JAKARTA : Penyidikan kasus korupsi pembangunan pusat olahraga Hambalang di Bogor, Jawa Barat, akhirnya menyeret Menteri Pemudan dan Olahraga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Andi Alifian sebagai tersangka proyek senilai Rp1,1 triliun tersebut. Bekas juru bicara presiden tersebut menjadi menteri aktif pertama yang ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas memastikan status tersangka bagi Andi Alifian. "Iya. Sudah (tersangka)," kata Busyro ketika dikonfirmasi, Kamis 6 Desember.

Status tersangka Andi Alifian termuat dalam surat permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri yang dikirimkan KPK kepada Ditjen Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM. Dalam surat KPK bernomor 4569/01-23/12/2012 tanggal 3 Desember tersebut juga dicantumkan pasal sangkaan untuk Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut. Andi Alifian disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 mengancam setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional. Sedangkan pasal 3 mengancam setiap orang yang menyelahgunakan wewenang atau jabatan. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.

Dalam kasus Hambalang, sebelumnya KPK telah menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Atas dugaan korupsi dalam pembangunan megaproyek senilai Rp1,1 triliun itu, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan kerugian negara hingga Rp243 miliar.

KPK memang tidak secara resmi mengumumkan status tersangka Andi Alifian. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam konferensi pers kemarin hanya mengumumkan pencekalan untuk tiga orang. Selain Andi Mallarangeng, pihak yang dicegah bepergian ke luar negeri adalah Andi Zulkarnain alias Choel Mallarangeng.

Choel yang dikenal sebagai sutradara kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat bendera Fox Indonesia itu adalah adik kandung Andi Alifian. Seorang lagi yang dicegah bepergian ke luar negeri adalah M. Arif Taufiqurahman, pegawai PT Adhi Karya Tbk., perusahaan negara yang menjadi rekanan proyek Hambalang. "Waktu pencegahan biasanya enam bulan," kata Bambang.

Terpidana kasus Wisma Atlet SEA Games yang juga bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin menyebut Andi Alifian menerima aliran dana hingga Rp20 miliar dari PT Adhi Karya melalui Choel Mallarangeng. Pernyataan Nazaruddin ini setali dengan kesaksian bekas anak buahnya, Mindo Rosalina Manulang alias Rosa, yang juga direktur pemasaran di Grup Permai.

Dalam persidangan kasus Wisma Atlet SEA Games, Rosa menyebut adanya dana Rp20 miliar yang dialirkan PT Anak Negeri, perusahaan di Grup Permai, untuk urusan pembebasan lahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk sebuah proyek besar. Masih menurut kesaksian Rosa, dana tersebut juga dialirkan ke Choel.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Sub Bagian Humas Kantor Imigrasi Jakarta Maryoto membenarkan pencekalan Andi Alifian. Surat dari KPK diterima kemarin dan langsung dimasukkan dalam database. "Benar, ada surat pencekalan untuk Menpora Andi Alifian Mallarangeng," katanya.

Maryoto mengatakan tidak ada perbedaan terkait dengan status Andi Alifian sebagai menteri aktif. Andi Alifian tetap tidak bisa bepergian ke luar negeri dengan dalih apapun, termasuk menjalankan tugas negara. Apalagi, undang-undang tidak memberi keistimewaan pada siapa pun.

Dia berharap agar pencekalan tersebut bisa dijalankan sesuai dengan aturan. Terkait dengan masa berlaku pencekalan, Maryoto menyatakan bahwa durasinya adalah enam bulan sejak surat dikirimkan.

Baru Tahu Dicekal

Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alifian Mallarangeng mengaku baru mengetahui dirinya mendapatkan status cekal keluar negeri. “Saya belum terima surat pencekalan itu,: ungkap Andi Alifian kepada wartawan di kantornya, kemarin.

Dia mengaku baru mendapatkan informasi mengenai pencekalan dirinya keluar negeri dari Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM, sore kemarin.

Atas status baru yang melilit dirinya, Andi Alifian mengaku tetap menghormati proses yang sedang dilakukan KPK atas dirinya. “Tentu saya hormati keputusan apapun dari KPK. Kalau menteri harus dicekal, ya cekal,” tambahnya.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Nurhayati Ali Assegaf mengaku belum mengetahui secara pasti kabar penetapan tersangka terhadap Andi Alifian. "Tapi, kalau benar KPK sudah putuskan begitu, tentu kami hargai dan hormati proses hukum itu," ujarnya.

Dia berharap keputusan tersebut didasari pertimbangan yang matang dan objektif. "Bukan karena wacana atau atas desakan atau pula karena opini publik," tutur salah seorang ketua DPP Partai Demokrat tersebut.

Nurhayati prihatin dengan nasib yang dialami Andi Alifian. Sesama kader, dia memastikan akan memberikan bantuan moral. "Dampak terhadap partai tentu ada, tapi bukan berarti Demokrat akan jatuh. Siapapun kader yang terkena kasus tidak kemudian ditanggapi pesimis, tapi justru jadi tantangan," ungkapnya.

Bukti Serius Kerja KPK

Ketua Anti Corruption Committee (ACC) Sulsel, Abdul Muthalib menuturkan di tengah merosotnya kepercayaan publik terhadap KPK atas penanganan kasus Hambalang, justru asumsi itu terbantahkan dengan ditetapkannya tiga tersangka, termasuk Andi Alfian dan Choel.

“Pencekalan ini tidak semata-mata pencekalan. Tapi ada upaya serius yang dilakukan KPK yang telah menetapkan kasus Hambalang itu sebagai target,” beber Abdul Muthalib, malam tadi.
Lebih lanjut, melalui penetapan tersangka itu, Abdul Muthalib menilai KPK telah menunjukkan kemajuan terutama dalam membangun kepercayaan publik bahwa kasus Hambalang tetap menjadi perhatian KPK.

“Publik menilai KPK selama ini hanya sibuk dengan penanganan kasus Century. Sehingga diragukan menangani kasus Hambalang. Tetapi nyatanya tidak sebagi bukti KPK tak tinggal diam,” tuturnya

__
mau 2014 siap siap banyak tikus yang dibuang setelah 2014 akan banyak tikus baru bermunculan

jangan lelah ya KPK tetap semangat basmi tikus