DPRD DKI Tertutup? Anggotanya Mengiyakan...
Penulis : Indra Akuntono | Rabu, 12 Desember 2012 | 17:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tertutupnya parlemen dalam menggelar kegiatan sudah diketahui publik. Sulitnya mendapat akses untuk menyelami berbagai persoalan tersemat pada wakil rakyat yang seringkali tak dikenali oleh rakyatnya sendiri.

Tak terkecuali di DPRD DKI Jakarta. Kampanye pemerintah untuk transparan secara anggaran dan kebijakan seakan dimentahkan oleh orang-orang yang mengaku wakil rakyat ini. Ketertutupan itu semakin sulit didobrak karena terlanjur menjadi masif.

Ida Mahmudah, Ketua Komisi A DPRD DKI, mengaku selalu mendorong rekan kerjanya di DPRD untuk lebih transparan. Baik dalam pembahasan anggaran, ataupun saat membahas suatu kebijakan. Namun demikian, semua menjadi sulit lantaran mayoritas anggota dewan menutup pintu yang berusaha ia buka.

"Kita selama ini tidak didengar ya karena memang kita jumlahnya minor," kata Ida saat ditemui di sebuah seminar "Gerakan Mengawal Uang Rakyat" di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2012).

Salah satu contoh, kata Ida, saat agenda rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) beberapa hari lalu. Ia bersama sejumlah anggota dewan dari sejumlah fraksi melakukan aksi walk out karena mencium aroma adanya oknum yang ingin menghambat pengesahan skema anggaran DKI 2013 tersebut.

Sebelum meninggalkan ruangan, ia meminta ketegasan pimpinan rapat yang saat itu dijalankan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan. Tak kunjung mendapat kepastian, akhirnya walk out dipilih sebagai jalan terakhir.

"Saat walk out hanya tersisa dua fraksi besar. Saya tidak menilai ada masalah dengan ketua dewan, tapi saya ingin masyarakat mengetahuinya. Silakan nanti dikawal agenda pembahasan RAPBD," ujarnya.

Ditemui setelahnya, Anggota Komisi E DPRD DKI Wanda Hamidah melontarkan pendapat serupa. Tidak transparannya anggota dewan dalam membahas semua kebijakan dianggapnya sebagai penguat dugaan menutupi sesuatu yang salah.

Diakuinya, hal itu sudah terjadi sejak lama, setidaknya sejak dirinya resmi menjadi anggota DPRD pada 2009 lalu. Wanda mengatakan, kebobrokan DPRD bukan hanya tidak transparan dalam semua hal, tetapi juga proses kerja yang tak jelas.

Beberapa waktu lalu, anggota dewan bahkan sampai level komisi tak menggelar rapat selama berbulan-bulan. "Biar saja ini otokritik. Tapi seenggaknya pimpinan dewan menegurlah kita enggak rapat sampai berbulan-bulan. Kalau rapat tertutup, ya dobrak saja, masa bahas uang triliunan publik enggak boleh tahu," kata Wanda.

Source

Rabu, 12 Desember 2012 , 19:35:00
Wanda Hamidah: DPRD tak Transparan, Salah Ketua

JAKARTA - Politisi PAN, Wanda Hamidah mengakui DPRD DKI Jakarta tidak transparan dan berupaya menutup-tutupi akses informasi yang seharusnya hak publik. Bahkan, kata Wanda Hamidah, akibat ketertutupan ini membuat para anggota DPRD DKI Jakarta berbuat semaunya lantaran tidak bisa dikontrol oleh masyarakat.

"Oh iya pasti gak ada transparansi, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau gak ngapain di tutup-tutupi," kata Wanda saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (12/12).

Wanda mengakui keburukan DPRD yang lamban merespon keluhan masyarakat lantaran rapat jarang dilaksanakan. "Rapat–rapat komisi, bahkan sampe berbulan-bulan nggak ada rapat komisi. Ingat, bagaimana masyarakat bisa mengukur kinerja anggota dewan, kalau masyarakatnya gak tahu wakil mereka ngapain," ujar legislator dari Fraksi PAN itu.

Wanda sendiri mengaku selalu mendorong para anggota dewan untuk lebih terbuka kepada publik. Namun, usulannya selalu diacuhkan.

"Beberapa waktu lalu ada media mengeluhkan rapat tertutup pada saat pembahasan anggaran, saya katakan, dobrak saja, masa bahas uang rakyat triliunan publik gak tau," ungkapnya.

Lalu siapa yang Wanda salahkan atas situasi ini? Menurut perempuan cantik itu hanya ada satu nama yang harus bertanggung jawab atas sikap tertutup DPRD DKI.

"Kalau nggak ada transparansi ya siapa lagi yang harus kita salahkan kalau bukan pimpinan kita," imbuh Wanda.

Ketua DPRD Ferrial Sofyan dinilai telah gagal sebagai pemimpin para wakil rakyat. Pasalnya, politisi Demokrat itu telah melakukan pembiaran terhadap situasi tertutup di DPRD DKI.

Seharusnya, sambung Wanda, Ferrial selaku pimpinan DPRD aktif memberi teguran jika anggotanya tidak melaksanakan tugas. Ia juga seharusnya mendorong agar DPRD bersikap transparan.

"Mungkin untuk sebagian yang punya itikad yang tidak baik, itu sangat menguntungkan mereka. Tapi kasihan dong anggota lain yang memang sudah bekerja, nggak kelihatan juga," pungkasnya. (dil/jpnn)

Source

Tidak jauh berbeda dengan Marzuki Alie, Ferial Sofyan juga pemimpin yang gagal dan tidak ada keinginan untuk transparansi.

Katakan "Tidak" pada Korupsi memang cuma lips service Demokrat.