Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menentukan lanjut tidaknya proyek mass rapid transit. Menurut Jokowi, soal MRT ini nanti akan dibahas bersama menteri terkait secara gamblang.

Sebelumnya Jokowi meminta kepada pemerintah pusat agar ada perubahan komposisi pembiayaan MRT. Jokowi meminta pemerintah pusat untuk mensubsidi harga tiket Mass Rapid Transit (MRT) dengan cara menanggung 70 persen beban pinjaman Pemprov DKI Jakarta. Namun, permintaan Jokowi ini dianggap sulit dipenuhi oleh pemerintah pusat.

"Yah memang sulit, saya juga ngerti sulit memang. Tapi tadi pak menko mau mengundang kita nanti, menkeu, menhub, saya, nanti mau diundang ke pak menko untuk berbicara ini. Kepala bappenas juga. Supaya dari awal sampai akhir, akhirnya semua bisa diceritakan secara jelas dan gamblang," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (5/12).

Dengan pembahasan yang melibatkan banyak pihak, menurut Jokowi akan bisa ditemukan solusi yang pas. "Pokoknya gini kehati-hatianlah. Kalau saya prinsipnya itu aja," tegas Jokowi.

Ditanya soal kesanggupan pihaknya, Jokowi menilai subsidi seharusnya lebih kecil dari harga tiket.

"Orang subsidi logikanya yah kalo subsidi 25 persen, itu logis. Misalnya tiketnya Rp 10 ribu kita subsidi Rp 2.500 itu logis, maksimal Rp 5 ribu. Lah ini tiketnya Rp 10 ribu, kita suruh subsidi Rp 28 ribu. Yang bener aja," kata Jokowi sambil tertawa.(merdeka.com.)
[tts]