RMOL. Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf Macan Effendi mengusulkan pembuatan PO BOX laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi di Jawa Barat.
Pembuatan PO BOX tersebut untuk menekan dan mencegah korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota.

"Pemprov Jabar belum punya PO BOX pengaduan masyarakat. Ini yang akan kita lakukan untuk mendorong laporan masyarakat tentang tindak pidana korupsi," ujar Dede usai mengikuti puncak peringatan Hari Anti Korupsi dan HAM di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12).

Wagub melanjutkan, laporan masyarakat yang dimasukkan ke PO BOX tersebut tidak boleh berupa fitnah surat kaleng, melainkan harus disertai data asli pengirim dan bukti-bukti awal yang kuat.

Dengan demikian, laporan dugaan korupsi yang dikirim tersebut dapat dijadikan bahan penyelidikan untuk mengusut dugaan korupsi maupun gratifikasi pejabat negara.

"PO BOX ini bukan ajang surat kaleng atau fitnah, tapi kita mendorong masyarakat mau membuka mata melaporkan pejabat negara yang mencuri uang rakyat," ujar mantan aktor laga tersebut.