Suatu undang-undang baru di Filipina memperpanjang program modernisasi angkatan bersenjata selama 15 tahun, dan menentukan prosedur yang baik dalam cara perolehan perlengkapan militer.

Presiden Benigno Aquino III menandatangani Revisi Undang-Undang Modernisasi Angkatan Bersenjata Filipina [AFP], yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Republik No. 10349, dalam usaha untuk melanjutkan peningkatan kemampuan pertahanan bagi perlindungan serta keamanan negara tersebut. Penandatanganan ini dilakukan di Istana Malacanang pada tanggal 11 Desember.

Pada tahun 1995, Presiden saat itu, Fidel V. Ramos, menandatangani Undang-Undang Modernisasi AFP dengan tujuan untuk mengembangkan angkatan bersenjata yang mandiri serta strategis terpercaya. Namun apa yang diproyeksikan sebagai program modernisasi, ternyata hanyalah merupakan peningkatan kemampuan secara sebagian dari angkatan bersenjata.

Aquino, yang menjanjikan untuk memenuhi program modernisasi sejak terjadinya peningkatan ketegangan antara Filipina dan Cina di Laut Cina Selatan, mengatakan bahwa 17 tahun telah berlalu sejak undang-undang modernisasi berlaku, namun perlengkapan militer negara tersebut tetap berada dalam kondisi usang.

“Tidak dapat disangkal, terdapat kesenjangan besar antara peralatan yang sangat tua dan usang di militer kita dengan persenjataan canggih milik negara lain,” demikian ucap Aquino.

Dia juga mengatakan bahwa ancaman terhadap keamanan nasional telah bergeser dari faktor internal ke eksternal, dan oleh karena itu bangsa ini harus menyesuaikan diri. “Sebelumnya, kekuatan pemerintah berfokus pada memerangi para pemberontak, Sekarang, kita perlu memperhatikan ancaman dari para teroris.”

Dia mengatakan bahwa para rekrutan yang bergabung dengan para pemberontak komunis terus menyusut. Sementara itu, baru-baru ini pemerintah telah menempa suatu kerangka kesepakatan damai dengan Front Pembebasan Islam Moro [MILF].

“Kita harus siap untuk menghadapi berbagai tantangan lain, seperti misalnya permasalahan wilayah yang kita miliki dengan negara besar lain di wilayah ini,” demikian ungkapnya, tanpa menyebutkan suatu negara tertentu.

Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan angkatan bersenjata bangsa ini, bagi menjaga zona ekonomi eksklusif [ZEE] dari gangguan ilegal serta eksploitasi sumber dayanya; dan mengamankan area perbatasan dari penyelundupan, pembajakan, perdagangan narkoba, penjarahan, serta aktivitas ilegal lainnya.

Undang-undang ini juga bertujuan lebih jauh untuk memperkuat kemampuan angkatan bersenjata dalam melindungi sumber daya alami serta lingkungan negara, dan membantu dalam operasi pencarian serta penyelamatan dalam peristiwa bencana dan malapetaka.

Undang-undang menyediakan pendanaan lebih untuk mendukung program

Di bawah undang-undang baru tersebut, pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar P75 miliar [$1,8 miliar AS] untuk lima tahun pertama program tersebut, demi mendorong program peningkatan kemampuan angkatan bersenjata, sementara kemampuan pertahanannya bergeser dari internal ke eksternal.

Sementara itu, suatu Sistem Pengelolaan Pertahanan [DSOM] akan didirikan untuk menggabungkan proses kolaboratif perencanaan dan pengambilan keputusan oleh para pejabat pertahanan dan militer tinggi, bagi penentuan kebutuhan perlengkapan.

Undang-undang ini juga menyediakan pendanaan tambahan dari kemitraan publik-swasta yang dimasukkan melalui Departemen Pertahanan Nasional atau angkatan bersenjata, sesuai dengan izin presiden.

Undang-undang ini mengizinkan penggunaan dana dari hasil sewa atau pembangunan reservasi militer secara gabungan, sesuai izin dari presiden; sebelumnya dibutuhkan izin dari kongres.

Izin kontrak multi-tahun

Undang-undang tersebut juga mengizinkan kontrak multi-tahun, bahkan setelah periode penerapan 15 tahun menurut undang-undang, serta dihindarkan dari pajak pertambahan nilai serta pajak bea cukai penjualan senjata, perlengkapan, dan amunisi ke AFP, serta impor senjata dan perlengkapan AFP.

Suatu komite pengawas dari kongres akan melaksanakan "tinjauan akhir" atau evaluasi sistematis mengenai pencapaian serta dampak undang-undang tersebut.

Aquino mengatakan bahwa penandatanganan ini tepat pada waktunya dan relevan, karena menandakan dimulainya suatu AFP yang lebih kuat, modern, dan terpercaya, yang benar-benar sanggup melindungi rakyat dari ancaman keamanan serta kedaulatan.

Dia mengatakan bahwa undang-undang baru ini merupakan bukti komitmen pemerintah yang tetap kukuh terhadap AFP.

“Jika Anda sedang menyortir kertas di Kamp Aguinaldo atau di tengah operasi pembebasan di Compostela Valley, ataupun sedang bertugas di kamp nun jauh di Luzon, maka Undang-Undang Modernisasi AFP dipersembahkan untuk Anda, para prajurit Filipina,” demikian kata Aquino.

Aquino telah mendorong pendanaan untuk program

Presiden mengatakan bahwa setelah hanya satu tahun dan tujuh bulan, pemerintahannya telah berhasil mengalokasikan dana sebesar lebih dari P28 miliar [$683 juta AS] untuk Program Modernisasi AFP, sedikit lebih kecil dari total dana P33 miliar [$804 juta AS] yang telah disisihkan bagi program tersebut, pada 15 tahun sebelumnya oleh tiga pemerintahan.

Selama jangka waktu terpanjang, AFP telah menanggung akibat kurangnya pendanaan dan penempatan prioritas yang kurang tepat dari para pejabat pemerintah. Dalam Pidato Kenegaraan [SONA] bulan Juli lalu, Aquino mengatakan bahwa pemerintahannya telah memeriksa perlengkapan seperti misalnya meriam, kapal induk personel, dan frigat.

Dia telah mengumumkan tibanya Hamilton Class Cutter kedua mendatang dari Amerika Serikat. Kapal patroli baru ini akan mendampingi cutter pertama yang diperoleh dari Pengawas Pantai AS, serta membantu melindungi garis pantai sepanjang 36.000 kilometer.

Kedua kapal patroli ini diperoleh melalui Program Pasal Pertahanan Tambahan dan Bantuan Militer AS. Angkatan Laut Filipina memiliki 132 kapal, namun hanya kurang dari setengahnya yang dapat beroperasi.

Selama SONA, Aquino mengumumkan ketibaan sebuah pesawat transpor C-130 dan 21 helikopter UH-1H yang diperbarui, empat helikopter fasilitas perang, radio serta perlengkapan komunikasi lain, senapan, mortar, laboratorium diagnostik bergerak, dan kumpulan peluru multi-stasiun.

Meringankan beban finansial militer

Aquino mengatakan bahwa 10 helikopter penyerang, dua helikopter angkatan laut, dua pesawat ringan, satu frigat, dan perlengkapan pelindung Angkatan Udara, dijadwalkan untuk tiba pada tahun 2013. Dia menambahkan bahwa pemerintahannya telah meringankan beban finansial angkatan bersenjata melalui pembangunan 22.000 rumah dalam program perumahan militer dan polisi.

“Kami tidak melakukan ini karena ingin menjadi agresor; kami tidak melakukan ini karena kami menginginkan peningkatan. Semua ini adalah mengenai penjagaan perdamaian. Ini mengenai perlindungan diri kami — sesuatu yang telah lama kami anggap sebagai sesuatu yang mustahil,” demikian kata Aquino. “Ini adalah mengenai kehidupan seorang prajurit yang mempertaruhkan nyawanya setiap hari; ini adalah mengenai keluarga yang menanti kepulangannya dengan selamat, walaupun dia menghadapi demikian banyak tantangan.”

Senator Antonio F. Trillanes IV, salah satu penulis undang-undang tersebut bersama Senator Panfilo Lacson, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Aquino karena telah menandatangani undang-undang tersebut dan memperkuat undang-undang modernisasi tahun 1995. Lacson dan Trillanes adalah lulusan dari Akademi Militer Filipina, sekolah pelatihan perwira utama dari AFP. "Setelah menghabiskan miliaran peso dan lebih dari 15 tahun kemudian, AFP masih sangat jauh dari kekuatan profesional modern yang mampu menangani berbagai risiko ancaman keamanan internal dan pertahanan eksternal, yang sesuai dengan visinya,” demikian ungkap Trillanes, yang menghadiri upacara penandatanganan tersebut.
==========================================
Sumber

wow program modernisasinya di undang-undangkan...
kalau di kodofikasi seperti ini, meminimalisir ganti pemimpin ganti kebijakan
sepertinya pinoy belajar dari tetangganya