Rapat Komisi Energi hari ini berlangsung tanpa kehadiran mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara, Dahlan Iskan. Padahal, rapat yang juga dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, ini diagendakan untuk mendengar keterangan Dahlan mengenai inefisiensi PLN selama masa kepemimpinannya.

Ketidakhadiran Dahlan langsung menjadi topik utama dalam rapat yang dimulai pukul 10.15 WIB ini. Pemimpin rapat, politikus PDIP Effendi Simbolon, saat membuka rapat tetap mengatakan bahwa agenda rapat pertama adalah mendengar keterangan dari Dahlan. "Kepada Dahlan Iskan, dipersilakan menyampaikan materinya," kata Effendi saat membuka rapat, Senin, 3 Desember 2012. Padahal, di hadapan Effendi, tak ada sosok Dahlan.

Permintaan Effendi agar Dahlan menyampaikan materi otomatis mendapat sambutan beragam dari anggota komisi yang sudah hadir. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rachmat Hidayat, yang pertama kali mengajukan interupsi segera meminta pimpinan menghentikan rapat. "Kalau mendengar paparan ini ada kejanggalan, Dahlan tadi ada dan sekarang tak ada lagi di sini, sebaiknya tunda saja," kata Rachmat.

Dahlan memang sempat datang ke Komisi Energi. Namun, ia hadir tak sampai sepuluh menit, dan belum masuk ruang sidang. Dahlan tiba-tiba nyelonong pergi meninggalkan DPR dengan alasan ada panggilan mendadak dari Presiden.

Menurut Rachmat, ketidakhadiran Dahlan sudah tak bisa ditoleransi. Alasannya, Dahlan sudah beberapa kali tak hadir dalam rapat, dengan alasan yang--menurut Rachmat--terkesan dibuat-buat. Misalnya menghadiri kunjungan ke Jambi. Hari ini, Rachmat menagih bukti autentik kebenaran alasan Dahlan bahwa dia mendapat panggilan mendadak oleh Presiden. "Kalau memang dia dipanggil presiden, apa buktinya."

Anggota Komisi dari Partai Amanat Nasional, Alimin Abdullah, mengatakan, Dahlan tak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan persoalan inefisiensi ketika menjabat Dirut PLN. "Kami berharap kehadiran dia bisa meminimalkan inefisiensi di PLN, tapi sekarang bagaimana?"

Rapat di DPR sedianya menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan soal inefisiensi dalam tubuh PLN sebesar Rp 37 triliun. Dalam banyak kesempatan, Dahlan sudah menjelaskan bahwa inefisiensi itu terjadi karena PLN harus menjaga listrik tetap hidup sementara pasokan gas terbatas.