Perlakuan PBB terhadap Israel sangat berbeda jika berhadapan negara-negara Islam. “Kalau yang dituduh melanggar HAM itu adalah negara Islam yang tidak disuka oleh zionis, langsung dihukum dan diserbu. Dan penyerbuan itu pun atas nama hak asasi manusia,” kata Sekretaris Jenderal “International Conference of Islamic Scholars” (ICIS), KH Hasyim Muzadi kepada pers di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) mengatakan, di Indonesia pun keadaannya kurang lebih sama. Para penggiat HAM di Indonesia hampir tidak mungkin diharapkan untuk mengatakan Israel dan pendukungnya melanggar HAM berat secara internasional.

“Mereka, para penggiat HAM Indonesia, pada umumnya lebih suka meneliti bangsanya sendiri dengan tuduhan melanggar HAM berat,” katanya.

Para penggiat HAM Indonesia, kata Hasyim, biasa bicara tentang konflik Sampang, Poso, Cikeusik, Ciketing, Cirebon, Solo, Ambon, Papua, Lampung, Aceh, dan yang terakhir membela PKI sebagai korban.

Mereka, lanjut Hasyim, mempersoalkan bukan untuk mencari penyelesaian dalam nuansa keindonesiaan, tapi hanya mencatat kemudian dilaporkan ke luar negeri, agar asing bisa menghukum Indonesia.

“Pekerjaan bisnis HAM semacam ini tentu tidak berguna untuk Indonesia dan juga tidak terpuji. Apalagi kalau berdasarkan program paket bantuan asing, tentu pekerjaan memalukan,” tandasnya.

Karena itu, kata Hasyim, kaum Muslimin di Indonesia sudah saatnya merapatkan barisan. Tidak boleh ada lagi lembaga Islam atau “yang keislam-islaman” terpengaruh terhadap program intervensi pemikiran ini hanya karena ingin disebut intelek atau berwawasan global.

“Waspadalah kaum Muslimin dan Bangsa Indonesia terhadap HAM yang westernis dan neokomunis,” pungkasnya. (sol/ant)

SOL

ayo saatnya HAM Indonesia berkoar