Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras argumen Menteri Perindustrian MS Hidayat yang mengatakan industri padat karya (tekstil, sepatu, dan garmen) idealnya hanya mengalami kenaikan upah minimum provinsi/kota (UMP/UMK) sebesar 15%.

"Saya katakan menolak keras wacana Menteri Perindustrian MS Hidayat yang mengatakan idealnya UMP/UMK industri padat karya(tekstil,sepatu, dan garmen) naik hanya 15% dan meminta dipermudah penangguhan terhadap industri itu," kata Presiden KSPI Said Iqbal kepada detikfinance, Sabtu (1/12/2012).

Said berpendapat, wacana yang dikatakan oleh MS Hidayat ini adalah melawan hukum, karena UMP/UMK sudah selesai diputuskan oleh Gubernur. "Hanya Gubernur yang punya kewenangan merubah UMP/UMK ini sesuai dengan UU No.13/2003 bukan Menperin atau Menakertrans," imbuhnya.

Selain itu soal penangguhan, Said berkomentar, pemerintah jangan terlalu mudah untuk memberikan penangguhan pada pengusaha. Selain itu setiap perusahaan termasuk industri padat karya wajib memenuhi syarat-syarat yang harus dilakukan agar penangguhan itu dapat dilakukan.

"Penangguhan bukan dipermudah oleh pemerintah tapi industri padat karya tersebut wajib memenuhi syarat yaitu perusahaan rugi dua tahun berturut turut, wajib diaudit akuntan publik, dan penangguhan harus disetujui serikat buruh/perwakilan buruh," jelas Said.

Sebelumnya, Hidayat memang mengatakan, tiga sektor industri pada karya diusulkan mendapatkan penangguhan dari pemerintah terkait penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP). Industri ini mencakup industri tektil, garmen, dan sepatu.

Hidayat mengungkapkan, seharusnya ketiga industri itu mendapatkan pengecualian dalam penetapan UMP 2013, bukan sebesar Rp 2,2 juta/bulan seperti ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Jokowi baru-baru ini.

sumber: [URL="http://finance.detik..com/read/2012/12/01/154930/2106823/4/serikat-buruh-tak-setuju-usul-ms-hidayat-soal-upah-minimum?f9911033"]Klik[/URL]

Hipmi: Ribut Pengusaha dan Buruh Harus Selesai Tahun Ini

Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta agar masalah perburuhan segera diselesaikan tahun ini juga. Bila berkepanjangan, masalah perburuhan bisa mengganggu investasi.

"Kalau bisa soal perburuan ini, jangan lewat 2012. Masuk tahun depan itu, sebaiknya sudah ada solusi buat perburuan," ujar Ketua Hipmi Reza Rajasa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (2/12/2012)

Ia khawatir, soal perburuan ini akan merusak reputasi Indonesia sebagai tujuan investasi dunia ke depan.

"Saya kira kalau berlarut-larut, masalah buruh ini akan merusak citra kita sebagai salah satu tujuan investasi menjanjikan di dunia," katanya.

Reza menambahkan, ada dua faktor yang berpotensi menurunkan daya saing dan iklim investasi di Indonesia. Pertama faktor eksternal. Negara-negara lain sedang melakukan pembenahan dan meningkatkan daya saingnya dengan cepat. Mereka adalah negara-negara tetangga kita, dan Indocina seperti Vietnam, Laos, Kamboja, dan menyusul Myanmar.

Relokasi industri ke negara-negara ini bisa berlangsung dengan cepat, ketika ada masalah dengan industri di dalam negeri. Kedua, faktor internal. Misalnya, soal buruh, inefisiensi ekonomi dan birokrasi yang lambat.

Dikatakan Reza, dalam dua tahun ke depan, Hipmi memperkirakan industri nasional bakal minim perhatian. Pasalnya, tahun depan sudah memasuki tahun politik.

"Ini yang kita khawatirkan lagi. Apalagi tahun 2015, kita masuk Asean Economic Community. Tahun 2014 ada Pemilu. Ini tahun politik semua. Jadi soal buruh ini harus segera selesai," katanya.

Hipmi berharap agak pengusaha dan buruh duduk bersama dan mencari win-win solution. “Jangan saling bentak-membentak dan ancam-mengancam begini. Semua duduk dengan kepala dingin. Pasti ada win-win solution-ya," serunya.

sumber: [URL="http://finance.detik..com/read/2012/12/02/175022/2107259/4/hipmi-ribut-pengusaha-dan-buruh-harus-selesai-tahun-ini?f991104topnews"]Klik[/URL]