Ada yang ‘Mengerjai’ Presiden Soal Revisi PP Penyidik KPK

Jakarta - KPK sempat membahas soal revisi PP No 63 tahun 2005 tentang sumber daya manusia di KPK dalam pertemuan dengan Presiden SBY. Nah, ada yang menarik dalam pertemuan itu. Presiden SBY mengaku sama sekali revisi PP itu belum sampai ke mejanya padahal sudah sekian lama.
"Presiden belum menerima sama sekali di mejanya," jelas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat berbincang, Sabtu (8/12/2012).

Bambang menguraikan, persoalannya, sebelumnya ada staf kementerian yang menginformasikan ke KPK bahwa draf revisi PP itu sudah ada di meja presiden bahkan sudah ditandatangani. Presiden SBY dan KPK bertemu pada Jumat (8/12) siang di Kantor Presiden.

"Kata staf dari Kemenpan itu, revisi PP sudah ada di presiden dan sudah ditandatangani. Tapi pas pertemuan kita tanyakan ke presiden, dan presiden sama sekali belum menandatangani," jelasnya.

Bambang menjelaskan soal revisi PP itu, presiden kemudian meminta agar KPK dilibatkan. Sejumlah poin di revisi PP itu, yang diketahui Bambang itu pun sudah mencapai kesepakatan. Misalnya soal masa tugas 10 tahun.

"Kita maunya 12 tahun, tapi akhirnya menyetujui itu," tegasnya.
SBY dikerjain bawahannya

-------------

Tiga hari lalu, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyayangkan revisi Peraturan Pemerintah tentang Sumber Daya Manusia KPK tak kunjung diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal aturan ini sangat penting untuk melepaskan KPK dari krisis sumber daya manusia, terutama tenaga penyidik, yang selama ini menyandera lembaga antirasuah itu.

Keluhan Busyro langsung direspons Presiden. Keesokan harinya, Yudhoyono mengultimatum bawahannya agar menyerahkan draf revisi di mejanya. Ia mengaku kecewa aparatnya bekerja lambat. "Saya minta satu atau dua hari segera disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,” kata Yudhoyono di Markas Komando Lintas Laut Militer.
SBY dikerjain part II
---------------------

Salah satu kelemahan kepemimpinan ala jawa adalah gaya yang terlalu melankolis, tidak tegas dan cenderung lembek, hal ini mungkin cocok dilakukan pada jaman purba, ketika manusia belum sebuas dan selicik zaman sekarang. Ewuh pakewuh dan prinsip mikul duwur mendem jero makin memperparah kehancuran moral para birokrat, jadi buat pak Jokowi bijakllah menggunakan gaya.....terhadap bawahan anda sebaiknya tegas dan lugas!

Kepada rakyat jelata baru, bapak wajib hukumnya lemah lembut dan penuh kesabaran, kecuali bapak mau dikerjai terus oleh bawahan, koyo SBY.
pasti bapak enggak mau kaan?