Hasil investigasi tim TIFA Jakarta menyebutkan tiga kabupaten di NTT, yakni Belu, Kabupaten Kupang dan Flores Timur, tercatat sebagai 'pemasok' TKI ilegal tertinggi. Kondisi ini menyebabkan keberadaan TKI di tempat kerja sulit terpantau dengan baik.

Khusus di Kabupaten Belu selama 2,5 tahun ke depan TIFA akan menjalin kerja sama dengan tim Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi-Keuskupan Atambua (PPSE-KA) berusaha memotong mata rantai yang ada agar keberangkatan para TKI melalui jalur resmi, baik berangkat ke luar negeri sampai kembali ke tanah kelahirannya.

Program Manager TIFA Jakarta, Renata Arimingtias, menyampaikan hal ini pada sosialisasi program peningkatan keuangan BMI serta keluarganya melalui migrasi aman di Hotel Nusantara II Atambua, Rabu (12/12/2012). Hadir saat itu Kadis Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Belu, Drs. Arnoldus Bria Seo, para peserta peduli migrasi dan undangan lainnya.

Renata mengungkapkan, keberadaan TIFA sesungguhnya memberikan muatan kepada keluarga TKI soal nilai positif dari mengikuti migrasi resmi. TIFA selama ini telah melakukan pendampingan program di beberapa tempat di tanah air seperti di Jawa Timur, NTB dan NTT. Khusus di NTT, ada tiga kabupaten yang menjadi obyek pendampingan yakni Kabupaten Kupang, Flotim dan Belu. Alasannya, ketiga daerah ini menjadi penyumbang migrasi ilegal tertinggi sehingga perlu ada langkah konkrit untuk memutuskannya.

"Untuk Belu baru tahun 2012 ini kita coba gandeng PPSE-KA dalam memberikan pemahaman kepada warga agar mengikuti program migrasi secara legal. Kalau ilegal sulit untuk dipantau karena banyak persoalan yang bakal dihadapi kalau ilegal. TKI bekerja hanya untuk menutup utang pinjaman, belum lagi mendapat siksaan. Kita kerja sama dengan PPSE-KA karena ada jasa perkreditan Credit Union yang bisa para TKI amankan dan bisa diambil keluarga sesewaktu," kata Renata.

Renata menambahkan, untuk menambah wawasan ataupun informasi mengenai mekanisme mengikuti migrasi resmi bisa diakses melalui internet yang akan disiagakan di kecamatan.

Kadis Sosial, Nakertrans Belu, Arnold Bria Seo, mengakui kalau pemerintah setempat terus berusaha sosialisasi agar warga mengikuti program migrasi secara resmi. Walaupun masih saja ada warga yang mengikuti keinginan oknum calo tapi pemerintah terus berusaha memberikan pemahaman kepada calon TKI. "Pemerintah dan DPRD Belu tengah berpikir untuk membahas soal Peraturan Desa yang mengatur soal calon TKI yang mau ke luar negeri," ujar Arnold.