Untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, Pemprov DKI merencanakan akan merealisasikan laporan keuangan daerah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) secara online, ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sudah saatnya dalam laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggunakan sistem online.

"Artinya, laporan keuangan daerah akan di online-kan langsung ke jaringan komputer BPKP. Sehingga, BPKP bisa langsung memeriksa laporan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta. Intinya, kita pengen sistem online dengan BPKP kayak bank saja. Kalau bank kan, semua transaksi di-online-kan ke Bank Indonesia," kata Basuki, dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Balaikota DKI, Jakarta, Kamis (29/11).

Dengan adanya jaringan sistem online langsung ke BPKP, menurut Basuki, maka tidak perlu menunggu setiap enam bulan untuk mengajukan laporan keuangan daerah. Tetapi setiap tanggal 31 per bulannya, BPKP sudah bisa mengklik laporan tersebut dan memeriksanya.

"Nah, itu yang kita harapkan, agar bisa online semua. BPKP sudah bisa klik setiap tanggal 31 per bulannya, karena sudah masuk semua laporannya. Kita mau manfaatkan jaringan fiber optic yang ada di dalam gedung ini. Kan sekarang belum dipakai sama sekali," ujarnya.

SUMBER

wah....tiap akhir bulan bisa di-cek keuangannya....ada yg ganjil ga........boleh juga langkah nih wagub.....