Rokhmin Dahuri. Foto: Arundono/JPNN

Rokhmin Dahuri: Koruptor Harus Dibunuh
Minggu, 09 Desember 2012 , 10:59:00

LABEL sebagai mantan napi kasus korupsi, ternyata hanya tipis sekali menempel di diri Rokhmin Dahuri. Pria kalem bergelar profesor itu tetap berkiprah dalam urusan-urusan pengembangan potensi kelautan negeri ini. Itu memang bidang kepakarannya. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu juga mengomentari Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Andi Mallarangeng sebagai tersangka. Berikut wawancara wartawan JPNN, Natalia Laurens dengan Rokhmin Dahuri di sela-sela acara kesenian Cirebon, di Museum Tekstil, Jakarta Pusat, Sabtu (8/12).

Apa kegiatan Anda selama ini?
Saya tetap sebagai guru besar Fakultas Perikanan dan Kelautan di IPB, walaupun sebagai sebagai PNS, saya sudah mengundurkan diri sejak kena fitnah dan pendzaliman. Alhamdulilah selain guru besar, begitu bebas saya diminta oleh gubernur di 11 provinsi untuk menjadi konsultan mengenai kelautan. Saya juga ceramah, luar dan dalam negeri sesuai bidang saya. Kalau orang bilang, gimana-gimana, itu tidak terjadi pada saya. Kalau mengikuti peristiwa pendzaliman saya, waktu saya bebas itu sekitar 4000 orang jemput saya dari IPB, dan hampir seluruh komponen bangsa.

Kalau kita tidak melakukan perbuatan maksiat korupsi atau apa, walaupun hukum dunia mengatakan kita bersalah, kita tenang-tenang saja. Fakta kehidupannya berbeda, semua dari Tuhan. Ini bukan sok suci, tapi kenyataannya demikian.

Kalau ternyata anda bersalah, dalam arti makan uang (korupsi) itu, tinggal bertobat. Uang itu kalau mau lebih bagus lagi dikembalikan. Kalau menurut tuduhannya ada beberapa miliar itu. Dikembalikan saja, sebagian kan bisa diinvestasikan untuk masalah perekonomian bangsa, terutama atas kemiskinan. Jangan putus asa, Tuhan Maha Pengampun. Kalau enggak bersalah ya tegar saja, ikhlas, kalau bersalah, bertobat.

Kalau mau adil, bukan saya yang makan duit itu, tapi pengganti saya, menteri sesudahnya menggunakannya untuk perjalanan ke luar negeri, perbaikan rumah. Jadi ya seperti banyak orang bilang, kalau mau berantas korupsi jangan dari bawah, tapi dari atas. Kalau dari bawah, kotor lagi-lagi. Ibarat orang nyapu tangga kan.

Kalau Anda sendiri, merasa bersalah enggak?
Saya pun sama dengan pendapat umum. Karena itu saya tenang-tenang saja. Semua dari Tuhan. Buktinya kita tetap dihargai, dihormati dan tetap laris manis seterusnya.

Anda sudah makan asam garam akibat tersandung kasus korupsi, Lalu apa kiat Anda untuk berantas korupsi?
Menurut saya dua. Ada yang sifatnya preventif pencegahan. Dan sifatnya represif, pemberantasan. Kalau pencegahan harus sistem dirubah. Saya selain jadi profesor saya jadi Dirjen setahunan dan jadi menteri empat tahun. Jadi saya tahu persis kehidupan birokrasi. Kalau ingin serius berantas korupsi dari akarnya itu, menurutnya saya ada empat jurus. Pertama adalah mengubah sistem penggajian yang munafik. Gajinya pegawai negeri itu kecil. Enggak cukup. Paling cukup untuk dua minggu, itu pola hidup sederhana.

Sementara itu proyek ditebar. Itu yang kasus mark up sampai sekarang lebih parah. Contohnya kasus Angelina Sondakh, brokernya dapat berapa persen, DPR nya dapat berapa, ada rektor yang diduga kecipratan dan belum juga kalau kalau kepala daerahnya dapat. Jadi APBN yang bener-benar untuk pembangunan hanya tinggal 10 persen. Karena sudah jelas, 55 persen untuk belanja pegawai, tapi itu bukan belanja pegawai tapi untuk gedung, mobil segala macam.

Jadi intinya negara yang makmur dan maju adalah negara yang gaji pegawai negerinya cukup dan sejahtera. Enggak ada seperti di Indonesia, yang gajinya kecil dan proyeknya bertebaran, di mark up. Ini yang membuat munafik sampai sekarang. Istri saya masih pegawai negeri, dia tahu persis.

Lalu kalau ada pejabat ke Jakarta, kasih SPJ lengkap segala macam. Tapi kalau ada dosen sampai ke pelosok-pelosok dikasih 50 ribu perhari. Itu semua. Harus ditingkatkan gaji PNSnya. Hingga cukup. APBN kita itu ada, cuma dikorup. Yang paling senang dengan situasi sekarang ada koruptor sejati karena dia bisa main kungfu tingkat tinggi dan main proyek. Untuk preventif harusnya gaji ditingkatkan. Besarnya studi banding aja dengan Malaysia yang biaya hidup hampir sama dengan di sini. Kalau langkah preventif hanya berupa gaji yang ditingkatkan tidak bisa. Nanti kayak zaman Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, ada remunarasi, malah muncul Gayus-gayus bertebaran.

Langkah berikutnya adalah reward dan punishment. Kalau gajinya cukup, tapi lalu korupsi. Saya bilang, koruptor jangan disalatkan, tapi harusnya dibunuh.

Hukuman mati! Tapi ingat, syaratnya pengadilannya adil dulu. Jangan seperti sekarang. Dosalah kita kalau dituduh bersalah tapi ternyata hanya titipan politik kan enggak bisa. Jadi reward dan punishment. Itulah pentingnya Inspektorat Jenderal, BPK, PPATK, BPKP, Kepolisian, Kejaksaan adalah orang yang bersih. Tapi BPK kan dari orang politik juga. Kita tahu sendiri. Kalau Presidennya baik, harusnya milih orang pun yang benar.

Jadi kalau ada orang bersalah dikasih hukuman berat supaya adil, yang baik mendapat promosi. Jadi ya pengawasnya harus orang-orang yang benar. Orang-orang baik dan bener itu masih ada, model pak Abraham dan pak Jokowi. Orang yang percaya akhirat.

Orang baik, bersih dan jujur harus ada di pemerintahan, dan DPR RI, yang preman disingkirkan. Kalau di Indonesia terbalik. Preman lebih banyak dari yang baik. Proses rekrutmen juga penting. Jangan saya dari Cirebon, lalu pegawainya Cirebon semua, tapi tidak lihat prestasi dan profesionalisme. Itu satu paket.

Ketiga, sistem mekanisme keuangan, budgettingnya. Budget diketok dalam rapat Januari, tapi baru keluar Agustus, September. Makanya pegawai negeri, kalau bulan Desember pasti ada saja kegiatan seminar, loka karya, bepergian. Jadi gimana Indonesia ini. Kalau Januari, yang uangnya juga dikeluarkan Januari, jadi ada waktu membelanjakan uang untuk pembangunan.

Lalu, yang sifatnya sosial seperti pembangunan rumah ibadah dan bantuan anak yatim piatu jangan biarkan berkeliaran mendapat dana dengan proposal. Harus diatur dengan dana khusus di Kementerian Sosial. Ini kan berat jadi menteri, kalau ada yang ngajuin proposal seperti ini, kalau ditolak, di demo. Kasihan pegawai negeri yang benar zaman sekarang, menghadapi situasi begini tertentu. Kalau ada proyek, kan ada tender, harus memilih salah satu kan, nah kepala dinasnya diancam segala macam, ujungnya minta fee. Kepala dinasnya kalau enggak didemo terus, kalau dia lakukan, dia mark up. Kalau tidak teliti, nasib sial. Serba salah, sistem seperti ini.

Kalau soal budget kan di pemerintah, sekarang DPR, tapi oknum DPRnya yang korupsi. Karena merekanya yang nentuin anggaran, jadi bisa ngelobi. Bagaimana bisa bersih. Bubarkan saja DPR yang begitu.

Keempat ya pengawasan dan sikap dari atas, presiden dan wapresnya. Harus jadi teladan. Kalau dia enggak bisa jadi teladan, ya korupsi makin parah. Karena bos kita begitu. Ngomong, semua harus suci tapi korupsi juga, ya pada ngikutin semua. Enggak selesai-selesai korupsinya.

Itu pencegahan. Kalau represifnya, ya keadilan itu tadi, bisa dengan pembuktian terbalik, seperti yang dilakukan di Hongkong, Cina, Singapura. Masa ada orang udah di penjara, dimiskinkan tapi kekayaannya di luar masih banyak, itu yang ditelusuri. PPATK dan BPK harus telusuri itu di dalam maupun luar negeri kekayaannya. Tegakkan hukum untuk siapa saja. Abraham Samad kan sempat bilang gitu. Semoga saja dia tidak goyah lihat uang miliaran rupiah. Takutnya tergoda. Mudah-mudahan enggak. Intinya penting lah pembuktian terbalik. Contoh gaji menteri hanya Rp 19 juta, tapi kalau mereka punya kekayaan dan rumah hingga miliar rupiah, patut dipertanyakan juga. Baru itu ampuh.
http://www.jpnn.com/read/2012/12/09/...Harus-Dibunuh-

-------------------------

Yang bisa menjawab pertanyaan, apakah pemenjaraan sang mantan menteri ini dengan tuduhan korupsi dulu, termasuk jenis musibah atau azab? yang tahu persis adalah diri Rokhmin Dahuri sendiri. Dan itu nanti akan kelihatan di akhir umurnya, apakah beliau meninggalnya dengan cara 'khusnul khotimah' atau sebaliknya. wallahu'alam.