah yang dinikahi oleh seseorang, pada akhirnya ia mentas dengan sendirinya karena ikut suami,” papar pria pemilik 13 anak buah itu.
Ia pun mengaku, di wilayahnya yang ikut deklarasi Dupak Bangunsari Kampung bebas prostitusi hanya satu wisma dengan dua PSK. “Masih ada puluhan yang bertahan dengan profesinya saat ini,” pungkasnya.m18
* * *
Ada yang mau gan? mau jadi jodohnya para mantan PSK?
Untuk golongan penganut poligami, kalau emang niat nikah demi ibadah inilah saatnya. Entaskan mereka, Berani gak?
Quote:
BERITA SEBELUMNYA
Rencana penutupan lokalisasi di Dupak Bangunsari secara total,
Jumat (21/12) malam batal. Sebagai gantinya dilakukan deklarasi bebas prostitusi.
Uang pesangon bagi PKSdan mucikari yang mau tobat tetap diberikan
SURABAYA - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menutup lokalisasi di Dupak Bangunsari Kel. Moro Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya Jumat (21/12) malam secara total batal. Gantinya, dilakukan deklarasi daerah bebas prostitusi di sana.
Tapi, dalam deklarasi bebas prostitusi itu tetap ada uang pesangon bagi pekerja seks komersial (PSK) yang mau pulang dan bagi mucikari yang mau tobat seperti yang dijanjikan sebelum penutupan. Uang saku untuk masing-masing PSK sebesar Rp 3 juta, sedangkan untuk mucikarinya sebesar Rp 10 juta per orang.
Anggota DPRD Surabaya, Erick Reginald Tahalele yang sebelumnya mengkritisi terkait anggaran pemulangan PSK dan penutupan lokalisasi menyayangkannya. Pasalnya, uang rakyat yang dipakai untuk pengentasan PSK belum tentu membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.
“Siapa yang menjamin setelah PSK dan mucikarinya diberikan uang saku lantas mereka tidak kembali lagi? Tidak ada kan. Inilah yang tidak pernah terpikir oleh Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim. Karena, kalau uang sakunya sudah habis mereka bisa dipastikan kembali lagi menjadi PSK,” jelas Erick, Sabtu (22/12).
Menurutnya, hal yang paling menyedihkan anggaran pengentasan PSK di Surabaya pada 2013 malah naik tajam. Pada tahun 2012 ini anggaran pengentasan PSK sebesar Rp 2 miliar, sementara di 2013 anggaran meningkat menjadi Rp 6,5 miliar, lebih dari tiga kali lipat.
“Terkait dengan ini semua dewan hanya bisa berkomentar, tapi semuanya tergantung pemerintah. Sadar atau tidak pemerintah. Apalagi, anggaran pengentasan PSK hampir sama dengan anggaran pengentasan kemiskinan yang besarnya sekitar Rp 7,5 miliar,” jelas politisi partai Golkar tersebut.
Sementara, Camat Krembangan Sumarno mengatakan penutupan total lokalisasi ini memang tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Sejalan dengan itu penutupan tidak dilakukan sekaligus dengan menutup semua wisma dan memulangkan PSK yang ada. Namun dilakukan secara bertahap meski membutuhkan waktu yang akan lama.
“Meski tidak jadi ditutup total, namun warga sudah memiliki semangat agar daerahnya menjadi kawasan bebas dari prostitusi. Maka masyarakat menggelar acara deklarasi daerah bebas prostitusi yang dilaksanakan Jumat malam,” bebernya.
Soal kapan kawasan Dupak Bangunsari ini benar-benar bisa bebas, Sumarno mengatakan tentu warga berharap bisa secepatnya. “Semuanya butuh proses dan kami berharap kawasan Dupak Bangunsari bisa secepatnya menjadi kawasan bebas prostitusi karena sudah banyak PSK dan wisma yang tutup,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Humas Kota Surabaya, Nanis Chairani membenarkan jika acara di Dupak Bangunsari pada Jumat malam bukan penutupan lokalisasi secara total. Namun acara tersebut berupa pengajian yang melibatkan masyarakat, PSK dan mucikari yang insyaf.
Dalam acara tersebut, Walikota Tri Rismaharini hadir. Sedangkan dari Pemprov adalah Kepala Biro Kesra Setdaprov Jatim Bawon Adiyithoni, serta muspika setempat. “Yang kami tahu hanya itu acaranya. Sebab, yang punya gawe adalah Dinas Sosial Surabaya,” jelasnya. Dalam acara yang dilakukan di depan Musala Nurul Iman Jl Rembang, selain acara deklarasi, juga dilakukan pengajian bersama.
Sementara lokalisasi Dupak Bangunsari merupakan lokalisasi yang berada di Surabaya Utara. Jumlah PSK dan mucikari maupun wisma sebenarnya terus mengalami penurunan. Saat ini jumlah PSK yang masih bertahan ada 163 orang, mereka tinggal di 61 wisma milik 50 mucikari.pur
* * *
Kesalahan penyebutan PSK menjadi PKS bukan ulah iseng TS, tapi asli dari sumber beritanya Surabaya Post, cek aja ke sumbernya langsung.
Komeng ane:
Para pelanggan Bangunsari masih bisa bernafas lega sepertinya...
0
5.1K
44
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan