Sumber : http://www.rumah.com/berita-properti

Pemerintah meningkatan target penyerapan rumah bersubsidi dengan kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 80 ribu rumah di tahun ini, menjadi 350 ribu rumah pada 2013.

Pengembang menyangsikan target tersebut, mengingat belum adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Hal itu diungkapkan oleh Setyo Maharso, Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) dalam diskusi bertajuk ‘Pencapaian, Evaluasi dan Proyeksi Kinerja Kementerian Perumahan Rakyat’ di Puncak, Jawa Barat, hari ini (7/12).

Menurut Setyo, masalah utama terletak pada sistem otonomi daerah yang memungkinkan pemerintah daerah dapat memberikan tarif perizinan yang dinilai tidak manusiawi.

“Contohnya, untuk biaya sertifikat yang menurut aturan hanya sekitar Rp200 ribu, tetapi saya dapat laporan dari teman-teman di daerah, biayanya bisa mencapai Rp1,5 juta. Percuma jika pemerintah pusat mendukung tanpa bekerja sama dengan pemerintah daerah yang bisa menerapkan peraturan semau mereka,” kata Setyo.

Setyo khawatir pasokan rumah bersubsidi yang bisa dimiliki melalui skema KPR FLPP tidak akan maksimal jika pemerintah pusat tidak segera menyelesaikan masalah kerja sama ini. “Ini menyangkut biaya operasional yang harus kami cari jalan keluarnya. Tapi kami tidak bisa sendiri dalam hal ini. Kami butuh pemerintah untuk mendukung kami dari segala sisi,” ungkap dia. (*)

SELENGKAPNYA