- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Kenaikan Upah Buruh Gila2an (di Bogor 70%), Ciptakan PHK Buruh 1/2 juta Orang
TS
AkuCintaNanea
Kenaikan Upah Buruh Gila2an (di Bogor 70%), Ciptakan PHK Buruh 1/2 juta Orang
Pengusaha: Gila, Gaji Pekerja di Bogor Naik 70%
Rabu, 19/12/2012 07:35 WIB
Jakarta - Para pengusaha ritel saat ini dipusingkan dengan naiknya Upah Minimum Provinsi (UMP). Tidak hanya di Jakarta yang naik 44%, UMP beberapa daerah juga naik cukup luar biasa seperti di Bogor yang tahun depan naik hingga 70%. "Gila enggak tuh upah di Bogor naik 70%, bayangkan orang dapat kenaikan gaji 70% bisa semaput dia (pengusaha). Tinggi sekali," ucap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Pudjianto di Jakarta, Rabu (19/12/2012).
Dikatakan Pudjianto, kenaikan upah Kota Bogor yang naik hingga 70% ini dikarenakan ingin mengejar upah DKI Jakarta yang akan naik pula pada mulai Januari 2013 sebesar 44%. "Jadi saat ini upah di Bogor hampir sama dengan Jakarta yakni Rp 2,02 juta per bulan, waduh kita jujur enggak kuat," katanya. Alasan tidak kuat para pengusaha khususnya pengusaha ritel ini kata Pujianto karena kenaikan upah yang tinggi ini pasti akan diikuti kenaikan harga produk, harga sewa properti dan lainnya. "Untuk gaji saja cost-nya sudah 30-40% tergantung jenis ritelnya, sewa properti (mal/ruko) cost-nya 15%, listrik 15% ditambah lagi TDL pasti naik 15% lagi tahun depan, belum yang lain-lainnya, kalau sudah seperti ini maka bisnis waralaba tidak akan menarik lagi, tidak akan tumbuh signifikan, karena enggak ada untungnya," tegas Pudjianto.
Asal tahu saja, kata dia, yang menikmati kenaikan upah ini hanya mereka-mereka yang bekerja di sektor formal saja dan yang informal akan terus tertekan beban hidupnya karena kenaikan harga barang dan kebutuhan lainnya. "Yang nikmati hanya mereka yang bekerja disektor formal yakni hanya 8,9%, kecil sekali, yang informal makin tertekan, apalagi yang nganggur tambah berat lagi karena harga barang kebutuhan naik tinggi semua, itu pasti," tandas Pudjianto.
[url]http://finance.detik..com/read/2012/12/19/073534/2121979/4/pengusaha-gila-gaji-pekerja-di-bogor-naik-70?991101mainnews[/url]
Dunia Usaha Khawatir UMP DKI Jakarta 2014 Bisa Naik 55%
Selasa, 18/12/2012 18:05 WIB
Jakarta - Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 DKI Jakarta dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,2 juta atau 44% menjadi kekhawatiran pengusaha untuk jangka panjang. Kalangan pengusaha khawatir UMP tahun berikutnya bisa ada kenaikan UMP hingga 55%. "Yang terjadi kemarin buruh dari Depok dan Bekasi dipaksa untuk turun demo. Ini membuktikan ada politisasi dan paksaan. Yang ditakutkan adalah kalau mereka bangga dengan keniakan 44% kemungkinan tahun depan bisa naik lagi sampai 50-55%. Terus pengusaha kita mau ke mana," kata Direktur Operasional dan Pengembangan PT JIEP (Jakarta Industrial Estate Pulogadung) Dicky Digdoyo dalam acara diskusi Dampak Kenaikan UMP bagi Pengusaha DKI, di Kampung Daun, Selasa (18/12/2012)
Ia menuturkan, saat ini ada indikasi buruh ini dipolitisasi dan ada upaya suatu penekanan atau pemaksaan agar semua buruh turun ke jalan. Para buruh di Pulogadung, umumnya mereka tidak ada yang turun demo tetapi dijemput. "Saya melihat fungsi pemerintah sebagai katalisator tidak berjalan dengan baik dan tidak siap menciptakan lapangan kerja. Sebagai pengusaha saya menolak tapi secara direksi BUMD saya menerima," katanya.
Dicky mengakui sistem upah maupun gaji di Indonesia saat ini memang belum jelas. Ia mengilustrasikan gaji kepala daerah justru lebih tinggi dari pemerintah pusat. "Gaji presiden jauh lebih kecil dari gaji gubernur jatim. Gaji presiden hanya Rp 100 juta per bulan sementara gaji gubernur jatim 600-700 juta per bulan. Jadi dari situ saja terlihat ada yang salah dengan sistem kita. Kalau dari atas aja ada yang salah gimana di bawahnya," katanya.
[url]http://finance.detik..com/read/2012/12/18/175858/2121726/4/dunia-usaha-khawatir-ump-dki-jakarta-2014-bisa-naik-55?[/url]
Sofjan Wanandi: Tahun Depan (2013) 500.000 Buruh Bakal Kena PHK
Kamis, 06/12/2012 12:56 WIB
Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi memperkirakan sebanyak 500.000 tenaga kerja bakal di-PHK tahun depan. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan perusahaan sektor padat karya untuk memenuhi kewajiban pembayaran Upaha Minimum Provinsi (UMP) 2013 DKI Jakarta yang ditetapkan sebesar Rp 2,2 juta per bulan untuk seluruh buruh yang skill maupun yang unskill. "Tahun depan paling banyak PHK, ancer-ancer saya yang di PHK bisa 500.000-an, terutama di perusahaan padat karya," ujar Sofjan saat ditemui di acara HSBC Economic Outlook 2013, Ballroom Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (6/12/2012).
Sofjan mengharapkan banyak perusahaan padat modal yang bisa masuk ke Indonesia guna menutupi kekurangan lapangan kerja tersebut. Meskipun, perusahan-perusahaan seperti ini tidak begitu menarik banyak tenaga kerja untuk operasionalnya. "Ya nanti kita harapkan yang padat modal ini masuk, meskipun nggak sebanyak padat karya, karena yang padat karya inilah yang menyerap tenaga kerja lebih banyak," tegasnya.
[url]http://finance.detik..com/read/2012/12/06/125636/2111050/1036/sofjan-wanandi-tahun-depan-500000-buruh-bakal-kena-phk[/url]
Tolak UMP Rp 2,2 Juta, Pengusaha: Keputusan Jokowi Suatu Kegagalan Pemerintah
Selasa, 18/12/2012 17:33 WIB
Jakarta - Kalangan pengusaha masih menolak keras kebijakan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI menjadi Rp 2,2 juta per bulan tahun depan. Eva Armila Djauhari, seorang pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menyatakan, keputusan kenaikan UMP tersebut tidak disepakati oleh pengusaha. "Keputusan Gubernur DKI ini suatu kegagalan dari pemerintah untuk melihat impact secara global, market. Sekali di Jakarta dinaikkan, provinsi lain ikut juga. Ini efeknya makro banget," tutur Eva dalam konpers di sebuah rumah makan di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (18/12/2012).
Dikatakan Eva, kemungkinan para pengusaha akan melakukan judicial review ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) untuk menolak keputusan Jokowi tersebut. "Naiknya UMP, maka harus meningkatkan cost production (ongkos produksi), kita sangat kesulitan untuk berkompetisi. Kalau semua dinaikkan maka terjadi inflasi," tegas Eva. Inflasi naik karena kenaikan UMP ini bakal membuat harga-harga barang naik akibat ongkos produksi pengusaha meningkat.
[url]http://finance.detik..com/read/2012/12/18/172756/2121694/4/tolak-ump-rp-22-juta-pengusaha-keputusan-jokowi-suatu-kegagalan-pemerintah?[/url]
PHK di tempat lain, bukan isapan jempol:
---------------------
Saya juga heran dengan sikap Pemerintah yang membiarkan saja sikap serikat buruh dan LSM yang 'mengompori" buruh untuk mintak naik gaji gila-gilaan itu, sekitar 44% di Jakarta dan sampai 70 di Bogor, tanpa melihat ada apa dibalik semua desakan dan tuntutan itu. Kenaikan upah buruh yang tak wajar, jelas akan mematikan industri UMKM dan larinya investor asing di negeri ini. Itu artinya ada PHK besar-besaran (sampai setengah juta buruh, kata Sofyan Wananti di 2013 nanti). Jelas itu rawan dari segi sosial, apalagi mau mendekai Pemilu 2014.
Seharusnya pemerintah cepat mengantsipasi semua itu sebelum semuanya terlambat, ketika pengangguran yang tinggi akan mulai meyebabkan gejolak sosial di masayarkat, yaitu paling tidak angka kriminilitas kejahatan akan meningkat. Itu provokator-provokator buruh, baik individu atau LSM dan organisas Buruh, seharusnya diteliti betul, ada apa dibalik kegiatannya yang sangat masiv memprovokasi buruh dengan tuntutan kenaikan gaji tak masuk akal. Apa tidak mungkin itu bagian dari tindakan subversif ekonomi?
Rabu, 19/12/2012 07:35 WIB
Jakarta - Para pengusaha ritel saat ini dipusingkan dengan naiknya Upah Minimum Provinsi (UMP). Tidak hanya di Jakarta yang naik 44%, UMP beberapa daerah juga naik cukup luar biasa seperti di Bogor yang tahun depan naik hingga 70%. "Gila enggak tuh upah di Bogor naik 70%, bayangkan orang dapat kenaikan gaji 70% bisa semaput dia (pengusaha). Tinggi sekali," ucap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Pudjianto di Jakarta, Rabu (19/12/2012).
Dikatakan Pudjianto, kenaikan upah Kota Bogor yang naik hingga 70% ini dikarenakan ingin mengejar upah DKI Jakarta yang akan naik pula pada mulai Januari 2013 sebesar 44%. "Jadi saat ini upah di Bogor hampir sama dengan Jakarta yakni Rp 2,02 juta per bulan, waduh kita jujur enggak kuat," katanya. Alasan tidak kuat para pengusaha khususnya pengusaha ritel ini kata Pujianto karena kenaikan upah yang tinggi ini pasti akan diikuti kenaikan harga produk, harga sewa properti dan lainnya. "Untuk gaji saja cost-nya sudah 30-40% tergantung jenis ritelnya, sewa properti (mal/ruko) cost-nya 15%, listrik 15% ditambah lagi TDL pasti naik 15% lagi tahun depan, belum yang lain-lainnya, kalau sudah seperti ini maka bisnis waralaba tidak akan menarik lagi, tidak akan tumbuh signifikan, karena enggak ada untungnya," tegas Pudjianto.
Asal tahu saja, kata dia, yang menikmati kenaikan upah ini hanya mereka-mereka yang bekerja di sektor formal saja dan yang informal akan terus tertekan beban hidupnya karena kenaikan harga barang dan kebutuhan lainnya. "Yang nikmati hanya mereka yang bekerja disektor formal yakni hanya 8,9%, kecil sekali, yang informal makin tertekan, apalagi yang nganggur tambah berat lagi karena harga barang kebutuhan naik tinggi semua, itu pasti," tandas Pudjianto.
[url]http://finance.detik..com/read/2012/12/19/073534/2121979/4/pengusaha-gila-gaji-pekerja-di-bogor-naik-70?991101mainnews[/url]
Dunia Usaha Khawatir UMP DKI Jakarta 2014 Bisa Naik 55%
Selasa, 18/12/2012 18:05 WIB
Jakarta - Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 DKI Jakarta dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,2 juta atau 44% menjadi kekhawatiran pengusaha untuk jangka panjang. Kalangan pengusaha khawatir UMP tahun berikutnya bisa ada kenaikan UMP hingga 55%. "Yang terjadi kemarin buruh dari Depok dan Bekasi dipaksa untuk turun demo. Ini membuktikan ada politisasi dan paksaan. Yang ditakutkan adalah kalau mereka bangga dengan keniakan 44% kemungkinan tahun depan bisa naik lagi sampai 50-55%. Terus pengusaha kita mau ke mana," kata Direktur Operasional dan Pengembangan PT JIEP (Jakarta Industrial Estate Pulogadung) Dicky Digdoyo dalam acara diskusi Dampak Kenaikan UMP bagi Pengusaha DKI, di Kampung Daun, Selasa (18/12/2012)
Ia menuturkan, saat ini ada indikasi buruh ini dipolitisasi dan ada upaya suatu penekanan atau pemaksaan agar semua buruh turun ke jalan. Para buruh di Pulogadung, umumnya mereka tidak ada yang turun demo tetapi dijemput. "Saya melihat fungsi pemerintah sebagai katalisator tidak berjalan dengan baik dan tidak siap menciptakan lapangan kerja. Sebagai pengusaha saya menolak tapi secara direksi BUMD saya menerima," katanya.
Dicky mengakui sistem upah maupun gaji di Indonesia saat ini memang belum jelas. Ia mengilustrasikan gaji kepala daerah justru lebih tinggi dari pemerintah pusat. "Gaji presiden jauh lebih kecil dari gaji gubernur jatim. Gaji presiden hanya Rp 100 juta per bulan sementara gaji gubernur jatim 600-700 juta per bulan. Jadi dari situ saja terlihat ada yang salah dengan sistem kita. Kalau dari atas aja ada yang salah gimana di bawahnya," katanya.
[url]http://finance.detik..com/read/2012/12/18/175858/2121726/4/dunia-usaha-khawatir-ump-dki-jakarta-2014-bisa-naik-55?[/url]
Sofjan Wanandi: Tahun Depan (2013) 500.000 Buruh Bakal Kena PHK
Kamis, 06/12/2012 12:56 WIB
Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi memperkirakan sebanyak 500.000 tenaga kerja bakal di-PHK tahun depan. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan perusahaan sektor padat karya untuk memenuhi kewajiban pembayaran Upaha Minimum Provinsi (UMP) 2013 DKI Jakarta yang ditetapkan sebesar Rp 2,2 juta per bulan untuk seluruh buruh yang skill maupun yang unskill. "Tahun depan paling banyak PHK, ancer-ancer saya yang di PHK bisa 500.000-an, terutama di perusahaan padat karya," ujar Sofjan saat ditemui di acara HSBC Economic Outlook 2013, Ballroom Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (6/12/2012).
Sofjan mengharapkan banyak perusahaan padat modal yang bisa masuk ke Indonesia guna menutupi kekurangan lapangan kerja tersebut. Meskipun, perusahan-perusahaan seperti ini tidak begitu menarik banyak tenaga kerja untuk operasionalnya. "Ya nanti kita harapkan yang padat modal ini masuk, meskipun nggak sebanyak padat karya, karena yang padat karya inilah yang menyerap tenaga kerja lebih banyak," tegasnya.
[url]http://finance.detik..com/read/2012/12/06/125636/2111050/1036/sofjan-wanandi-tahun-depan-500000-buruh-bakal-kena-phk[/url]
Tolak UMP Rp 2,2 Juta, Pengusaha: Keputusan Jokowi Suatu Kegagalan Pemerintah
Selasa, 18/12/2012 17:33 WIB
Jakarta - Kalangan pengusaha masih menolak keras kebijakan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI menjadi Rp 2,2 juta per bulan tahun depan. Eva Armila Djauhari, seorang pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menyatakan, keputusan kenaikan UMP tersebut tidak disepakati oleh pengusaha. "Keputusan Gubernur DKI ini suatu kegagalan dari pemerintah untuk melihat impact secara global, market. Sekali di Jakarta dinaikkan, provinsi lain ikut juga. Ini efeknya makro banget," tutur Eva dalam konpers di sebuah rumah makan di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (18/12/2012).
Dikatakan Eva, kemungkinan para pengusaha akan melakukan judicial review ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) untuk menolak keputusan Jokowi tersebut. "Naiknya UMP, maka harus meningkatkan cost production (ongkos produksi), kita sangat kesulitan untuk berkompetisi. Kalau semua dinaikkan maka terjadi inflasi," tegas Eva. Inflasi naik karena kenaikan UMP ini bakal membuat harga-harga barang naik akibat ongkos produksi pengusaha meningkat.
[url]http://finance.detik..com/read/2012/12/18/172756/2121694/4/tolak-ump-rp-22-juta-pengusaha-keputusan-jokowi-suatu-kegagalan-pemerintah?[/url]
PHK di tempat lain, bukan isapan jempol:
- [URL="http://finance.detik..com/read/2012/07/12/170158/1963993/1036/rugi-rp-82-triliun-peugeot-phk-8000-karyawan?"]Rugi Rp 8,2 Triliun, Peugeot PHK 8.000 Karyawan[/URL]
- [URL="http://finance.detik..com/read/2012/04/10/110200/1888574/1036/sony-siap-phk-10000-karyawan?"]Sony Siap PHK 10.000 Karyawan[/URL]
- [URL="http://finance.detik..com/read/2012/06/13/150445/1940415/1036/rugi-rp-26-triliun-ford-pangkas-jumlah-karyawan?"]Rugi Rp 2,6 Triliun, Ford Pangkas Jumlah Karyawan[/URL]
- [URL="http://finance.detik..com/read/2012/12/07/142339/2112285/5/selain-phk-karyawan-citigroup-juga-tutup-6-cabang-di-hong-kong"]Selain PHK Karyawan, Citigroup Juga Tutup 6 Cabang di Hong Kong[/URL]
- Citigroup PHK 11 Ribu Karyawannya di Seluruh Dunia
---------------------
Saya juga heran dengan sikap Pemerintah yang membiarkan saja sikap serikat buruh dan LSM yang 'mengompori" buruh untuk mintak naik gaji gila-gilaan itu, sekitar 44% di Jakarta dan sampai 70 di Bogor, tanpa melihat ada apa dibalik semua desakan dan tuntutan itu. Kenaikan upah buruh yang tak wajar, jelas akan mematikan industri UMKM dan larinya investor asing di negeri ini. Itu artinya ada PHK besar-besaran (sampai setengah juta buruh, kata Sofyan Wananti di 2013 nanti). Jelas itu rawan dari segi sosial, apalagi mau mendekai Pemilu 2014.
Seharusnya pemerintah cepat mengantsipasi semua itu sebelum semuanya terlambat, ketika pengangguran yang tinggi akan mulai meyebabkan gejolak sosial di masayarkat, yaitu paling tidak angka kriminilitas kejahatan akan meningkat. Itu provokator-provokator buruh, baik individu atau LSM dan organisas Buruh, seharusnya diteliti betul, ada apa dibalik kegiatannya yang sangat masiv memprovokasi buruh dengan tuntutan kenaikan gaji tak masuk akal. Apa tidak mungkin itu bagian dari tindakan subversif ekonomi?
Diubah oleh AkuCintaNanea 19-12-2012 05:14
0
6.4K
62
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan