Hasil voting mendukung status Palestina meningkat jadi negara pemantau non-anggota PBB dan ini diharapkan bisa menciptakan perdamaian.


Sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York, Kamis (29/11) waktu setempat, akhirnya mengakui peningkatan status Palestina. Hasil voting Majelis Umum PBB mendukung Palestina sebagai negara pemantau non-anggota PBB. Status sebelumnya negara konflik ini adalah entitas pemantau yang diwakili PLO ( Organisasi Pembebasan Palestina).

Hasil voting menunjukkan 138 suara mendukung dan 9 suara menolak peningkatan status Palestina di PBB dan sisanya 41 anggota abstain. Dengan status baru ini Palestina bisa bergabung dalam organisasi-organisasi PBB serta terlibat dalam perjanjian-perjanjian internasional.

Warga Palestina di Ramallah pun bersorak-sorai dan saling memeluk satu sama lain ketika hasil keputusan dibacakan. Kembang api dan tembakan di udara turut meramaikan perayaan meriah warga meski telah larut malam. Pihak Hamas juga menyambut gembira meski semula sempat menentang keinginan Palestina untuk meningkatkan status menjadi keanggotaan PBB.

"Ini merupakan kemenangan baru menuju pembebasan Palestina dan kami mengucapkan selamat kepada diri kami sendiri," kata pejabat senior Hamas Ahmed Yussef kepada AFP. "Kami di Hamas menganggap ini prestasi bersama yang menaburkan suka cita pada rakyat kami."

Menjelang voting, Presiden Palestina Mahmoud Abbas berpidato meminta PBB mengeluarkan "akta kelahiran" bagi negara Palestina. Menurutnya, pengakuan itu merupakan solusi terakhir untuk menciptakan perdamaian antara Palestina dan Israel. Namun Israel menuding keputusan PBB ini akan membuat berantakan peta jalan damai kedua belah pihak yang juga didukung Amerika.

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Susan Rice, menegaskan bahwa hasil voting tersebut tidak mengubah status Palestina. Ia juga meyakini hasil ini tidak menjamin tercapainya perdamaian antara Palestina dan Israel. "Resolusi ini tidak menetapkan bahwa Palestina adalah sebuah negara," kata Rice di New York. (wk/mr)