]TEMPO.CO, Jakarta - Pengarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia pada Jumat, 30 November 2012, sarat dengan instruksi. Secara khusus, Yudhoyono menyoroti banyaknya kerawanan sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ia melihat adaptasi dari sistem otoritarian ke demokrasi menyumbang banyaknya kerusuhan.

"Dulu kerawanan diatasi dengan sistem otoriter, pendekatan keamanan. Tindakan apa pun demi stabilitas keamanan seolah dibenarkan. Di era demokrasi sekarang rakyat merasa lebih bebas," kata Yudhoyono dalam pengarahan kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota, kepala kepolisian daerah, panglima daerah militer di Puri Agung Grand Sahid Jaya, pagi ini.

Yudhoyono memahami kebebasan merupakan roh demokrasi. Namun, mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ini merasa saat ini kebebasan mulai disalahgunakan. "Penyalahgunaan kebebasan juga racun bagi demokrasi," kata dia.

Ia mengingatkan aparat dan pejabat harus mengutamakan tugas dan kewajiban untuk menegakkan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat. Di era demokrasi, peran orang kuat dan aparatur yang kuat harus digantikan hukum dan aturan. "Hukum harus ditegakkan secara tepat dan sungguh-sungguh. Manakala model otoritarian sudah tidak ada, tetapi hukum tidak dijunjung tinggi, maka negara ini jadi tidak lebih baik dibanding dulu," ujar dia.