JAKARTA--MICOM: Badan Kehormatan (BK) DPR RI masih mendalami laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait dugaan praktik kongkalikong yang dilakukan sejumlah anggota DPR kepada direksi BUMN.

"Minggu ini, kalau tidak ada halangan kami akan memutuskan teman yang dilaporkan. Dari awal BK DPR sangat menyayangkan laporan Pak Dahlan minim bukti dan tidak akurat," ujar Wakil Ketua BK DPR Siswono Yudo Husodo di Jakarta, Senin (3/12).

Siswono menjelaskan, dari keterangan yang telah dihimpun BK sejak masa reses hingga sekarang dan dari hasil konfrontasi pihak pelapor dengan pihak yang dituding sudah cukup untuk dapat menyimpulkan putusan.

"Laporan yang masuk selalu BK proses. Tidak ada yang tanpa kesimpulan. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Dari 2009 sampai Desember 2012 BK telah memberhentikan dua nama," lanjut Siswono.

Terkait kongkalikong, Siswono juga mengakui bahwa selama ini memang ada sejumlah oknum anggota DPR yang diduga bermain. Terlebih, kewenangan DPR tak hanya secara politik tetapi juga soal anggaran. "Sekarang peluang DPR untuk 'bermain' sangat besar. DPR di zaman Orde Baru, DPR sekadar jadi stempel dalam mengesahkan kebijakan pemerintah. Nah, kalau sekarang, kekuasaan DPR sangat besar. Kami juga bisa lihat situasinya saat ini bagaimana, di mana pun kekuasaan itu cenderung korupsi," imbuhnya.

Di lain pihak, Siswono juga menambahkan praktik kongkalikong itu tidak mungkin terjadi jika tidak ada peluang di pihak pemerintah. "Ya, contohnya saja kasus dugaan praktik kongkalikong yang Dahlan laporkan. Tentunya ada oknum yang meminta, dan ada pula yang memberi. Jadi, mesti ada dua pihak yang terlibat Tidak adil juga kalau tudingan itu digeneralisasi kepada semua anggota DPR. Yang terjadi sekarang ibarat gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga," imbuhnya. (*/OL-04)

sumber