JAKARTA, Jaringnews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumpulkan Gubernur, Walikota, Bupati dan pejabat negara pengambil kebijakan untuk belajar memahami kategori korupsi. Pertemuan itu akan digelar bulan Januari 2013.

SBY mengumpulkan mereka bukan tanpa alasan. Banyak pejabat negara yang tidak tahu soal kategori korupsi dalam menyusun dan memakai anggaran, serta mengambil kebijakan.

Dalam pertemuan itu, KPK, BPK, BPKP, Kepolisian dan Kejaksaan akan memberikan pendidikan anti-korupsi kepada mereka. Ini juga dilakukan agar tercipta iklim birokrasi dan pengelolaan anggaran yang sehat.

"Kita undang para penegak hukum, KPK, BPK dan BPKP, Kepolisian dan Kejaksaan, PPATK, jelaskan kepada mereka mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mana yang wilayah korusi atau pun yang tidak," kata SBY dalam puncak Peringatan Hari Anti Korupsi dan Hak Azasi Manusia di Istana Negara Jakarta, Senin (10/12).


Kata SBY, di tahun-tahun selanjutnya korupsi harus terus diberantas. Pemberantasan itu berdampingan dengan perbaikan sistem penganggaran dan pengeluaran kebijakan negara. Ini menyusul analisa SBY bahwa selama delapan tahun terakhir ini. banyak juga pejabat negara di daerah atau kementerian ragu-ragu dalam mengambil kebijakan. Sebab mereka takut kebijakannya itu malah membawanya ke meja KPK.

"Jalannya pembangunan tidak boleh terhenti karena orang-orang ragu dan takut untuk mengambil keputusan, untuk menetapkan kebijakan dalam pengelolaan anggaran," jelasnya.

Sumber

Wow, banyak pejabat yang ragu-ragu mengambil kebijakan karena takut dibawa ke KPK
Semoga tutorial dari KPK, BPK dan BPKP, Kepolisian dan Kejaksaan, PPATK bermanfaat buat pejabat yang hatinya masih lurus