Jokowi: "Agar Publik Bisa Ikut Mengontrol"
Awal 2013, Isi APBD DKI Disebar ke Seluruh Warga Jakarta
Minggu, 09 Desember 2012 13:27 WIB

Gubenur DKI Joko Widodo mendukung tekad Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi di Indonesia. Rencananya, awal tahun 2013, pihaknya akan bukti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk diketahui publik.

“Ya tahun depan pajak online, pajak hotel parkir, APBD akan kita buat poster akan kita sebar di RT RW biar orang lihat, masyarakat mengawal dan mengontrolnya,” ujar Jokowi, Minggu (09/12/2012), di Balai Kota.

Selain itu Jokowi menambahkan dengan poster yang disebar di RT/RW bisa diketahui masyarakat dan transparansi.

“Sistem yang sudah baik tetapi harus dibenahi dan semua itu harus berani dibuka ke publik secara transparan agar semua mengetahuinya,” tegas Jokowi.@aguslensa/prokustiadi

[url=http://www.lensaindonesia..com/2012/12/09/awal-2013-isi-apbd-dki-disebar-ke-seluruh-warga-jakarta.html]Source[/url]

ANTI KORUPSI: Jokowi, Mulai 2013 APBD DKI Dibuat Dalam Poster
Minggu, 09 Desember 2012 | 20:19 WIB

JAKARTA: Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan mulai tahun depan APBD DKI akan dibuat dalam poster, sehingga semua alur biaya dikontrol dan diketahui rakyat.

Menurut Jokowi, hal itu dilakukan sebagai syarat keterlibatan dan partisipasi rakyat dalam mengontrol keuangan dalam anggaran daerah.

"APBD kita nanti akan kita buat poster, Poster APBD nanti kita akan tempel di RT/RW Kelurahan sehingga semua orang bisa lihat sebetulnya kegiatan kita ini apa," ungkapnya dalam perayaan acara Hari Anti Korupsi di Balai Kota, Minggu (9/12/2012).

Jokowi mengungkapkan bahwa dia akan berani merombak sitem yang tidak baik sehingga sistem tersebut nantinya terbuka kepada publik.

Melalui gerakan radikal tersebut nantinya akan mendorong sistem birokrasi yang lebih jujur dan terbuka kepada masyarakat.

Jokowi menjabarkan untuk mewujudkan hal tersebut mulai 2013 semua sistem anggaran akan terbuka, termasuk sistem pajak diterapkan online. Sistem pajak online adalah pajak restoran, pajak reklame, dan pajak hotel.

"Artinya masyarakat juga ikut mengawasi, mengkontrol apa yang kita lakukan melalui sitem online terpadu," jelasnya. (bas)

Source

Beda banget sama jamannya Foke, gan.