Uang pesangon bagi PKSdan mucikari yang mau tobat tetap diberikan

SURABAYA - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menutup lokalisasi di Dupak Bangunsari Kel. Moro Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya Jumat (21/12) malam secara total batal. Gantinya, dilakukan deklarasi daerah bebas prostitusi di sana.

Tapi, dalam deklarasi bebas prostitusi itu tetap ada uang pesangon bagi pekerja seks komersial (PSK) yang mau pulang dan bagi mucikari yang mau tobat seperti yang dijanjikan sebelum penutupan. Uang saku untuk masing-masing PSK sebesar Rp 3 juta, sedangkan untuk mucikarinya sebesar Rp 10 juta per orang.

Anggota DPRD Surabaya, Erick Reginald Tahalele yang sebelumnya mengkritisi terkait anggaran pemulangan PSK dan penutupan lokalisasi menyayangkannya. Pasalnya, uang rakyat yang dipakai untuk pengentasan PSK belum tentu membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.

“Siapa yang menjamin setelah PSK dan mucikarinya diberikan uang saku lantas mereka tidak kembali lagi? Tidak ada kan. Inilah yang tidak pernah terpikir oleh Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim. Karena, kalau uang sakunya sudah habis mereka bisa dipastikan kembali lagi menjadi PSK,” jelas Erick, Sabtu (22/12).

Menurutnya, hal yang paling menyedihkan anggaran pengentasan PSK di Surabaya pada 2013 malah naik tajam. Pada tahun 2012 ini anggaran pengentasan PSK sebesar Rp 2 miliar, sementara di 2013 anggaran meningkat menjadi Rp 6,5 miliar, lebih dari tiga kali lipat.

“Terkait dengan ini semua dewan hanya bisa berkomentar, tapi semuanya tergantung pemerintah. Sadar atau tidak pemerintah. Apalagi, anggaran pengentasan PSK hampir sama dengan anggaran pengentasan kemiskinan yang besarnya sekitar Rp 7,5 miliar,” jelas politisi partai Golkar tersebut.

Sementara, Camat Krembangan Sumarno mengatakan penutupan total lokalisasi ini memang tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Sejalan dengan itu penutupan tidak dilakukan sekaligus dengan menutup semua wisma dan memulangkan PSK yang ada. Namun dilakukan secara bertahap meski membutuhkan waktu yang akan lama.

“Meski tidak jadi ditutup total, namun warga sudah memiliki semangat agar daerahnya menjadi kawasan bebas dari prostitusi. Maka masyarakat menggelar acara deklarasi daerah bebas prostitusi yang dilaksanakan Jumat malam,” bebernya.

Soal kapan kawasan Dupak Bangunsari ini benar-benar bisa bebas, Sumarno mengatakan tentu warga berharap bisa secepatnya. “Semuanya butuh proses dan kami berharap kawasan Dupak Bangunsari bisa secepatnya menjadi kawasan bebas prostitusi karena sudah banyak PSK dan wisma yang tutup,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Humas Kota Surabaya, Nanis Chairani membenarkan jika acara di Dupak Bangunsari pada Jumat malam bukan penutupan lokalisasi secara total. Namun acara tersebut berupa pengajian yang melibatkan masyarakat, PSK dan mucikari yang insyaf.

Dalam acara tersebut, Walikota Tri Rismaharini hadir. Sedangkan dari Pemprov adalah Kepala Biro Kesra Setdaprov Jatim Bawon Adiyithoni, serta muspika setempat. “Yang kami tahu hanya itu acaranya. Sebab, yang punya gawe adalah Dinas Sosial Surabaya,” jelasnya. Dalam acara yang dilakukan di depan Musala Nurul Iman Jl Rembang, selain acara deklarasi, juga dilakukan pengajian bersama.

Sementara lokalisasi Dupak Bangunsari merupakan lokalisasi yang berada di Surabaya Utara. Jumlah PSK dan mucikari maupun wisma sebenarnya terus mengalami penurunan. Saat ini jumlah PSK yang masih bertahan ada 163 orang, mereka tinggal di 61 wisma milik 50 mucikari.pur

* * *
Kesalahan penyebutan PSK menjadi PKS bukan ulah iseng TS, tapi asli dari sumber beritanya Surabaya Post, cek aja ke sumbernya langsung.
Komeng ane:
Para pelanggan Bangunsari masih bisa bernafas lega sepertinya...