Pemikiran Guru Tentang Pendidikan Nasional Tak Pernah Didengar
Friday, 07 December 2012 14:31


Ilustrasi (Foto: Istimewa)

itoday - Sudah hampir sepuluh kali kurikulum pendidikan di Indonesia berubah sejak 17 Agustus 1945, tanpa diikuti peningkatan kualitas Pendidikan yang signifikan. Bahkan tiap perubahan kurikulum justru menimbulkan masalah baru dan kebingungan khususnya pada tenaga pendidik. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo, mengatakan, kebijakan perubahan kurikulum yang diambil pemerintah tidak pernah berjalan mulus. Pasalnya, sering terjadi miskomunikasi antara pemerintah pusat dengan para guru saat implementasi."Tiap pergantian kurikulum selalu ada pengalaman tidak enak. Kaitannya juga biasanya dengan kesiapan guru," kata Sulistiyo, saat dihubungi, Jumat (7/12).

Dalam penuturannya, Sulistyio mengungkapkan, selama ini guru tidak pernah ditanya secara individu mengenai kesiapan dalam menjalankan kurikulum baru. Biasanya hanya pendapat Kepala Sekolah saja yang didengar dan disampaikan ke Dinas Pendidikan lalu diteruskan lagi ke pemerintah pusat, yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas).Dilain kesempatan,

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mengatakan bahwa banyak kepala sekolah yang tidak terlalu paham dengan kondisi kualitas guru yang ada di sekolah tersebut. Pasalnya, kualitas para kepala sekolah ini juga rendah."Kepala Sekolah juga berkualitas rendah karena pemilihannya tidak transparan dan umumnya karena ada kedekatan dengan dinas," ungkap Retno. Retno juga mengungkapkan, apabila ada laporan ke Kemdiknas maka akan dilempar lagi ke daerah, dan hal itu selalu terulang. “Jadi guru yang di bawah ini mau bagaimana?" tandas Retno.
http://www.itoday.co.id/pendidikan/p...ernah-didengar

-------------------------

Sebabnya sederhana saja kok: kebanyakan pergantian kurikulum pendidikan nasional itu, dilakukan bukan karena didasarkan pada tuntutan zaman atau iptek, tetapi semenjak zaman ORBA dulu hingga kini, pendekatannya lebih banyak pada pendekatan proyek. Duit! ada ratusan miliar duit berputar bila ada pergantian kurikulum itu (termasuk proyek percetakan buku oleh penerbit Swasta), yang WAJIB dilakukan Kemdiknas setiap 10 tahun sekali, atau setiap Menterinya berganti. Materi kurikulum pun, terkesan tak lebih dari 'copy paste' dari kurikulum yang ada di AS, Eropa dan Australia. Kagak percaya, silahkan saja browsing di internet, lalu bandingkan kurikulum di SD sampai SMA di AS, Eropa dan Australia dengan 'draft' kurikulum yang baru dibuat di Kemdiknas itu. Umumnya sangat-sangat mirip, kalau tak mau disebut sekedar 'copy paste'.

Kok bisa begitu? Lhaaa eyalah, itu proyek pengerjaan kurikulum, biasanya dilakukan dengan cepat karena dikejar waktu masa anggaran proyek yang akan tuutp buku setiap akhir tahun anggaran. Mereka di Kemdiknas itu, terutama yang di Pusat Kurikulum, mulai bekerja siang-malam saat anggaran mulai cair, yaitu bulan Agustus, dan bulan Desember semua laporan tahun anggaran itu harus segera ditutup dan dilaporkan. Jadi dikejar-kejar tenggat waktu seperti itu, mana mungkinlah melahirkan sebuah konsep kurikulum yang benar-benar mumpuni dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun perkembangan iptek yang sangat cepat itu.