Keberadaan mal jadi salah satu penyumbang kemacetan di Jakarta. Penyebabnya, posisi pembangunan mal sering berada di hug atau di titik kepadatan lalu lintas.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan selama dia menjabat tidak akan mengeluarkan izin pembangunan mal. Untuk hal ini, tampaknya dia berbeda pendapat dengan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurut Ahok, jika lokasi pembangunan mal tidak mengganggu lalu lintas maka pemberian izin akan dipikirkan dua kali.

"Kalau bisa buat macet ya nggak boleh lagi, kalau masih bisa ya harus," kata Ahok usai acara pelantikan empat pejabat baru Pemprov DKI di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (30/11) lalu.

Menurut Ahok, pajak mal dapat membantu perekonomian Jakarta. Selain itu, mal juga dapat menyerap tenaga kerja yang banyak dan mengurangi angka pengangguran.

"Mal kan juga masih kasih ekonomi yang cukup baik," jelasnya.

Bila mal terus bermunculan, bagaimana nasib para pedagang di pasar tradisional?

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyiapkan manajemen bus dalam kota yang lebih tertata. Bus sedang seperti Kopaja dan Metromini baru akan didatangkan dan boleh melewati jalur TransJakarta.

"Kita akan memasukkan bus-bus yang baru ini dengan desain seperti feeder ke jalur busway. Tapi bayarnya jadi Rp 5.000 per penumpang, kalau yang biasa kan Rp 2.000. Tapi kelebihan ini pakai AC, perusahaan yang sama pemegang trayek yang sama begitu investasi bus yang bagus dia boleh naikin tarif jadi Rp 5.000," kata Ahok, sapaan akrab Wagub Basuki di Balaikota, Kamis (13/12).

Dia menjelaskan, dengan cara seperti ini, peremajaan bus di Jakarta akan berjalan alamiah. "Nanti pasti yang tarifnya Rp 2.000 ditinggal. Nah perusahaan yang sama pastinya akan beli bus yang baru. Jadi secara alami pasti akan ada peremajaan," ujar Ahok.

Menurut Ahok, strategi ini jauh lebih matang dibandingkan dengan membeli bus baru dengan tarif Rp 2.000. Secara otomatis, bus lama dengan tarif sama akan kalah bersaing dan berhenti beroperasi.

Tetapi akan semua warga Jakarta mau dengan kebijakan tarif ini?

Untuk mengurai kemacetan, Jokowi akan 'berjudi' dengan menerapkan sistem ganjil genap pelat nomor kendaraan. Nantinya sistem tersebut akan diterapkan kepada semua kendaraan pribadi termasuk motor.

Lalu bagaimana dengan nasib para rakyat kecil yang selama ini menggunakan motornya untuk keperluan sehari-hari? Banyak kalangan yang akhirnya menolak kebijakan ini.

"Logikanya dimana, kita oleh undang-undang diperintahkan harus bayar pajak kendaraan bermotor hitungannya untuk satu tahun. Tapi dengan satu kebijakan oleh Gubernur DKI Jakarta, kendaraan bermotor hanya dapat digunakan enam bulan,"Â Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah.

Lebih lanjut Iberamsjah menjelaskan regulasi yang mengatur kepentingan publik tidak bisa dilakukan hanya dengan sebuah kebijakan dan dadakan.

"Minimal harus diatur dalam Perda yang prosesnya harus melalui pembahasan di DPRD. Dan Jokowi sadar betul kalau RUU Perda itu yang disodorkannya ke DPRD, pasti akan ditolak secara aklamasi oleh anggota DPRD," kata Iberamsjah.

Kartu Jakarta Sehat yang digadang-gadang sebagai program unggulan Jokowi juga menuai kritik. Pasalnya kartu sakti tersebut juga dibagikan kepada mereka yang berada.

"Semua dapat, tidak ada yang tidak dapat, yang kaya raya pun kalau mau dapat bisa, kalau gak malu," kata Jokowi usai membagikan Kartu Jakarta Sehat secara simbolis kepada warga di Pademangan Timur, Jakarta, Sabtu (10/11).

Menurut Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna, ada beberapa kelemahan dalam implementasi penggunaan KJS. Dalam praktiknya, KJS bisa saja digunakan orang mampu. Padahal, warga kelas ini bisa berobat menggunakan uang sendiri.

"Ini persoalan etika. Apalagi kalau tidak ada pengawasan," kata Yayat kepada merdeka.com. Kalau ujung-ujungnya digunakan oleh orang kaya, bisa-bisa wong cilik tidak ikut kebagian.

Untuk menekan penggunaan mobil pribadi, Pemprov DKI Jakarta akan mempercepat pengadaan bus-bus baru untuk angkutan kota. Selain itu, pemerintah pusat juga diminta membatasi pasokan premium bagi kendaraan pribadi.

"Gubernur (Jokowi) juga sudah usahakan ke Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono), Jakarta tidak ada lagi premium. Makanya akan kami bangun apartemen sewa bulanan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/12).

Pembatasan premium dilakukan agar pengguna mobil pribadi yang biasa mobilnya menggunakan premium atau BMM subsidi bisa beralih ke angkutan umum. Jika premium berkurang, masyarakat akan berpikir lagi jika menggunakan BBM non subsidi.

"Kami ingin Juni bus sudah masuk, kami kan mau sampai seribu, prioritas utama busway (TransJakarta) mesti ada 3-4-5 menit (ada), kalau soal jalanan macet biarin saja entar masyarakat juga milih. Lebih baik naik busway yang kosong," ujarnya.

Benarkah kebijakan menghilangkan premium dari Jakarta adalah kebijakan yang pro rakyat?