Besarnya jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia memberi beban kepada fiskal negara. Pasalnya, dua faktor ini menjadi penyebab membengkaknya anggaran pensiun.

Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Azwar Abubakar, mengatakan beban pensiun dalam APBN rata-rata naik sekitar Rp 5 triliun tiap tahunnya. Di mana pada 2012 anggaran pensiun mencapai Rp 69 triliun dan 2013 sekitar Rp 74 triliun.

"Masyarakat ingin menjadi PNS karena akan mendapat tunjangan hari tua," ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (13/12).

Sistem pembayaran pensiunan dengan konsep pay as you go dinilai turut andil dalam membebani anggaran pensiun. Saat ini pemerintah masih mensubsidi dana pensiun PNS meski para pelayan negara tersebut juga telah dipotong gajinya per bulan untuk tunjangan hari tua.

Maka dari itu, pemerintah berencana mengubah kebijakan ini dengan sistim fully funded, di mana dana pensiun adalah akumulasi dari pembayaran premi murni dari PNS tersebut.

"Apalagi saat ini telah ada sistem remunerasi. Maka ke depan besaran pemotongan gaji oleh PNS untuk membayar iuran pensiun bisa lebih besar," tuturnya.

Cara ini diyakini dapat menghemat anggaran negara baik dari tanggungan kewajiban pembayaran anggaran pensiun maupun potensi kebocoran anggaran subsidi pensiun.

Berdasarkan data Lembaga Administrasi Negara (LAN) pemotongan gaji PNS saat ini ialah 10 persen. Di mana 2 persen untuk Askes, 2,35 persen untuk tabungan hari tua dan 4,75 persen untuk pensiun.

Jumlah pensiunan pada 2015 diprediksi mencapai 2,7 juta orang sementara PNS aktif pada tahun tersebut ialah 4,3 juta orang. Yang artinya pada 2015 jumlah pensiun mencapai 62 persen dibanding yang masih aktif.

EMBER