SOLO–DPRD Kota Solo meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Solo segera menyelesaikan kisruh pembayaran konstribusi PDAM ke Pemkab Klaten. DPRD memberi sinyal pembanyaran kontribusi tak lebih dari Rp1,5 miliar.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, kepada Solopos.com, Minggu (9/12/2012).

Supriyanto menilai langkah Pemkot terus menerus bersitegang dengan Pemkab Klaten justru tak menyelesaikan masalah. Menurutnya, Pemkot dan Pemkab Klaten harus duduk bersama membahas nota kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) tentang konsribusi pengambilan air PDAM dari mata air Umbul Cokro, Tulung.

“Kalau gondok-gondokan terus tidak akan selesai. Sebenarnya kalau pipa PDAM mau diputus juga tidak ada masalah. Masih bisa andalkan sumber mata air dari sumur dalam,” ujarnya.

Menurut dia, harus ada rasionalisasi kewajiban yang dibayarkan Pemkot ke Pemkab. Tentunya, dia menambahkan kebijakan itu tertuang dalam MoU yang disepakati dua belah pihak. Sehingga aturan tentang kontribusi yang harus disetorkan jelas. Dia menyebutkan angka setoran yang dietapkan Pemkab Klaten senilai Rp4,1 miliar terlalu besar.

“Setoran PAD dari PDAM yang diserahkan saja hanya Rp2,6 miliar. Mosok, Pemkot bayar sana Rp4,1 miliar. Jelas ngawur hitungannya. Kalau bayar ya tidak lebih dari Rp1,5 miliar,” katanya.

Dia menilai PDAM bisa mengandalkan sumur dalam yang dimiliki untuk mensuplai kebutuhan air bersih bagi warga Solo. Utamanya, imbuh dia, warga Laweyan dan sekitarnya yang selama ini disuplai dari air Umbul Cokro, Tulung, Klaten. Selain itu, dia menambahkan Pemkot memaksimalkan air permukaan Sungai Bengawan Solo untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Kota Bengawan.

“Jadi kalau mau diputus sebenarnya tidak masalah. Toh sini juga masih ada sumur dalam dan air Sungai Bengawan Solo,” katanya.

ts : coba gak dialiri air sebulan aja gimana rasanya, mungkin anggota dprd masih bisa mandi air aqua, tp rakyatnya mandi air selokan.



sumber