JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga saat ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum memastikan nasib keberlanjutan megaproyek berbasis rel, Mass Rapid Transit (MRT). Padahal, apabila kerjasama proyek MRT bersama Japan International Coorporation Agency (JICA) ini molor atau terhenti, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan menanggung denda yang dibayarkan ke JICA sebesar Rp 800 juta per hari.

"Dipinalti, ya enggak apa-apa. Dulu yang buat perjanjian gimana? Saya ini spartan, mau siang malam terus enggak berhenti-berhenti," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (30/10/2012).

Ia mengatakan masih belum dapat memberikan keputusan perihal keberlanjutan proyek MRT dikarenakan belum mendapatkan presentasi dan pemaparan lebih jelas dari pihak PT MRT Jakarta.

"Ya, tergantung yang menjelaskan. Kalau mereka bisa menjelaskan harga per kilometer, letter of investment, dan jumlah penumpangnya yang ada pada jalur tersebut. Dan ini MRT kan BUMD, banyak yang belum dijawab secara clear," katanya.

Jokowi mengatakan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan MRT tersebut. Dia tidak mau proyek yang menelan biaya lebih dari Rp 15,5 triliun ini berhenti di tengah jalan. Keberadaan MRT di empat kota yang disebutkan Jokowi mengalami kebangkrutan, sehingga harus diambil alih oleh negara.

"Kan kita tahu ada empat yang kolaps. Kalau nanti MRT Jakarta kolaps, akan diambil alih oleh Pemda, itu kita harus hati-hati. Kan kemaren sudah dijelaskan, tapi saya enggak nangkep. Sekarang saya sudah agak nangkep. Ini bukan evaluasi, saya hanya tanya terkait dengan perjanjian," ujarnya.

Selain itu, tutur Jokowi, ia adalah seorang yang berasal dari dunia bisnis. Oleh karena itu, ia akan terus mengkaji proyek MRT ini.

"Kan pinjaman itu dari Jepang barangnya dari Jepang. Sejauh ini masih mahal, saya ini orang bisnis enggak usah yang ruwet-ruwet, kotanya seperti apa, penduduknya berapa, penumpangnya berapa. Ini sudah masuk di ranah bisnis," katanya.
[url]http://instran.org/index.php/in/ruang-berita/depan/25-front-page/3614-jokowi-tak-peduli-ancaman-denda-proyek-mrt-

"Dipinalti, ya enggak apa-apa. Dulu yang buat perjanjian gimana?Saya ini spartan, mau siang malam terus enggak berhenti-berhenti," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa

Kalau mereka bisa menjelaskan harga per kilometer, letter of investment,

KAMIS, 29 NOVEMBER 2012 | 18:00 WIB
Jokowi Mau Bicara 4 Mata dengan Bos MRT Jakarta
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta - Setelah rapat koordinasi selama tiga jam belum juga menghasilkan keputusan nasib megaproyek Mass Rapid Transit (MRT), Gubernur Jokowi memutuskan akan memanggil direktur perusahaan itu sendiri. Menurut Jokowi, pertemuan itu sekaligus untuk menjelaskan sejumlah poin yang masih dianggap janggal oleh gubernur.

"Saya akan meminta MRT menjelaskan hal-hal yang masih saya ragukan," kata Jokowi di Balai Kota, Kamis, 29 November 2012. Sejumlah hal itu antara lain soal return of investment, jumlah penumpang, dan rute yang belum memuaskan.

Menurut Jokowi, ada masalah-masalah nonteknis lainnya yang masih menganjal sebagai akibat dari proyek MRT ini. Misalnya soal sosialisasi kepada masyarakat yang tempat tinggalnya akan terkena dampak proyek MRT. Sejauh ini, hal tersebut dinilainya juga kurang matang dan menimbulkan masalah tersendiri. "Kayak kemarin, isinya orang ngamuk karena sosialisasinya kurang matang," kata Jokowi.

Soal tarif juga jadi sebab keraguannya. Angka tiket Rp 15 ribu yang sebelumnya disebut-sebut sebagai tarif MRT, menurut Jokowi, tetap harus diperhitungkan secara hati-hati. "Kalau segitu, mungkin lima tahun datang," ujar Jokowi. Hanya perlu diperhitungkan berapa angkanya yang harus diambil. "Subsidi per orang berapa, kalikan per hari berapa, kalikan per tahun, berapa milyar, harus jelas semuanya," ujarnya menerangkan.

Jokowi beralasan, keputusan menunda MRT karena ia menganut prinsip kehati-hatian. "Masak kemarin ada yang dorong-dorong, ''segera putuskan! segera putuskan!" kata Jokowi. "Yang nyuruh enak, yang mutuskan?"

Jokowi mengklaim punya target waktu sendiri soal megaproyek transportasi. Proyek ini diharapkan akan melengkapi sejumlah proyek lain yang membentang antara Lebak Bulus hingga Kampung Bandan ini. "Kerja itu mesti ada target, ada batas waktu," katanya.

Nasib proyek Mass Rapit Transit (MRT) yang dijadwalkan akan jelas kemarin belum juga menemukan jalan terang. Rapat koordinasi guna membahas MRT yang berlangsung hampir tiga jam berlangsung alot. Rapat ini dihadiri oleh jajaran Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan, BAPPENAS, Dewan Transportasi Kota Jakarta, Masyarakat Transportasi Indonesia, dan Masyarakat Peduli MRT. (baca:Seperti Apa Panasnya Rapat Jokowi-Ahok soal MRT?)

Di tengah rapat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninggalkan rapat yang berlangsung di Balai Agung, komplek Balai Kota, tersebut untuk menemui warga di Cilincing, Jakarta Utara, yang kabarnya memblokir jalan tol. Kemudian Wakil Gubernur DKI Jakarta melanjutkan memimpin rapat tersebut. Usai rapat, Basuki mengatakan masih akan menunggu kajian-kajian teknis dan nonteknis terkait dampak dari proyek MRT. (baca:Jokowi Pilih Kampung Sawah Ketimbang MRT)
[url]http://www.tempo.co/read/news/2012/11/29/083444854/Jokowi-Mau-Bicara-4-Mata-dengan-Bos-MRT-Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui bahwa Jakarta memang memerlukan mass rapid transit. Namun, dia masih tetap belum merestuinya karena hitungan bisnis yang tidak jelas dari megaproyek tersebut.

"Persoalan MRT (mass rapid transit) ini sudah masuk bisnis. Kalau ada yang bilang MRT itu diperlukan, ya memang diperlukan. Tapi, kalau tiga pertanyaan itu belum terjawab, ya sampai kapan pun saya bilang tidak! Karena sudah masuk logika bisnis, feeling bisnis saya sudah berjalan ini," kata Jokowi di Gedung Kompas, Jakarta, Selasa (13/11/2012).

Tiga pertanyaan Jokowi yang belum mendapatkan jawaban memuaskan dari PT MRT adalah return on investment, jaminan bahwa MRT memang digunakan warga Jakarta sepanjang waktu, dan tentang pinjamannya yang menggunakan tight loan, sementara Jokowi meminta untight loan.

Jokowi mengakui bahwa yang akan meneken proyek MRT ini adalah pemerintah pusat dengan sistem pembayaran government to government antara Indonesia dengan Jepang. Namun, dalam pembagiannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menanggung 58 persen, sementara 42 persen oleh pemerintah pusat.

"Tapi karena 42 persen itu hibah, dianggap enggak pinjam. Enak sebetulnya karena beban kami tinggal 58 persen," kata Jokowi.

Namun, di dalam hitungan bisnis, kata Jokowi, apabila MRT merugi, Pemprov DKI harus mengambil alih. Artinya, harus memberikan subsidi juga. Padahal masih harus bayar pinjaman juga sebesar 58 persen tersebut. Oleh karena itu, apabila proyek itu terguncang, maka akan diambil alih kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal itulah yang masih menjadi pertimbangan Jokowi selama ini.

Sementara itu terkait penalti yang akan dikenakan apabila terlambat dalam pengerjaan proyek ini, Jokowi mengatakan penalti itu akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
[url]http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/13/20290749/Jokowi.MRT.Memang.Diperlukan.Jakarta.tapi#3_3,2_0_d08f3fec

Jakarta - Gubernur DKI Jokowi puyeng dengan syarat pinjaman Jepang sebelum memutuskan proyek Mass Rapid Transit (MRT). Utang ke Jepang pun banyak dipertanyakan warga dan pakar transportasi. Ternyata, inisiatif utang ke Jepang itu dari Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat sendiri. Wah!