Jakarta, (Analisa). Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras sikap Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk membuka pendaftaran kepada anggotanya yang tidak mampu membayar gaji pegawai sesuai aturan upah minimum provinsi (UMP) baru.
Presiden KSPI Said Iqbal menganggap, penangguhan hanya boleh dilakukan secara individu bukan kelompok. Ini menjadi alasan serikat buruh mengancam kembali akan melakukan aksi demo buruh secara besar-besaran.

"Penangguhan UMK/UMP hanya boleh dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing perusahaan dan tidak boleh kolektif. Jika ini terjadi maka akan ada aksi buruh besar-besaran oleh MPBI (Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia)," ungkap Said Iqbal kepada detikFinance, Sabtu (01/12/2012).

Menurut Said, setiap perusahaan wajib memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk mendapatkan keringanan atau penangguhan aturan UMP. Jadi, bila penangguhan dilakukan secara kolektif, maka tindakan Apindo tersebut dinilai melawan hukum.

"Karena salah satu syarat penangguhan paling penting adalah wajib persetujuan dari serikat buruh masing-masing perusahaan dan Apindo jelas melawan hukum," katanya. Sebelumnya Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi menyatakan, nantinya pengusaha yang mendaftar akan dibantu agar bisa meminta penangguhan aturan UMP ke pemerintah pusat maupun daerah.

Apindo akan tetap memperjuangkan pengusaha atau perusahaan yang mengajukan keberatan tentang besaran UMP 2013. Namun Apindo tetap akan menyeleksi mana sajakah yang memang betul-betul tidak sanggup membayar UMP 2013. Said mengatakan terkait tindakan Apindo ini pihaknya tidak main-main untuk melakukan aksi demo yang dikomandoi oleh MPBI.

"Kepada buruh jadi kalau Apindo melakukan penangguhan kolektif, maka ada aksi besar-besaran dari MPBI," cetusnya. (dtc)

terus terang ane juga buruh gan, tapi kalo demo terus.. malah bikin kesel
seret aja tuh si iqbal biadab ke penjara, dasara manusia ga punya otak