KOI Minta Menpora Bubarkan KONI

JAKARTA, suaramerdeka.com - Hubungan antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) semakin tak akur. Hal itu terjadi setelah KOI memisahkan diri dari KONI pasca-terpilihnya Tono Suratman selaku Ketua Umum KONI Pusat awal tahun ini.
Dua lembaga itu juga memiliki anggota yang sama, yakni PB-PB (Pengurus Besar) dan PP-PP (Pengurus Pusat) seluruh cabang olahraga di Tanah Air. Akibat tak akur, KOI bahkan meminta Menpora Andi Mallarangeng agar membubarkan KONI. Sebab, pekerjaan dan tugas yang dijalankan dua lembaga tersebut rancu.
"Saya bilang bubarkan KONI karena hanya untuk efisiensi anggaran dan SDM (Sumber Daya Manusia-red) saja. Lha wong yang kerja kalau untuk multi event, itu PB-PB dan KOI. Kemenpora menyiapkan dana. Lalu, tugas KONI apa? Kalau dana olimpiade sampai terlambat turun, ya karena terlalu banyak campur tangan yang ingin mengurusi. Finalnya, yang dirugikan tetap atlet," kata Ketua Komisi Atlet KOI, Purnomo M Yudhi di Jakarta, Sabtu (21/7).
Menurutnya, tugas yang dijalankan KONI hanya untuk pembinaan prestasi atlet tidak tepat. Alasannya, pembinaan itu sudah ditangani langsung oleh masing-masing PB dan PP cabang bersangkutan. Begitu pula keberadaan Satlak Prima (Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas).
Menurut Purnomo, lembaga ini tak ada bedanya dengan masing-masing PB karena berdalih meningkatkan prestasi atlet. "Prima itu yang menyedot anggaran miliaran rupiah dengan dalih prestasi olahraga. Padahal pelaksana pembinaan prestasi ada di tangan PB PB," tegasnya.
Pihaknya tak yakin olahraga Indonesia bisa maju karena terlalu banyak lembaga olahraga yang menanganinya. Jika ingin berhasil, lanjut dia, sistem penanganan atlet harus dikembalikan seperti dulu, di mana pemerintah tak terlalu banyak intervensi.

"Zaman dulu tugas pemerintah hanya menyiapkan dana yang cukup untuk pembinaan olah raga Indonesia. Tidak ada itu yang namanya Prima, yang ada hanya KONI/KOI dan PB sebagai induk cabang olahraga. Lembaga itu yang bertanggungjawab terhadap prestasi olahraga Indonesia.KONI pun saat itu hanya berfungsi sebagai koordinator. Sedangkan sekarang, Kemenpora menjadikan olah raga sebagai lahan mencari duit untuk kepentingan partainya," paparnya.

Kondisi itulah yang membuat olahraga di Tanah Air semakin tak karuan karena terjadi pemborosan anggaran. "Lebih baik dana yang ada diperuntukkan kesejahteraan atlet. Kami juga menyarankan kepada Menpora supaya pemerintah jangan ikut campur soal teknis olahraga, serahkan kepada KOI dan PB PB. Bubarkan Prima dan KONI, jangan jadikan olahraga sebagai ajang politik. Biarkan olahraga berkembang dan berjalan sesuai dengan semangat olahraga, sportif dan jujur," tandasnya.

Tugas yang dijalankan KONI yang hanya untuk pembinaan prestasi atlet dinilai tidak tepat. Ketua Komisi Atlet KOI, Purnomo M Yudhi beralasan, pembinaan itu sudah ditangani langsung oleh masing-masing PB dan PP cabang bersangkutan.

Begitu pula keberadaan Satlak Prima (Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas).

Menurut Purnomo, lembaga ini tak ada bedanya dengan masing-masing PB karena berdalih meningkatkan prestasi atlet. “Prima itu yang menyedot anggaran miliaran rupiah dengan dalih prestasi olahraga. Padahal pelaksana pembinaan prestasi ada di tangan PB-PB,” tegasnya.