Jakarta - Pemuda Muhammadiyah menilai pernyataan Menteri Penerangan
Malaysia di era Mahathir Mohamad, Tan Sri Zainuddin Maidin, yang
menyebut BJ Habibie sebagai The Dog of Imperialism tidak boleh dipandang
enteng. Sebab, pernyataan tersebut adalah simbol kesadaran kolektif para elit
Malaysia terhadap Indonesia.

"Kalau elitnya saja sudah berpikir negatif melihat Indonesia, bagaimana
dengan warga biasa yang pengetahuan tentang Indonesia serba terbatas,"
ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dr. Saleh P.
Daulay, MA dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (12/12/2012).
Saleh mengatakan bila cara pandang seperti ini dibiarkan dan tidak
diluruskan, dipastikan penghinaan-penghinaan terhadap pemimpin, simbol
negara, dan kehormatan bangsa Indonesia akan semakin merebak di
kemudian hari. Dalam satu bulan terakhir ini, sudah banyak kasus yang
merendahkan Indonesia.

"Lihatlah, misalnya, kasus iklan TKW, pemerkosaan TKW oleh polisi
Malaysia, dan rekaman supporter Malaysia yang menghina Indonesia,"
ungkapnya. Terhadap semua kasus itu, Indonesia semestinya tidak berdiam diri. Harus ada upaya nyata untuk mengingatkan otoritas Malaysia agar tidak lalai
dalam membina warganya."Sesekali, perlu dilayangkan nota protes dan juga tindakan diplomatik lainnya," imbuhnya.

Dalam kasus penghinaan terhadap mantan presiden BJ Habibie, lanjut Saleh,
pemerintah Indonesia perlu bersikap tegas. Setidaknya ada dua langkah yang
bisa dilakukan. Pertama, mengirimkan nota protes ke pemerintah Malaysia
terkait ulah salah seorang aktivis partai UMNO. Hal ini dianggap relevan
karena UMNO adalah partai penguasa yang memiliki kewenangan untuk
menegur dan memberikan sanksi kepada anggotanya.
"Kedua, Indonesia harus melarang Tan Sri Zainuddin Maidin untuk
berkunjung ke Indonesia dalam urusan apa pun sampai yang bersangkutan
menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada mantan presiden BJ
Habibie," jelasnya.

Menlu RI, Marty Natalegawa, harus berdiri di barisan depan dalam melakukan
advokasi terhadap kehormatan bangsa Indonesia dan simbol-simbol
kebesaran negara, termasuk para mantan presiden RI. Karena persoalan ini
sudah menjadi konsumsi publik, maka Marty dituntut untuk menyatakan
keberatan Indonesia kepada publik dan pemerintah Malaysia secara terbuka
juga. "Publik di Indonesia diminta untuk tidak berlebihan dalam menanggapi
pernyataan Tan Sri Zainuddin Maidin. Pernyataan itu sendiri menunjukkan
ketidakpahamannya terhadap sejarah reformasi dan peranan BJ Habibie
dalam membuka kran demokrasi di Indonesia. Tentu sangat tidak tepat
menyamakan BJ Habibie dan Anwar Ibrahim karena kedua tokoh itu hidup di
dua negara yang berbeda, satu di negara demokratis dan satu lagi di negara
semi otoriter," tutupnya.