JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai angka korupsi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cenderung meningkat. Hal itu diperoleh berdasarkan survei integritas antikorupsi yang telah dilakukan lembaga pimpinan Abraham Samad.

"Memang hasilnya tidak menggembirakan," kata Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, dalam siaran pers penandatanganan pakta integritas antikorupsi dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (27/11/2012).

Adnan mengatakan, survei itu sudah dilaporkan ke Jokowi dan mantan Wali Kota Solo itu menerima bahwa memang ada kecenderungan korupsi Jakarta meningkat. Menurut Adnan, peningkatan korupsi terutama dilakukan ketika Jakarta masih dipimpin Gubernur Fauzi Bowo.

"(Survei) menyangkut periode sebelumnya. Dengan semangat Jokowi, kita harapkan survei mendatang lebih baik," katanya.

Menurut Adnan, Jokowi sudah berjanji akan bersikap transparan dalam mengelola Ibu Kota. "Terutama soal anggaran ke depan akan transparan," terang Adnan.

Di banding pengelolaan anggaran, Jawa Barat dinilai jauh lebih baik dibanding Jakarta. Menurut Adnan, Pemerintah Jawa Barat menjadi contoh terbaik yang punya Anggaran seimbang. "Contoh terbaik Pemda Jawa Barat. Rasio staf pemda dengan anggaran belanja modal menjadi ideal," kata Adnan.