Sebelumnya mohon maap klo salah kamar..

ane mau menanyakan mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang di posting di web
Perkembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan provinsi dari tahun 2009 sampai 2012 mengalami peningkatan cukup signifikan. Tahun lalu, hanya ada dua instansi pusat yang mendapat nilai A, tahun ini bertambah menjadi tiga. Sedangkan pemerintah provinsi, tahun lalu baru dua yang mendapat nilai B, kini menjadi 6 provinsi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar menyampaikan hal itu dalam laporannya pada penyerahan penghargaan capaian akuntabilitas kinerja terbaik bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di Jakarta, Rabu (05/12).

Ketiga instansi pusat yang mendapat nilai A dimaksud adalah Kementerian Keuangan, BPK, dan KPK. Sedangkan enam pemprov yang memperoleh nilai B adalah DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Mereka menerima penghargaan dari Wakil Presiden Boediono.

Penilaian atas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2012 ini dilakukan terhadap 81 kementerian/lembaga, serta 33 provinsi. Selain 3 K/L yang memperoleh nilai A, sebanyak 26 K/L meraih nilai B, 48 k/L memperoleh nilai CC, dan 4 K/L mendapat nilai C. Adapun untuk pemerintah provinsi, tercatat ada 6 provinsi yang meraih nilai B, 17 mendapat nilai CC, 9 mendapat nilai C, dan masih ada satu provinsi yang nilainya D.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan ahsil yang lebih baik.

Menurut Azwar Abubakar, SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, system penganggaran dan system pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. “Kalau akuntabilitas keuangan hasilnya berupa laporan keuangan, sedangkan produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD,” ujar Menteri.

Diungkapkan, dalam penilaian LAKIP ini materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen. Komponen pertama adalah perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rncana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Komponen kedua, yakni pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran dengan bobot 20.

Pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi knerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Sedangkan evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Untuk pencapaian kinerja, bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan ( output dan outcome), dan kinerja lainnya.

Nilai tertinggi dari evaluasi LAKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 85 – 100, sedangkan A (sangat baik) skornya 75 -85, CC (cukup baik) dengan skor 50 – 65, C (agak kurang) dengan skor 30 – 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0 – 30.

Dari pelaksanaan evaluasi, beberapa temuan yang sering muncul antara lain ketidakselarasan antara Renstra dengan RPJMN, ketidakmampuan mendefinisikan kinerja, ketidakmampuan menyusun indikator kinerja, ketidakselarasan antara perencanaan dengan penganggaran. Selain itu, LAKIP masih bersifat dokumentasi atau formalitas, belum banyak yang mengarah pada peningkatan kualitas implementasi.

Dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja, ada beberapa langkah yang dilakukan Kementerian PAN dan RB, seperti workshop penguatan SAKIP, bimbingan terknis, membantu menyusun rencana aksi perbaikan dengan supervisi yang ketat, serta penyelerasasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas
DAFTAR CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA K/L TAHUN 2012

Kategori nilai A (sangat baik)

No
INSTANSI
1. Kementerian Keuangan
2. BPK
3. KPK


Kategori nilai B (baik, perlu sedikit perbaikan)

INSTANSI

• Kemenko Perekonomian
  
• Kementerian Perhubungan
  
• Setneg
  
• Kementerian Perindustrian
  
• Kemendagri
  
• Kementerian Pertanian
  
• Kementerian ESDM
  
• Kementerian PPN/Bappenas
  
• Kementerian Hukum dan HAM
  
• Kementerian Ristek
  
• Kementerian Kehutanan
  
• ANRI
  
• Kemen. Kelautan & Perikanan
  
• BPKP
  
• Kementerian Kesehatan
  
• BATAN
  
• Kementerian PANRB
  
• BKPM
  
• Kemenparekraf
  
• LAN
  
• Kementerian PU
  
• LAPAN
  
• Kemendikbud
  
• LIPI
  
• Kementerian Perdagangan
  
• Setjen MK
  

Kategori nilai CC (Cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar)

INSTANSI

• Kemenko Kesra
  
• Kementerian Perumahan Rakyat
  
• Kemenko Polhukam
  
• Kementerian PP dan PA
  
• Sekretariat Kabinet
  
• Kemenetrian Sosial
  
• Kementerian Agama
  
• Kementerian Nakertrans
  
• Kementerian BUMN
  
• Kejaksaan Agung
  
• Kementerian Kominfo
  
• Kepolisian Negara RI
  
• Kementerian Koperasi dan UMKM
  
• Mabes TNI
  
• Kementerian Lingkungan Hidup
  
• Lembaga Ketahanan Nasional
  
• Kementerian Luar Negeri
  
• Badan Intelejen Negara
  
• Kemenetrian PDT
  
• Badan Kepegawaian Negara
  
• Kementerian PORA
  
• BKKBN
  
• Kementerian Pertahanan
  
• BMKG
  
• Badan Narkotika Nasional
  
• BAKOSURTANAL/Badan Informasi Geospasial
  
• BNPB
  
• LKPP
  
• BNP2TKI
  
• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  
• BP Lumpur Sidoardo
  
• Lembaga Sandi Negara
  
• Badan POM
  
• Perpustakaan Nasional
  
• Bapeten
  
• PPATK
  
• BPPT
  
• Setjen DPD RI
  
• Badan Pengusahaan Batam
  
• Setjen MPR RI
  
• Badan Pertanahan Nasional
  
• Setjen DPR RI
  
• Badan Pusat Statistik
  
• Setjen Mahkamah Agung
  
• BASARNAS
  
• Setjen KPU
  
• Badan Standarisasi Nasional
  
• Setjen Komisi Yudisial
  
• 
  

Kategori nilai C (agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang sangat mendasar

INSTANSI

• BNPTerorisme
  
• Dewan ketahanan Nasional
  
• Komisi Pengawas Persaingan Usaha
  
• Setjen Komnas HAM
  

terus kok ada beberapa instansi/lembaga/badan yang ga di nilai... berarti kalo yang ga masuk dalam list diatas kemungkinan di bubarkan/lebur gitu??

menurut pakar2 hukum di mari, ada ga undang2 atau pasal2 mengenai penilaian kinerja instansi/lembaga/bada pemerintah..

terima kasih atas pencerahannya dan mohon maaf jika ada salah2 kata...